Pemerintah Bakal Gelontorkan Rp 630 Miliar Bangun 63 Jembatan Gantung di 2026

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 Juli 2025
Pemerintah Bakal Gelontorkan Rp 630 Miliar Bangun 63 Jembatan Gantung di 2026

Jembatan Kuning di Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan sudah bisa dilewati kendaraan usai banjir surut, Jakarta, Rabu (5/3/2025). ANTARA/HO-Kelurahan Tanjung Barat.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah terus melakukan pembangunan infrastuktur agar memudahkan akses masyarakat,termasuk pembangunan jembatan gantung di berbagai daerah.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran Rp 630 miliar untuk membangun 63 jembatan gantung di berbagai wilayah Indonesia pada tahun 2026.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pembangunan jembatan gantung menjadi solusi aksesibilitas bagi masyarakat di daerah terpencil yang selama ini harus menempuh jalur memutar dan tidak efisien.

"Kehadiran jembatan gantung ini diharapkan memberikan dampak nyata dalam mempercepat aktivitas masyarakat, terutama dalam mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik,” kata Dody di Jakarta, Kamis (24/7)

Baca juga:

Uji Nyali Lewat Jembatan Gantung di Destinasi Wisata Lokal

Kementerian PU terus mempercepat pembangunan jembatan gantung guna meningkatkan konektivitas antar wilayah, terutama di daerah dengan medan geografis sulit.

Pembangunan jembatan gantung juga merupakan bagian dari implementasi strategi PU 608 untuk mendukung visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan akses desa ke pusat ekonomi.

Jembatan gantung dinilai penting untuk membuka konektivitas antar desa atau kecamatan, seperti memudahkan petani untuk mengangkut hasil pertanian ke pasar.

Selain menghubungkan aktivitas ekonomi, jembatan gantung juga membantu masyarakat mengakses fasilitas publik seperti sekolah, pasar, dan kantor pemerintahan di daerah yang terpisah sungai, jurang, atau lereng perbukitan.

Penentuan 63 lokasi pembangunan jembatan gantung tahun 2026 akan melalui kajian teknis mendalam dan survei lapangan, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, tingkat keterisolasian wilayah, aksesibilitas transportasi, dan aspek teknis lainnya.

Jembatan gantung umumnya dibangun dengan bentang antara 30–200 meter dan lebar sekitar 1,8 meter, menyesuaikan dengan kondisi lapangan.

Pada tahun 2025 ini, Kementerian PU juga tengah menyelesaikan pembangunan 50 jembatan gantung, sebagian diantaranya telah rampung.

#Infrastruktur #Proyek Infrastruktur #Kementerian PU
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan target fisik di atas kertas, tapi harus terintegrasi langsung dengan ekosistem ekonomi masyarakat nelayan lokal.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Indonesia
DPR Sentil Menteri PU Dody Hanggodo: Hentikan Polemik, Fokus Bangun Infrastruktur
Anggota Komisi V DPR meminta Menteri PU menghentikan polemik di internal kementerian dan memfokuskan energi pada percepatan pembangunan infrastruktur.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 Juli 2026
DPR Sentil Menteri PU Dody Hanggodo: Hentikan Polemik, Fokus Bangun Infrastruktur
Indonesia
Profil Dody Hanggodo: Menteri PU yang Disorot usai Mutasi ASN, Punya Harta Rp 73,6 Miliar
Harta kekayaan Menteri PU, Dody Hanggodo, menjadi perhatian usai kebijakan mutasi ASN menuai sorotan.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Profil Dody Hanggodo: Menteri PU yang Disorot usai Mutasi ASN, Punya Harta Rp 73,6 Miliar
Indonesia
Presiden Prabowo Janji Tambah Dana Pembagunan Infrastruktur di Daerah
Presiden mengajak pemerintah daerah untuk menjaga dan memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun dengan sebaik-baiknya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 Juni 2026
Presiden Prabowo Janji Tambah Dana Pembagunan Infrastruktur di Daerah
Indonesia
Pemprov DKI Bakal Groundbreaking Jembatan Donat Dukuh Atas, Perkuat Konektivitas Transportasi Jakarta
Pemprov DKI Jakarta akan melakukan groundbreaking Jembatan Donat Dukuh Atas pada 21 Juni 2026. Proyek ini dirancang untuk memudahkan akses pejalan kaki.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juni 2026
Pemprov DKI Bakal Groundbreaking Jembatan Donat Dukuh Atas, Perkuat Konektivitas Transportasi Jakarta
Indonesia
DPR Dorong Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabencana Aceh, Pemerintah Diminta Segera Bergerak
Komisi V DPR mendorong percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana di Aceh. Langkah tersebut dinilai sangat krusial.
Soffi Amira - Sabtu, 11 April 2026
DPR Dorong Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabencana Aceh, Pemerintah Diminta Segera Bergerak
Indonesia
Bau Got Menyengat di Kalideres, Pemkot Jabar Salahkan PAM Jaya
Genangan air got berwarna hitam dan berbau menyengat di Jalan Satu Maret, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, menimbulkan keresahan warga.
Wisnu Cipto - Selasa, 03 Maret 2026
Bau Got Menyengat di Kalideres, Pemkot Jabar Salahkan PAM Jaya
Indonesia
Pemerintah Targetkan H-10 Lebaran 2026 'Zero Potholes', Jalur Pantura Dikebut Bebas Lubang
Pemerintah percepat perbaikan jalan jelang mudik Lebaran 2026. Pantura ditargetkan bebas lubang H-10 untuk pastikan perjalanan aman dan nyaman.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 27 Februari 2026
Pemerintah Targetkan H-10 Lebaran 2026 'Zero Potholes', Jalur Pantura Dikebut Bebas Lubang
Indonesia
Kementerian PU Bangun Huntara Modular Bagi Korban Bencana, Rampung Sebelum Ramadan
Para masyarakat terdampak bencana bisa melewati Ramadan dengan lebih nyaman dan menyambut Lebaran di tempat tinggal yang aman dan bermartabat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 11 Februari 2026
Kementerian PU Bangun Huntara Modular Bagi Korban Bencana, Rampung Sebelum Ramadan
Indonesia
Dana Bagi Hasil Balikpapan Dipangkas hingga 70 Persen, DPR: itu Hak Daerah yang Wajib Dikembalikan
Dana Bagi Hasil untuk Balikpapan dipangkas hingga 70 persen. Anggota DPR RI, Syafruddin, memprotes keras kebijakan tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Dana Bagi Hasil Balikpapan Dipangkas hingga 70 Persen, DPR: itu Hak Daerah yang Wajib Dikembalikan
Bagikan