Ubah Aturan, Proyek Tol Serang Panimbang Seksi 2 Ditargetkan Rampung Akhir Tahun 2024

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Mei 2024
Ubah Aturan, Proyek Tol Serang Panimbang Seksi 2 Ditargetkan Rampung Akhir Tahun 2024

Ilustrasi jalan tol. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi Banten sudah memperbaharui Surat Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Ruas Tol Serang-Panimbang untuk mencapai target penyelesaian tepat waktu pembangunan PSN Tol Serang Panimbang Seksi 2.

Keputusan tersebut ditandatangani oleh Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar dengan merujuk Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten perihal permohonan rekomendasi pembaharuan penetapan lokasi atas sisa bidang untuk pengadaan tanah tambahan yang terkena trase Jalan Tol Serang-Panimbang sebesar 83,35 hektar terletak di wilayah Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang tidak mengalami penambahan lokasi baru dan tidak merubah pihak pemiliknya yang berhak.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berharap pembangunan jalan Tol Serang-Panimbang (Serpan) Seksi 2 selesai tepat waktu pada Desember 2024.

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Virgojanti di Serang, Kamis, mengatakan telah melakukan pertemuan dengan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Helson Siagian untuk mengurai permasalahan yang diperkirakan dapat menghambat target penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) Serang-Panimbang.

Baca juga:

Sisa Arus Balik Mudik Bakal Padati Jalan Tol Pada Akhir Pekan

"Rapat Koordinasi ini untuk mengurai dan menindaklanjuti berbagai permasalahan yang diperkirakan dapat menghambat target penyelesaian pembangunan PSN Tol Serang-Panimbang Seksi 2," katanya.

Bersama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Kabupaten Lebak, Pandeglang serta Serang, berbagai permasalahan yang telah diinventarisasi kemudian dibahas mulai dari wilayah Rangkasbitung, Cileles Kabupaten Lebak, hingga Bojong, Kabupaten Pandeglang, dengan target penyelesaian pembebasan lahan diperkirakan rampung pada bulan Juni 2024.

"Alhamdulillah tadi sudah dikemukakan berbagai permasalahan dan target penyelesaian pembebasan lahannya diperkirakan bisa diselesaikan pada bulan Juni," ucapnya.

Sehingga, kata ia, pelaksanaan pembangunan konstruksi main road toll-nya, dan pembangunan jalan jalur utama juga bisa diselesaikan sesuai dengan target yaitu di bulan Desember. (*)

#Tarif Jalan Tol #Infrastruktur #Infrastruktur Di Banten
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Gempa M7,7 NTT Rusak Sejumlah Fasilitas Transportasi, Bandara Komodo Ikut Terdampak
Gempa M7,7 NTT merusak sejumlah fasilitas transportasi. Pelabuhan hingga Bandara Komodo ikut terdampak.
Soffi Amira - Sabtu, 15 Agustus 2026
Gempa M7,7 NTT Rusak Sejumlah Fasilitas Transportasi, Bandara Komodo Ikut Terdampak
Indonesia
Jelang HUT ke-81 RI, Prabowo Resmikan 3.395 Jembatan dan 3.000 Sumber Air
Jelang HUT ke-81 RI, Presiden Prabowo meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 sumber air yang dibangun TNI dan Polri di seluruh Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 Agustus 2026
Jelang HUT ke-81 RI, Prabowo Resmikan 3.395 Jembatan dan 3.000 Sumber Air
Indonesia
Resmikan Ribuan Jembatan dan Sumber Air, Presiden Prabowo: Kita Perlu Investasi Besar-besaran
Proyek infrastruktur seperti ini perlu dibangun untuk memberikan manfaat bagi rakyat.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
Resmikan Ribuan Jembatan dan Sumber Air, Presiden Prabowo: Kita Perlu Investasi Besar-besaran
Indonesia
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan target fisik di atas kertas, tapi harus terintegrasi langsung dengan ekosistem ekonomi masyarakat nelayan lokal.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Indonesia
Presiden Prabowo Janji Tambah Dana Pembagunan Infrastruktur di Daerah
Presiden mengajak pemerintah daerah untuk menjaga dan memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun dengan sebaik-baiknya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 Juni 2026
Presiden Prabowo Janji Tambah Dana Pembagunan Infrastruktur di Daerah
Indonesia
Pemprov DKI Bakal Groundbreaking Jembatan Donat Dukuh Atas, Perkuat Konektivitas Transportasi Jakarta
Pemprov DKI Jakarta akan melakukan groundbreaking Jembatan Donat Dukuh Atas pada 21 Juni 2026. Proyek ini dirancang untuk memudahkan akses pejalan kaki.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juni 2026
Pemprov DKI Bakal Groundbreaking Jembatan Donat Dukuh Atas, Perkuat Konektivitas Transportasi Jakarta
Indonesia
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Sayangnya, regulasi teknis pembagian keuntungan tersebut belum memiliki aturan turunan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Indonesia
Sistem Transaksi Tol Tanpa Berhenti Masuk Tahap Uji Coba Ulang, Ikut Libatkan Kejaksaan dan Polri
Kementerian PU memastikan sistem transaksi tol nirsentuh MLFF masuk tahap uji coba ulang. Teknologi GNSS dan aplikasi Cantas diharapkan mampu kurangi antrean dan hemat BBM.
Wisnu Cipto - Jumat, 05 Juni 2026
Sistem Transaksi Tol Tanpa Berhenti Masuk Tahap Uji Coba Ulang, Ikut Libatkan Kejaksaan dan Polri
Indonesia
Purbaya Yudhi Sadewa Kaget Muncul Isu PPN Jalan Tol, Minta Jangan Bebani Rakyat Dulu
Pemerintah memastikan tidak akan menambah skema pajak baru atau menaikkan tarif pajak yang sudah ada selama kondisi ekonomi belum menunjukkan penguatan signifikan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 April 2026
Purbaya Yudhi Sadewa Kaget Muncul Isu PPN Jalan Tol, Minta Jangan Bebani Rakyat Dulu
Indonesia
PPN Tol Jadi Polemik, Komisi V DPR Desak Pemerintah Tunda Kebijakan
Komisi V DPR meminta wacana PPN jalan tol ditunda atau dibatalkan selama masa konsesi. Hal itu justru bisa menambah pajak baru bagi masyarakat.
Soffi Amira - Rabu, 22 April 2026
PPN Tol Jadi Polemik, Komisi V DPR Desak Pemerintah Tunda Kebijakan
Bagikan