Varian Delta Bikin Konsumsi Masyarakat Anjlok ke 1 Persen

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 November 2021
Varian Delta Bikin Konsumsi Masyarakat Anjlok ke 1 Persen

Pasar Tanah Abang. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pendapatan negara tahun 2021 diproyeksi akan tumbuh 16,3 persen (yoy) atau Rp 1.916 triliun dari target dalam APBN sebesar Rp 1.743,6 triliun. Hingga Oktober 2021, pendapatan negara telah melonjak hingga 18,2 persen dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya yaitu dari Rp 1.277 triliun menjadi Rp 1.510 triliun.

Sementara realisasi pendapatan negara tahun lalu sebesar Rp 1.647,7 triliun atau 96,9 persen dari target Rp 1.699,9 triliun atau turun 15,9 persen (yoy) yakni Rp 312,8 triliun dari 2019.

Baca Juga:

Hadapi Gelombang 3 COVID-19, Pemerintah Cadangkan 5 Persen APBN di 2022

"Akan lihat nanti, komponennya akan kita identifikasi," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Kamis (18/11).

Sri Mulyani mengatakan, dalam satu setengah bulan terakhir ini, pihaknya bakal lari maraton. Sejauh ini, konsumsi masyarakat yang merupakan salah satu komponen pendorong pendapatan negara masih cukup resilient bahkan di tengah adanya pandemi COVID-19 varian Delta.

"Varian Delta memang telah menurunkan konsumsi masyarakat yang awalnya di atas 5 persen menjadi hanya sekitar 1 persen namun underlying activity masyarakat tidak berhenti," katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: setkab.go.id)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: setkab.go.id)

Sementara, realisasi belanja negara hingga Oktober 2021 mencapai Rp 2.058,9 triliun atau tumbuh 0,8 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya Rp 2.041,8 triliun dan telah mencapai 74,9 persen dari target APBN Rp 2.750 triliun.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah memperkirakan defisit APBN tahun ini hanya akan menjadi 5,2 persen sampai 5,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp 873,6 triliun. Di mana, proyeksi defisit anggaran tersebut lebih rendah dibanding asumsi dalam UU APBN 2021 yang sebesar 5,7 persen PDB atau Rp 1.006,4 triliun.

"Nanti masih akan ada barang yang bergerak satu setengah bulan ini. Ini lebih kecil dari yang kita lihat dari UU APBN 2021," ungkapnya. (Asp)

Baca Juga:

Akhirnya, APBN Digelontorkan Buat Kereta Cepat

#Pemulihan Ekonomi #Ekonomi Indonesia #APBN #Defisit APBN #Sri Mulyani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Bantah Daya Beli Melemah, Hanya Pindah Pola Konsumsi
Sejumlah sektor usaha industri tradisional yang belum menjadi tulang punggung penyerapan lapangan kerja mengalami tekanan, namun aktivitas ekonomi bergeser ke sektor lain yang berkembang.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
Pemerintah Bantah Daya Beli Melemah, Hanya Pindah Pola Konsumsi
Berita
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Dampak ekonomi global terhadap Indonesia pada 2026 mencakup suku bunga AS, inflasi, ekspor komoditas, investasi, dan tantangan APBN.
ImanK - Kamis, 15 Oktober 2026
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Indonesia
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia memiliki waktu terbatas untuk memanfaatkan besarnya penduduk usia produktif sebelum populasi menua dan rasio ketergantungan meningkat
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
PPN dalam negeri tumbuh 51,3 persen menjadi Rp 369,5 triliun, antara lain didorong aktivitas perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
Indonesia
Ungkap Arah APBN 2027, Menkeu Suahasil: Kejar Pertumbuhan 6 Persen Tetap Jaga Disiplin Fiskal
APBN 2027 menganggarkan belanja Rp 4.106,3 triliun dengan defisit Rp 671,2 triliun atau 2,4 persen PDB untuk mendukung target ekonomi 6 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Ungkap Arah APBN 2027, Menkeu Suahasil: Kejar Pertumbuhan 6 Persen Tetap Jaga Disiplin Fiskal
Indonesia
Bank Dunia Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Tapi Aktivitas Ekonomi Domestik Tunjukan Pelemahan
Bauran kebijakan pemerintah dinilai turut menopang pertumbuhan ekonomi jangka pendek, namun pada saat yang sama berkontribusi terhadap pelebaran ketidakseimbangan fiskal dan eksternal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 06 Oktober 2026
Bank Dunia Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Tapi Aktivitas Ekonomi Domestik Tunjukan Pelemahan
Indonesia
RI Pecah Rekor! APBN 2027 Tembus Rp 4.106 Triliun Disahkan, Alokasi K/L Terbesar BGN Disusul Kemenhan-Polri
DPR resmi mengesahkan APBN 2027 senilai Rp 4.106,3 triliun yang mencetak rekor terbesar sejarah RI dengan alokasi anggaran tertinggi untuk Badan Gizi Nasional.
Wisnu Cipto - Rabu, 30 September 2026
RI Pecah Rekor! APBN 2027 Tembus Rp 4.106 Triliun Disahkan, Alokasi K/L Terbesar BGN Disusul Kemenhan-Polri
Indonesia
Penempatan SAL Rp 200 Triliun di Himbara Tetap Dilanjutkan
Kementerian Keuangan akan terus melakukan komunikasi dengan perbankan, sehingga tidak terjadi gap atau lag antara dana yang tersedia di bank dengan yang ditarik oleh pemerintah.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
Penempatan SAL Rp 200 Triliun di Himbara Tetap Dilanjutkan
Indonesia
Menkeu Suahasil Janjikan Defisit Anggaran Tidak Melebihi Aturan
Komitmen itu terlihat pada target defisit dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2027 yang ditetapkan sebesar 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
Menkeu Suahasil Janjikan Defisit Anggaran Tidak Melebihi Aturan
Indonesia
Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp 1.791,5 Triliun hingga Agustus 2026, Tumbuh 29 Persen
Realisasi belanja pemerintah pusat hingga Agustus 2026 mencapai Rp1.791,5 triliun, tumbuh 29 persen. Belanja K/L tumbuh 33 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 18 September 2026
Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp 1.791,5 Triliun hingga Agustus 2026, Tumbuh 29 Persen
Bagikan