MTI Desak ERP Jakarta Fokus Kawasan, Hindari Jebakan Macet

Foto udara sejumlah kendaraan antre di gerbang tol Prambanan, Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah, Jumat (4/4/2025). ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/nym.
Merahputih.com - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyarankan agar sistem Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta diterapkan di area yang sudah terlayani angkutan umum massal, bukan hanya di koridor tertentu.
Ketua MTI Jakarta, Yusa Cahya Permana, menjelaskan bahwa pendekatan berbasis koridor berpotensi memindahkan kepadatan lalu lintas ke jalan alternatif tanpa mengurangi jumlah kendaraan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penerapan ERP berbasis kawasan dianggap lebih efektif dan berkelanjutan.
“Secara ideal, ERP sepatutnya diterapkan melingkupi sebuah kawasan dan bukan berupa koridor,” ujar Yusa, Jumat (18/7).
Baca juga:
Tol Klaten-Prambanan Masih Gratis Sejak 2 Juli, 15.236 Kendaraan Melintas
Namun, jika ERP tetap dimulai dengan skema koridor, MTI merekomendasikan kombinasinya dengan strategi manajemen transportasi lain.
Misalnya, integrasi dengan Sistem Kontrol Lalu Lintas Pintar (ITCS) untuk mengelola distribusi lalu lintas di luar koridor ERP, serta penerapan Sistem Tilang Elektronik (ETLE) untuk menjaga kedisiplinan lalu lintas di area yang belum dikenakan pungutan.
Yusa menekankan bahwa ERP berbasis koridor harus menjadi langkah awal menuju sistem berbasis kawasan untuk mencegah perpindahan volume lalu lintas yang justru memperparah kemacetan di titik lain.
MTI memandang ERP lebih dari sekadar teknologi dan pungutan; ini adalah cerminan keberanian politik untuk menata ulang hak ruang jalan. Tujuannya adalah mengembalikan jalan kepada pejalan kaki, pesepeda, pengguna angkutan umum, dan masyarakat yang selama ini kehilangan ruang akibat dominasi mobil pribadi.
Baca juga:
Legislator PKB Sebut Panja Jalan Tol Bisa Optimalkan SPM Penyelenggara Layanan
MTI menyambut baik upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyiapkan sistem ERP dan manajemen parkir sebagai bagian dari strategi mobilitas yang berlandaskan keadilan ruang dan efisiensi.
Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta pada Juni lalu menyatakan belum akan memberlakukan kebijakan ERP. Mereka masih fokus pada peningkatan sarana dan prasarana transportasi umum massal.
Sebagai informasi, ERP adalah sistem yang mengendalikan kepadatan lalu lintas dengan memungut retribusi elektronik dari pengguna kendaraan bermotor yang melintas di ruas jalan tertentu Jakarta pada jam sibuk. Harapannya, warga Jakarta dan komuter akan enggan membawa kendaraan pribadi ke pusat kota, sehingga kemacetan berkurang.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
MLFF Resmi Masuk PSN, Penyedia Sistem Tunggu Kesiapan Pemerintah dalam Penerapan

MLFF Masuk Proyek Strategis Nasional, PT RITS Siap Pasang Sistem di Jakarta

Tragis, Diduga Pengemudi Mengantuk, Mobil Travel Daytrans Bandung -Jakarta Kecelakaan di Tol Perbaleunyi hingga Sebabkan Korban Tewas

Tol Bogor–Serpong via Parung Segera Dibangun, Bakal Habiskan Dana Rp 12,3 Triliun

Siap-Siap Cari Jalur Alternatif! 6 Gerbang Tol di Jantung Jakarta Ditutup Hingga Akhir Pekan Ini

Bikin Macet Total, Pramono Minta Perbaikan Tol Semanggi Dilakukan saat Hari Libur

Warga Jakarta Terjebak Berjam-jam Akibat Perbaikan Tol Semanggi, Ini Permintaan Gubernur Pramono

Progres Pembangunan Jalan Tol Layang Harbour Road (HBR) II Penghubung Ancol Timur-Pluit

KPK Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Jalan Tol Trans Sumatera

Tarif Jalan Tol Klaten-Prambanan Resmi Berlaku 6 Agustus 2025, Segini Nominalnya
