Usai Kerusuhan 21-22 Mei, 43 Persen Warga Takut Berbicara Politik

Direktur Program SMRC, Sirojudin Abbas (MP/Asropih)
MerahPutih.com - Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyatakan 43 persen rakyat Indonesia takut berbicara politik usai peristiwa kerusuhan 21-22 Mei 2019.
Hal tersebut diutarakan oleh Direktur Program SMRC, Sirojudin Abbas saat menggelar diskusi hasil survei nasional bertajuk 'kondisi Demokrasi dan Ekonomi Politik Nasional pasca peristiwa 21-22 Mei di kantor SMRC Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/6).
BACA JUGA: Polisi Masih Sulit Lacak Penyebab Tewasnya Massa Saat Kerusuhan 22 Mei
"Pertanyaannya apakah masyarakat sekarang takut berbicara politik. Saat ini, ada peningkatan, itu menyebabkan publik takut untuk berbicara politik," ujar dia.
Menurut Abas, tren tersebut sudah berlangsung sejak 2009 lalu. Dimana pada era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencapai 16 persen masyarakat takut berbicara politik.
Selanjutnya, di tahun 2014 pada pimpinan Presiden Jokowi ada sebanyak 17 persen rakyat Indonesia takut untuk berkomentar mengenai politik. "Ini perlu kita catat bahwa saat ini ada tren kenaikan perasaan takut di masyarakat untuk berbicara politik. Ada penurunan kualitas," tuturnya.

Namun demikian, saat ini Abas mengungkap, sebagian besar warga Indonesia tak pernah merasa takut berbicara politik. Dalam temuannya ada sebesar 35 persen masyarakat Indonesia masih sering bicara politik.
"Jarang bicara politik 25 persen, tidak Pernah bicara politik 26 persen, selalu bicara politik 8 persen, tidak menjawab 7 persen," tutupnya.
BACA JUGA: Ada Kelompok Misterius yang Gunakan Senjata untuk Tembaki Perusuh
Metode survei SMRC ini dengan mewawancarai 1220 responden. Namun responden yang dapat diwawancarai secara valid 1078 atau 88 persen. Margin of error kurang lebih 3,05 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka.
"Survei dilakukan pada warga yang berusia 17 tahun atau lebih atau yang sudah menikah dalam rentang waktu 20 Mei-1 Juni 2019," tutupnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Pengamat Ingatkan Indonesia Bisa Seperti Nepal, Fenomenanya Mirip Pejabat Flexing dan Korup

Bentuk Tim Pencari Fakta Kerusuhan Demo, 6 Lembaga HAM Bantah Jalani Instruksi Prabowo

Kondisi Nepal Memanas akibat Kerusuhan, Kemlu Jamin 134 WNI Tak Ada yang Jadi Korban

Tentara Nepal Bergerak Pulihkan Ketertiban, Perintahkan Warga Tetap di Rumah

Halte Transjakarta Senen Ganti Nama Jadi Jaga Jakarta, Pramono Ungkap Alasannya

SETARA Institute desak Prabowo Ungkap Dalang di Balik Kerusuhan Demo, Rakyat juga Berhak Tahu

Sempat Rusak Parah, Halte Transjakarta Senen Segera Diresmikan Kembali

Kuasa Hukum Sebut Delpedro Marhaen tak Punya Kuasa untuk Memicu Kerusuhan di Jakarta

Bantah Indonesia akan Terapkan Situasi Darurat setelah Demo, Kepala Badan Investigasi Khusus Nyatakan Situasi sudah Aman

Komisi V DPR Minta Fasilitas Umum yang Rusak Akibat Kerusuhan Segera Diperbaiki
