Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Januari 2021 tercatat sebesar USD420,7 miliar atau sekitar Rp5.889,8 Triliun (Kurs Rp14.000) yang terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar USD213,6 miliar dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar USD207,1 miliar.
“Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia pada akhir Januari 2021 tumbuh sebesar 2,6 persen (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,4 persen (yoy),” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (15/3).
Baca Juga:
Punya Utang ke Instansi Pemerintah? Kemenkeu Berikan Keringanan Bayar
ULN pemerintah bulan Januari 2021, tumbuh lebih rendah mencapai 210,8 miliar dolar AS atau tumbuh 2,8 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan Desember 2020 sebesar 3,3 persen (yoy).
BI mencatat, perlambatan pertumbuhan ini disebabkan oleh pembayaran pinjaman bilateral dan multilateral yang jatuh tempo. Sementara itu posisi surat utang pemerintah masih meningkat seiring penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dalam denominasi dolar AS dan Euro di awal tahun di tengah momentum likuiditas di pasar global yang cukup tinggi serta sentimen positif implementasi vaksinasi COVID-19 secara global.
Selain itu perkembangan ULN juga didorong aliran masuk modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang meningkat, didukung oleh kepercayaan investor asing yang terjaga terhadap prospek perekonomian domestik.
Erwin memaparkan, ULN pemerintah dikelola secara terukur dan berhati-hati untuk mendukung belanja prioritas pemerintah. Belanja tersebut terdiri dari sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,6 persen dari total ULN pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,1 persen), sektor jasa pendidikan (16,2 persen), sektor konstruksi (15,2 persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (13,0 persen).
Kemudian ULN swasta turut tumbuh melambat dibandingkan bulan sebelumnya, pada akhir Januari 2021 tercatat 2,3 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,8 persen (yoy).
“Perkembangan ini didorong oleh perlambatan pertumbuhan ULN Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan (PBLK) serta kontraksi pertumbuhan ULN Lembaga Keuangan (LK) yang lebih dalam. Pada akhir Januari 2021 ULN PBLK tumbuh sebesar 4,9 persen (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,3 persen (yoy),” kata Erwin.
BI mencatatkan, kontraksi ULN LK tercatat sebesar 6,1 persen (yoy), lebih dalam dari kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 4,7 persen (yoy). Berdasarkan sektornya, ULN terbesar dengan pangsa mencapai 77,0 persen dari total ULN swasta bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin (LGA), sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor industri pengolahan.
Erwin menegaskan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap PDB pada akhir Januari 2021 yang tetap terjaga di kisaran 39,5 persen, relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 39,4 persen. Selain itu, juga tercermin dari besarnya pangsa ULN berjangka panjang yang mencapai 89,4 persen dari total ULN.
Ia mengatakan, dalam rangka menjaga struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN dan didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," ujarnya. (Asp)
Baca Juga:
Penerbitan Surat Utang Bikin Cadangan Devisa Melonjak
