Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemerintah dan DPR untuk melakukan perbaikan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.
Keputusan tersebut dianggap sebagai kemenangan bagi rakyat Indonesia.
Baca Juga:
MK Putuskan UU Cipta Kerja 2 Tahun tidak Diperbaiki Batal Permanen
"Apapun itu putusan ini kemenangan baik bagi publik karena MK telah menyatakan ada permasalahan dalam pembentukan UU," kata Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari kepada wartawan, Kamis (25/11).
Ferry menilai, putusan yang mewajibkan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja itu menarik. Sebab, kata dia, MK melalui putusannya telah membenahi tata cara pembentukan undang-undang.
Putusan tersebut, kata Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas ini, juga membuat pemerintah dan DPR ke depan berhati-hati dalam membentuk aturan.
"Tidak mengabaikan tahapan dan tata cara pembentukan UU yang dalam berbagai praktik terjadi, misalnya UU Cipta Kerja, UU KPK, dan UU Minerba," ujarnya.
Baca Juga:
Tanggapi Putusan MK, Pemerintah Tetap Berlakukan UU Cipta Kerja Sambil Diperbaiki
Kendati demikian, Ferry menilai terdapat tanda tanya besar pada pemberlakuan inskonstitusional bersyarat selama dua tahun dalam putusan MK apabila UU Cipta Kerja dianggap bermasalah secara prosedural.
MK semestinya membatalkan UU Cipta Kerja jika dinilai menyalahi konstitusi dan UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Baca Juga:
MK Larang Pemerintah Terbitkan Aturan Pelaksana Baru Terkait UU Cipta Kerja
"Kenapa tidak dibatalkan dari sekarang agar pembuat UU memperbaiki," tegas dia.
Apabila MK membatalkan UU Cipta Kerja, menurut Ferry, tidak akan menimbulkan kekosongan hukum. Sebab, MK dapat memberlakukan peraturan yang lama sebelum UU Cipta Kerja disahkan. (Pon)
