Denny JA Sebut 'Generasi Rentan' Picu Kerusuhan yang Meluas, Pemerintah Diminta Bikin Kebijakan Baru
Penulis dan pemikir publik Denny JA. (foto: dok tim Denny JA)
MERAHPUTIH.COM - INDONESIA dilanda gelombang aksi demonstrasi di berbagai wilayah pada akhir Agustus. Aksi tersebut banyak yang menimbulkan kerusuhan dan menyebabkan banyak korban jiwa.
Penulis dan pemikir publik Denny JA memperkenalkan istilah baru dalam analisis sosial-politik Indonesia: generasi rentan. Istilah ini merujuk pada kelas baru pekerja di era ekonomi digital yang fleksibel, tapi rapuh, penuh harapan sekaligus cemas, dan terbukti menjadi salah satu faktor pemicu cepatnya meluas aksi protes serta kerusuhan yang terjadi pada Agustus–September 2025 di 107 titik di 32 provinsi.
Menurut Denny JA, generasi rentan terdiri dari pengemudi ojek daring, kurir e-commerce, freelancer digital, hingga content creator kecil. Mereka bekerja di bawah kendali algoritma, tanpa perlindungan sosial memadai. Untuk pengemudi ojol lebih dari 4,5 juta orang di Indonesia bergantung pada aplikasi transportasi daring, tapi bonus dan pendapatan mereka bisa berubah sewaktu-waktu.
Sementara itu, kurir e-commerce bekerja mengejar target mesin, bukan manusia. Freelancer digital menghadapi kompetisi global dengan upah di bawah standar kelayakan. Ada pula content creator kecil hidup dalam ketidakpastian view, like, dan monetisasi.
Baca juga:
Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Surabaya, Hampir Setengahnya Anak-Anak
"Generasi rentan ini berbeda dengan proletariat klasik di era industri. Mereka tidak memiliki identitas kelas yang kokoh, tetapi justru itulah yang membuat keresahan mereka mudah meledak," jelas Denny JA kepada wartawan, Senin (15/9).
Denny menuturkan generasi rentan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga psikologis dan politik. Mereka hidup dalam kecemasan harian. "Apakah hari ini ada order, apakah besok ada kontrak, apakah bulan depan masih bisa bayar cicilan," tuturnya.
Secara politik, generasi rentan mudah dimobilisasi. Solidaritas mereka tampak ketika pengemudi ojol bergerak bersama menuntut keadilan. Namun, kerentanan ini juga berbahaya. Keresahan yang tidak ditangani bisa berubah menjadi kerusuhan massal, sebagaimana terlihat dalam gelombang protes 2025.
Indonesia memiliki lebih dari 80 juta pekerja informal. Sebagian besar kini terdigitalisasi. Menurut Denny JA, negara perlu berani menghadirkan kebijakan baru untuk melindungi generasi rentan. Beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah, mulai dari regulasi platform standar upah minimum, jam kerja layak, dan asuransi sosial. Literasi digital dengan pelatihan diperlukan agar pekerja naik kelas ke pekerjaan bernilai tambah. Jaring pengaman sosial kesehatan, pendidikan, dan pensiun dasar bagi pekerja digital juga penting.
"Tanpa langkah ini, cita-cita Indonesia Emas 2045 hanya akan jadi mimpi kosong," tegas Denny JA.
Lebih lanjut ia menjelaskan generasi rentan merupakan wajah baru kelas pekerja Indonesia abad ke-21. Mereka bisa menjadi sumber kekacauan jika diabaikan, tetapi juga bisa menjadi pilar peradaban baru bila diberi pegangan.
"Pertanyaannya, apakah kita akan membiarkan generasi rentan tetap di pinggir jalan sejarah, ataukah kita berani mengubah mereka menjadi energi besar untuk demokrasi dan keadilan sosial?” pungkas Denny JA.(Asp)
Baca juga:
SETARA Institute desak Prabowo Ungkap Dalang di Balik Kerusuhan Demo, Rakyat juga Berhak Tahu
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
2 Kerangka Manusia Ditemukan di Gedung Kwitang yang Terbakar saat Kerusuhan
Denny JA Masuk 10 Besar Dunia Calon Penerima BRICS Literature Award 2025
Aksi Demo Mahasiswa Peringatan Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta
Kecam Kekerasan dalam Demo di Jayapura, DPR: Ungkap Aktor Intelektual
17 Aktivis Ditahan Polisi Minta Perlindungan, LPSK Ngaku Punya Wewenang Terbatas
Ketua MPR dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tinjau Renovasi Mess MPR yang Dibakar Massa, Salah Satu Bangunan Heritage Bandung
DPR Nilai Unjuk Rasa Anarkis Bukti Kegagalan Intelijen dan Koordinasi TNI-Polri Akibat Ego Sektoral
Usman Hamid Desak Bentuk TGPF Independen Ungkap Fakta Kerusuhan Agustus
Mengintip Perbaikan Bangunan Gerbang Tol Dalam Kota Pasca Demo Rusuh Telan Biaya 80 Miliar
Kapolri Sebut Polisi di Lokasi Unjuk Rasa bukan untuk Batasi Demokrasi, Deteksi Penyusup yang Memprovokasi