Ucapan Menag Fachrul Razi Soal Cadar Berpotensi Memecah Belah Bangsa

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 02 November 2019
 Ucapan Menag Fachrul Razi Soal Cadar Berpotensi Memecah Belah Bangsa

Menteri Agama Fachrul Razi di halaman Istana Negara, Jakarta. (ANTARA/Bayu Prasetyo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengamat politik M Qodari mengkritisi pernyataan Menteri Agama Jenderal (Purn) Fachrul Razi yang meminta ada larangan pengguna cadar dan celana cingkrang masuk ke instansi pemerintah.

Menurut Qodari, ucapan Fachrul itu seakan memecah belah bangsa.

Baca Juga:

Menag Fachrul Razi Bantah Larang ASN Pakai Cadar

"Pemilu sudah selesai. Tapi ini ucapannya kurang tepat dan terkesan memecah belah," kata Qodari saat acara diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (2/11).

Menag Fachrul Razi dikritik terkait pernyataannya soal cadar dan celana cingkrang
Menteri Agama Fachrul Razi saat memberikan keterangan seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara (Foto: antaranews)

Qodari melanjutkan, seharusnya Fachrul tak mengantakan hal itu mengingat situasi kondusif pasca Pemilu sudah terjadi.

"Ini seperti mendeskritkan kelompok tertentu. Seakan-akan ada cungkringanisasi," sebut Direktur Konsultan Politik Indo Barometer ini.

Qodari sendiri meminta agar Fachrul diberikan teguran keras atas pernyataanya.

"Saya harap tokoh-tokoh parpol langsung bicara ke Menteri Agama soal pernyataanya," tutup Qodari.

Seperti diketahui, Fachrul Razi menyebut, larangan hanya untuk di lingkungan instansi pemerintah, dan larangan itu dianggap tak melanggar aturan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurutnya, penggunaan cadar bukan merupakan tolok ukur tinggi atau rendahnya sisi ketakwaan seseorang.

Baca Juga:

Human Rights Soroti Masuknya Tito Karnavian dan Fachrul Razi di Kabinet

"Dan itu bukan ukuran ketakwaan orang, bukan berarti kalau sudah pakai cadar takwanya udah tinggi, (belum tentu) udah dekat Tuhan. Silakan aja (kalau mau pakai)," tegas Fachrul.

Namun ia menuturkan bahwa akan ada peraturan baru terkait penggunaan atribut yang dianggap tidak sesuai. Termasuk aturan untuk membuka helm bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tamu yang mengendarai motor saat memasuki lingkungan pemerintahan.(Knu)

Baca Juga:

Janji Menag Fachrul Razi ketika Ada Pelarangan Pembangunan Gereja

#Menteri Agama #Wanita Bercadar #Pengamat Politik #M Qodari
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Rumor Dasco Jadi Wapres Mencuat, Pengamat Sebut Ada Upaya Adu Domba Politik
Sufmi Dasco Ahmad diisukan menjadi Wapres RI. Pengamat hukum, Tamil Selvan, mengatakan ada adu domba politik dalam kabar ini.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Rumor Dasco Jadi Wapres Mencuat, Pengamat Sebut Ada Upaya Adu Domba Politik
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kini belum mereda. Direktur P3S, Jerry Massie, menilai setiap calon pejabat negara harus memenuhi persyaratan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Indonesia
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kemungkinan berlanjut ke DPR. Hal itu diungkapkan Direktur P3S, Jerry Massie.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka bisa memengaruhi elektabilitas di Pilpres 2029. Pengamat pun mengungkap dampaknya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Indonesia
Kepala Bakom RI Qodari Sebut Pendidikan Gratis Upaya Pemerintah Hadirkan Inklusivitas
Rencana kebijakan pendidikan gratis akan melengkapi berbagai program pemerintah di bidang pendidikan yang telah berjalan.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Kepala Bakom RI Qodari Sebut Pendidikan Gratis Upaya Pemerintah Hadirkan Inklusivitas
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
Bakom Klaim PLTS 100 GWp Bangun Kemandirian Energi Sekaligus Ciptakan Nilai Tambah Ekonomi
Program PLTS 100 GWp bukan sekadar penetapan target, melainkan langkah nyata membangun sumber energi baru yang lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
Bakom Klaim PLTS 100 GWp Bangun Kemandirian Energi Sekaligus Ciptakan Nilai Tambah Ekonomi
Indonesia
Guru PPPK Bisa Ikut CPNS Mulai 2027, Bakom Sebut Pemerintah Ingin Memberi Kepastian Status
Guru berstatus PPPK akan diberikan kesempatan mengikuti seleksi menjadi CPNS guru dengan proses yang dimulai pada awal 2027.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
Guru PPPK Bisa Ikut CPNS Mulai 2027, Bakom Sebut Pemerintah Ingin Memberi Kepastian Status
Indonesia
Dapat Dukungan Maju Ketum PBNU, Nasaruddin Umar Tegaskan Fokus sebagai Menteri Agama
Menteri Agama Nasaruddin Umar mendapat dukungan maju sebagai calon Ketum PBNU. Namun, ia tetap fokus menjalankan amanah sebagai Menag.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 28 Agustus 2026
Dapat Dukungan Maju Ketum PBNU, Nasaruddin Umar Tegaskan Fokus sebagai Menteri Agama
Indonesia
Kemenag Sebut Menteri Agama Mundur dari Jabatannya Hoaks
Isu mundurnya Menag pertama kali dipublikasikan salah satu media online.
Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Kemenag Sebut Menteri Agama Mundur dari Jabatannya Hoaks
Bagikan