Usai Kerusuhan 21-22 Mei, 43 Persen Warga Takut Berbicara Politik

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Minggu, 16 Juni 2019
Usai Kerusuhan 21-22 Mei, 43 Persen Warga Takut Berbicara Politik

Direktur Program SMRC, Sirojudin Abbas (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyatakan 43 persen rakyat Indonesia takut berbicara politik usai peristiwa kerusuhan 21-22 Mei 2019.

Hal tersebut diutarakan oleh Direktur Program SMRC, Sirojudin Abbas saat menggelar diskusi hasil survei nasional bertajuk 'kondisi Demokrasi dan Ekonomi Politik Nasional pasca peristiwa 21-22 Mei di kantor SMRC Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/6).

BACA JUGA: Polisi Masih Sulit Lacak Penyebab Tewasnya Massa Saat Kerusuhan 22 Mei

"Pertanyaannya apakah masyarakat sekarang takut berbicara politik. Saat ini, ada peningkatan, itu menyebabkan publik takut untuk berbicara politik," ujar dia.

Menurut Abas, tren tersebut sudah berlangsung sejak 2009 lalu. Dimana pada era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencapai 16 persen masyarakat takut berbicara politik.

Selanjutnya, di tahun 2014 pada pimpinan Presiden Jokowi ada sebanyak 17 persen rakyat Indonesia takut untuk berkomentar mengenai politik. "Ini perlu kita catat bahwa saat ini ada tren kenaikan perasaan takut di masyarakat untuk berbicara politik. Ada penurunan kualitas," tuturnya.

Ricuh d depan Bawaslu. (MP/Rizki Fitrianto)
Ricuh d depan Bawaslu. (MP/Rizki Fitrianto)

Namun demikian, saat ini Abas mengungkap, sebagian besar warga Indonesia tak pernah merasa takut berbicara politik. Dalam temuannya ada sebesar 35 persen masyarakat Indonesia masih sering bicara politik.

"Jarang bicara politik 25 persen, tidak Pernah bicara politik 26 persen, selalu bicara politik 8 persen, tidak menjawab 7 persen," tutupnya.

BACA JUGA: Ada Kelompok Misterius yang Gunakan Senjata untuk Tembaki Perusuh

Metode survei SMRC ini dengan mewawancarai 1220 responden. Namun responden yang dapat diwawancarai secara valid 1078 atau 88 persen. Margin of error kurang lebih 3,05 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka.

"Survei dilakukan pada warga yang berusia 17 tahun atau lebih atau yang sudah menikah dalam rentang waktu 20 Mei-1 Juni 2019," tutupnya. (Asp)

#Survei SMRC #Kerusuhan Massa
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Ingatkan Indonesia Bisa Seperti Nepal, Fenomenanya Mirip Pejabat Flexing dan Korup
Kesewenang-wenangan dan kesombongan kaum elite yang sudah memuakkan publik membuat amuk massal menjadi sangat brutal.
Dwi Astarini - Sabtu, 13 September 2025
Pengamat Ingatkan Indonesia Bisa Seperti Nepal, Fenomenanya Mirip Pejabat Flexing dan Korup
Indonesia
Bentuk Tim Pencari Fakta Kerusuhan Demo, 6 Lembaga HAM Bantah Jalani Instruksi Prabowo
Keenam lembaga HAM negara itu juga menegaskan pembentukan tim pencari fakta ini bukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Wisnu Cipto - Jumat, 12 September 2025
Bentuk Tim Pencari Fakta Kerusuhan Demo, 6 Lembaga HAM Bantah Jalani Instruksi Prabowo
Indonesia
Kondisi Nepal Memanas akibat Kerusuhan, Kemlu Jamin 134 WNI Tak Ada yang Jadi Korban
KBRI Dhaka turut berkoordinasi dengan otoritas Nepal untuk membantu WNI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Kondisi Nepal Memanas akibat Kerusuhan, Kemlu Jamin 134 WNI Tak Ada yang Jadi Korban
Dunia
Tentara Nepal Bergerak Pulihkan Ketertiban, Perintahkan Warga Tetap di Rumah
Militer jarang dikerahkan di Nepal dan awalnya tetap berada di barak ketika polisi gagal mengendalikan situasi.
Dwi Astarini - Rabu, 10 September 2025
 Tentara Nepal Bergerak Pulihkan Ketertiban, Perintahkan Warga Tetap di Rumah
Indonesia
Halte Transjakarta Senen Ganti Nama Jadi Jaga Jakarta, Pramono Ungkap Alasannya
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan alasan mengapa nama Halte Transjakarta Senen diganti. Kini, halte tersebut dinamakan Jaga Jakarta.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Halte Transjakarta Senen Ganti Nama Jadi Jaga Jakarta, Pramono Ungkap Alasannya
Indonesia
SETARA Institute desak Prabowo Ungkap Dalang di Balik Kerusuhan Demo, Rakyat juga Berhak Tahu
Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi mengatakan, Presiden RI, Prabowo Subianto, harus segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta yang kredibel.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
SETARA Institute desak Prabowo Ungkap Dalang di Balik Kerusuhan Demo, Rakyat juga Berhak Tahu
Indonesia
Sempat Rusak Parah, Halte Transjakarta Senen Segera Diresmikan Kembali
Halte Transjakarta Senen akan segera diresmikan pada Senin (8/9). Hal itu diungkapkan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Sempat Rusak Parah, Halte Transjakarta Senen Segera Diresmikan Kembali
Indonesia
Kuasa Hukum Sebut Delpedro Marhaen tak Punya Kuasa untuk Memicu Kerusuhan di Jakarta
Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengkritisi proses hukum Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen. Ia disebut tak punya kuasa untuk memicu kerusuhan di Jakarta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Kuasa Hukum Sebut Delpedro Marhaen tak Punya Kuasa untuk Memicu Kerusuhan di Jakarta
Indonesia
Bantah Indonesia akan Terapkan Situasi Darurat setelah Demo, Kepala Badan Investigasi Khusus Nyatakan Situasi sudah Aman
Aries Marsudiyanto memastikan situasi nasional sudah terkendali setelah kerusuhan.
Dwi Astarini - Kamis, 04 September 2025
Bantah Indonesia akan Terapkan Situasi Darurat setelah Demo, Kepala Badan Investigasi Khusus Nyatakan Situasi sudah Aman
Indonesia
Komisi V DPR Minta Fasilitas Umum yang Rusak Akibat Kerusuhan Segera Diperbaiki
Menteri Pekerjaan Umum mengungkapkan bahwa total kerugian akibat aksi massa di sejumlah wilayah di Indonesia mencapai hampir Rp 900 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Komisi V DPR Minta Fasilitas Umum yang Rusak Akibat Kerusuhan Segera Diperbaiki
Bagikan