Ucapan Aura Jokowi Pindah ke Prabowo Dinilai Cara BG Pengaruhi Dukungan PDIP

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Maret 2023
Ucapan Aura Jokowi Pindah ke Prabowo Dinilai Cara BG Pengaruhi Dukungan PDIP

Prabowo dan Budi Gunawan saat di Papua. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kepala BIN Budi Gunawan menyebut aura Presiden Joko Widodo, sebagian sudah pindah ke Prabowo dan mendoakan agar Prabowo selalu sehat dan sukses menghadapi kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai momen tersebut sebagai sebagai jalan terang Prabowo yang semakin banyak mendapatkan dukungan dan support.

Baca Juga:

Prabowo-Ganjar Dinilai sebagai Pasangan Ideal di Pilpres 2024

"Budi Gunawan orang yang berpengaruh di RI dan sangat dekat dengan Jokowi, bisa jadi kedepannya bahwa meyakinkan Bu Megawati (Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri) untuk mendukung Prabowo,” kata Ujang di Jakarta, Kamis (23/3).

Ujang menganalisa jika Budi Gunawan bisa meyakinkan Ketum PDIP Megawati, akan lebih mudah jalannya untuk Prabowo agar bisa memenangkan pertarungan Pilpres.

"Nah, kalau Jokowi dukung Prabowo, Mega dukung Prabowo, ya itu bagian daripada rejeki Prabowo dapat dukungan dari banyak pihak," jelas pengamat dari Indonesia Political Review ini.

Ujang meyakini, Prabowo akan mendapat keuntungan karena adanya pujian secara lisan dari Kepala BIN.

"Dan, ini sebagai titik awal terang untuk Prabowo memenangkan Pilpres dan anugrah besar bagi Prabowo," tambah Ujang.

Bagaimanapun Prabowo tetap butuh dukungan dari sejumlah pihak, termasuk Jokowi dan kini Budi Gunawan yang disebutnya punya pengaruh.

"Bagi Prabowo soal bagaimana pun Jokowi masih presiden, masih punya kekuatan kondisikan capres dan cawpres," paparnya.

Meski punya dukungan, lanjut Ujang, politik masih sangat dinamis dan perlu dilihat nanti soal momentum politik.

Baca Juga:

Yusril akan Sowan ke Prabowo dan Zulhas

#Partai Politik #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Bagikan