Uang Suap Bupati Ngada Marianus Sae untuk Biaya Pilkada?

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 16 Februari 2018
Uang Suap Bupati Ngada Marianus Sae untuk Biaya Pilkada?

Bupati Ngada Marianus Sae (kiri) seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (12/2). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Uang suap Bupati Ngada Marianus Sae diduga mengalir untuk biaya pilkada. KPK masih melakukan penelusuran lebih lanjut terkait hal itu.

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Marianus Sae pada Sabtu lalu. OTT tersebut terkait suap sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Marianus diduga terima suap sebesar Rp 4,1 miliar.

"Sebenarnya dugaan suapnya terkait 'fee' proyek, kami juga mendapatkan informasi-informasi awal bahwa ada dugaan penggunaan dana untuk membiayai pilkada, tapi tentu itu juga harus kita dalami terlebih dulu," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Marianus Sae merupakan Bupati Ngada dua periode. Pada pilkada 2018, Bupati Marianus maju sebagai calon Gubernur NTT didampingi Emilia Nomleni. Keduanya diusung oleh PDIP dan PKB.

Febri mengatakan, KPK masih harus melakukan penelusuran lebih dalam terkait penggunaan dan ke mana aliran uang suap tersebut. Termasuk dugaan aliran ke tim sukses untuk membiayai kebutuhan kampanye, seperti membuat spanduk atau baliho.

"Dugaan awalnya ada penggunaan untuk pilkada, tapi spesifiknya apa saya kira terlalu dini kalau kita sampaikan. Nanti akan kita dalami karena ini bagian penting juga dalam penanganan perkara. Meskipun kita lebih fokus kepada keterkaitan suap dengan kewenangan kepala daerah atau pihak-pihak yang menerima dan memberi," katanya.

Ketika ditanyakan terkait adanya temuan bukti transfer diduga untuk percetakan baliho, Febri mengaku masih menelusuri hal tersebut. Intinya, kata Febri, KPK akan mendalami penggunaan uang suap itu.

"Kita belum dapat informasi apakah sudah ada pembayaran cetak baliho atau spanduk itu, tapi secara umum kita akan dalami, dalam bentuk apa saja itu penggunaan uang suap tersebut," katanya. (Pon)

Baca juga berita lainnya terkait OTT Marianus Sae dalam artikel: Terungkap! Marianus Sae Pernah Terbitkan Izin Untuk Perusahaan Tambang Setnov

#Pilkada 2018 #Operasi Tangkap Tangan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bupati Bolmut Sirajudin Lasena Diduga Terima Gratifikasi Rp 11,14 Miliar
KPK menduga Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena menerima gratifikasi dengan total Rp 11,14 miliar sepanjang 2023 hingga 2026.
Frengky Aruan - Selasa, 22 September 2026
Bupati Bolmut Sirajudin Lasena Diduga Terima Gratifikasi Rp 11,14 Miliar
Indonesia
KPK Gelar OTT, Diduga Pejabat Kantor Pertanahan Diciduk
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 14 September 2026
KPK Gelar OTT, Diduga Pejabat Kantor Pertanahan Diciduk
Indonesia
Gelar OTT, KPK Tangkap Rektor Universitas Jenderal Soedirman
Ketua KPK Setyo Budiyanto menutup rapat konstruksi perkara dan barang bukti yang disita dalam OTT terhadap pejabat Unsoed tersebut.
Frengky Aruan - Jumat, 21 Agustus 2026
Gelar OTT, KPK Tangkap Rektor Universitas Jenderal Soedirman
Indonesia
KPK Bantah Isu OTT Bogor, Hanya Minta Keterangan Sejumlah Pihak
KPK menegaskan tidak ada OTT di Kabupaten Bogor terkait beredarnya isu 6 orang terjaring operasi senyap.
Wisnu Cipto - Kamis, 20 Agustus 2026
KPK Bantah Isu OTT Bogor, Hanya Minta Keterangan Sejumlah Pihak
Indonesia
Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Terus Bertambah, Komisi II DPR Bakal Ubah Remunerasi
Korupsi di daerah sudah berada pada level darurat sehingga para pemangku kepentingan harus mencari jalan keluar yang mendasar dan menyeluruh.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Juli 2026
Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Terus Bertambah, Komisi II DPR Bakal Ubah Remunerasi
Indonesia
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Anggota Komisi II DPR RI menyoroti perlunya pembenahan mentalitas aparatur negara.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Indonesia
Gelar OTT, KPK Tangkap Kepala Imigrasi Jakarta Barat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Imigrasi Jakarta Barat (Jakbar), Rabu (3/6).
Frengky Aruan - Rabu, 03 Juni 2026
Gelar OTT, KPK Tangkap Kepala Imigrasi Jakarta Barat
Indonesia
Ditangkap KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Punya Harta Rp 86,7 Miliar
Fadia terakhir menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada 29 Maret 2024.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Maret 2026
Ditangkap KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Punya Harta Rp 86,7 Miliar
Indonesia
KPK Gelandang Bupati Pekalongan ke Jakarta
Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq akan menjalani pemeriksaan intensif setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah.
Frengky Aruan - Selasa, 03 Maret 2026
KPK Gelandang Bupati Pekalongan ke Jakarta
Indonesia
Gelar OTT, KPK Tangkap Bupati Pekalongan
Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq dan sejumlah pihak itu ditangkap lantaran diduga terlibat kasus korupsi.
Frengky Aruan - Selasa, 03 Maret 2026
Gelar OTT, KPK Tangkap Bupati Pekalongan
Bagikan