Usulan Nama Calon Pj Gubernur Tak Hanya PNS Eselon 1 DKI, Bisa Juga Nasional

Ikhsan Aryo DigdoIkhsan Aryo Digdo - Rabu, 11 September 2024
Usulan Nama Calon Pj Gubernur Tak Hanya PNS Eselon 1 DKI, Bisa Juga Nasional

Ilustrasi DPRD DKI Jakarta (Dok. Pemprov DKI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk menunda rapat penetapan dan usulan nama kandidat calon Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta pada Jumat (13/9) pukul 10.00 WIB.

Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mengatakan setiap fraksi Legislatif Jakarta dapat menyerahkan usulan tiga nama pengganti Pj Gubernur Jakarta dalam rapat tersebut.

Yani menuturkan, sosok yang diusulkan harus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan golongan eselon 1A, tidak bisa eselon 1B.

Politikus PKS ini juga menambahkan bahwa tiga nama yang diserahkan nanti dari fraksi tidak cuma PNS dari lingkungan Pemprov DKI Jakarta, melainkan juga bisa dari nasional, asalkan eselon 1A.

Baca juga:

DPRD DKI Tunda Rapat Pengusulan Nama Pj Gubernur Jumat Besok

"Ya sebenarnya kesempatan itu terbuka luas, untuk Pj Gubernur bukan hanya dari Pemprov DKI eselon 1, tapi bisa juga dari luar. Itu bergantung pada usulan masing-masing parpol," kata Yani di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (11/9).

Setelah masing-masing fraksi DPRD mengusulkan tiga nama, forum rapat bakal membahasnya satu persatu sosok kandidat. Lalu, berikutnya DPRD menetapkan tiga nama yang akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kalau parpol mengusulkan ada di luar (Pemprov) namanya, ya silakan. Enggak ada masalah. Tinggal nanti yang tiga nama itu, yang terbesar, dialah yang akan kita usulkan ke kemendagri," tuturnya.

Untuk diketahui, jabatan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur Jakarta akan berakhir pada 17 Oktober 2024. Karena itu, DPRD DKI menggelar rapat pemberian usulan dan penetapan tiga nama usulan Pj Gubernur DKI.

Baca juga:

DPRD DKI Bahas Nama Pj Gubernur Pengganti Heru Budi

Oleh DPRD DKI, tiga nama itu kemudian akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Presiden melalui Kemendagri yang lantas akan menentukan sosok Pj Gubernur DKI pengganti Heru Budi. (asp)

#DPRD
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat
Komisi A juga menekankan pentingnya alokasi anggaran khusus untuk Program Healing and Recovery bagi petugas Gulkarmat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
Tunjangan Rumah DPRD Jateng Rp 47,77 Juta Disorot, Ahmad Luthfi Jamin tak Ada Kenaikan di 2026
Tunjangan rumah DPRD Jateng senilai Rp 47,77 juta kini menuai sorotan. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, bahwa tidak ada kenaikan pada 2026.
Soffi Amira - Jumat, 12 September 2025
Tunjangan Rumah DPRD Jateng Rp 47,77 Juta Disorot, Ahmad Luthfi Jamin tak Ada Kenaikan di 2026
Indonesia
KemenPU Tinjau Gedung DPRD Solo yang Dibakar saat Demonstrasi, Biaya Perbaikan Bakal Diusulkan ke Pemerintah Pusat
Kementerian PU bersama DPUPR masih akan melakukan kajian lebih detail sebelum menentukan arah perbaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
KemenPU Tinjau Gedung DPRD Solo yang Dibakar saat Demonstrasi, Biaya Perbaikan Bakal Diusulkan ke Pemerintah Pusat
Indonesia
Polisi Kumpulkan Video Pembakaran Gedung DPRD, Dari CCTV dan Video Warga
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan bahwa sampai saat ini tercatat ada sepuluh orang yang meninggal dalam aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan di berbagai daerah untuk memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
Polisi Kumpulkan Video Pembakaran Gedung DPRD, Dari CCTV dan Video Warga
Indonesia
Gedung DPRD Dibakar hingga 4 Warga Tewas di Makassar, Prabowo: Ini Tindakan Makar
Presiden Prabowo Subianto, menegaskan bahwa tewasnya empat warga sipil di Makassar merupakan akibat tindakan perusuh, bukan bagian dari penyampaian aspirasi yang seharusnya.
Frengky Aruan - Senin, 01 September 2025
Gedung DPRD Dibakar hingga 4 Warga Tewas di Makassar, Prabowo: Ini Tindakan Makar
Indonesia
67 Mobil Hangus Terbakar di Sekitar Gedung DPRD Makassar dan DPRD Sulawesi Selatan, BPBD Lakukan Pembersihan
BPBD yang menjadi salah satu badan dalam Pemerintah Kota Makassar turut membantu mengevakuasi korban saat kejadian tersebut pada Sabtu (30/8) dini hari.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 30 Agustus 2025
67 Mobil Hangus Terbakar di Sekitar Gedung DPRD Makassar dan DPRD Sulawesi Selatan, BPBD Lakukan Pembersihan
Indonesia
Gedung DPRD NTB Terbakar, Ribuan Warga Malah Datang dan Asik Melihat
Warga menyalakan ponsel merekam suasana sekitar dan aktivitas tim pemadam kebakaran yang berjibaku melakukan pendinginan terhadap kantor lembaga legislatif tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 30 Agustus 2025
Gedung DPRD NTB Terbakar, Ribuan Warga Malah Datang dan Asik Melihat
Indonesia
Massa di Makassar Rusak Kantor DPRD, Tidak Ada Aparat Membubarkan
Selain Kantor DPRD Makassar yang diamuk massa, sebagian Jalan Andi Pangeran Pettarani lumpuh total. Mahasiswa juga memblokade jalan tersebut hingga malam ini
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 29 Agustus 2025
Massa di Makassar Rusak Kantor DPRD, Tidak Ada Aparat Membubarkan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?
Untuk bidang pembangunan, prioritas utama adalah penanganan banjir, termasuk alokasi anggaran untuk proyek-proyek seperti normalisasi Kali Ciliwung
Angga Yudha Pratama - Rabu, 13 Agustus 2025
Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?
Bagikan