Uang Suap Bupati Ngada Marianus Sae untuk Biaya Pilkada?

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 16 Februari 2018
Uang Suap Bupati Ngada Marianus Sae untuk Biaya Pilkada?

Bupati Ngada Marianus Sae (kiri) seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (12/2). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Uang suap Bupati Ngada Marianus Sae diduga mengalir untuk biaya pilkada. KPK masih melakukan penelusuran lebih lanjut terkait hal itu.

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Marianus Sae pada Sabtu lalu. OTT tersebut terkait suap sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Marianus diduga terima suap sebesar Rp 4,1 miliar.

"Sebenarnya dugaan suapnya terkait 'fee' proyek, kami juga mendapatkan informasi-informasi awal bahwa ada dugaan penggunaan dana untuk membiayai pilkada, tapi tentu itu juga harus kita dalami terlebih dulu," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Marianus Sae merupakan Bupati Ngada dua periode. Pada pilkada 2018, Bupati Marianus maju sebagai calon Gubernur NTT didampingi Emilia Nomleni. Keduanya diusung oleh PDIP dan PKB.

Febri mengatakan, KPK masih harus melakukan penelusuran lebih dalam terkait penggunaan dan ke mana aliran uang suap tersebut. Termasuk dugaan aliran ke tim sukses untuk membiayai kebutuhan kampanye, seperti membuat spanduk atau baliho.

"Dugaan awalnya ada penggunaan untuk pilkada, tapi spesifiknya apa saya kira terlalu dini kalau kita sampaikan. Nanti akan kita dalami karena ini bagian penting juga dalam penanganan perkara. Meskipun kita lebih fokus kepada keterkaitan suap dengan kewenangan kepala daerah atau pihak-pihak yang menerima dan memberi," katanya.

Ketika ditanyakan terkait adanya temuan bukti transfer diduga untuk percetakan baliho, Febri mengaku masih menelusuri hal tersebut. Intinya, kata Febri, KPK akan mendalami penggunaan uang suap itu.

"Kita belum dapat informasi apakah sudah ada pembayaran cetak baliho atau spanduk itu, tapi secara umum kita akan dalami, dalam bentuk apa saja itu penggunaan uang suap tersebut," katanya. (Pon)

Baca juga berita lainnya terkait OTT Marianus Sae dalam artikel: Terungkap! Marianus Sae Pernah Terbitkan Izin Untuk Perusahaan Tambang Setnov

#Pilkada 2018 #Operasi Tangkap Tangan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Anggota Komisi II DPR RI menyoroti perlunya pembenahan mentalitas aparatur negara.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Indonesia
Gelar OTT, KPK Tangkap Kepala Imigrasi Jakarta Barat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Imigrasi Jakarta Barat (Jakbar), Rabu (3/6).
Frengky Aruan - Rabu, 03 Juni 2026
Gelar OTT, KPK Tangkap Kepala Imigrasi Jakarta Barat
Indonesia
Ditangkap KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Punya Harta Rp 86,7 Miliar
Fadia terakhir menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada 29 Maret 2024.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Maret 2026
Ditangkap KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Punya Harta Rp 86,7 Miliar
Indonesia
KPK Gelandang Bupati Pekalongan ke Jakarta
Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq akan menjalani pemeriksaan intensif setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah.
Frengky Aruan - Selasa, 03 Maret 2026
KPK Gelandang Bupati Pekalongan ke Jakarta
Indonesia
Gelar OTT, KPK Tangkap Bupati Pekalongan
Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq dan sejumlah pihak itu ditangkap lantaran diduga terlibat kasus korupsi.
Frengky Aruan - Selasa, 03 Maret 2026
Gelar OTT, KPK Tangkap Bupati Pekalongan
Indonesia
KPK Lakukan 11 OTT, Tetapkan 118 Tersangka, dan Pulihkan Aset Negara Rp 1,53 Triliun Sepanjang 2025, Tertinggi dalam 5 Tahun Terakhir
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat melaporkan kinerja KPK tahun 2025 di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/12).
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
KPK Lakukan 11 OTT, Tetapkan 118 Tersangka, dan Pulihkan Aset Negara Rp 1,53 Triliun Sepanjang 2025, Tertinggi dalam 5 Tahun Terakhir
Indonesia
Kejagung Pecat Kajari Huku Sungai Utara dan 3 Anak Buahnya Setelah Terjaring OTT KPK
Albertinus Cs tidak akan mendapatkan gaji dan tunjangan sementara sebagai PNS.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Kejagung Pecat Kajari Huku Sungai Utara dan 3 Anak Buahnya Setelah Terjaring OTT KPK
Indonesia
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
Kasus OTT terhadap jaksa ini menjadi momentum penting untuk mengkaji secara mendalam akar persoalan yang masih memicu praktik korupsi.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
Indonesia
Terjaring OTT KPK, Bupati Bekasi Ade Kunang Punya Harta Rp 79 Miliar
Harta bupati termuda dalam sejarah Kabupaten Bekasi itu terdiri dari harta bergerak dan harta tidak bergerak.
Frengky Aruan - Jumat, 19 Desember 2025
Terjaring OTT KPK, Bupati Bekasi Ade Kunang Punya Harta Rp 79 Miliar
Indonesia
OTT KPK di Kabupaten Bekasi, Ayah Bupati Ade Kunang Turut Ditangkap
KPK menyebutkan ayah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yakni HM Kunang juga menjadi salah satu pihak yang diamankan
Frengky Aruan - Jumat, 19 Desember 2025
OTT KPK di Kabupaten Bekasi, Ayah Bupati Ade Kunang Turut Ditangkap
Bagikan