Turunnya Kasus COVID-19 Bukan Berarti Bisa Lalai Prokes

Raden Yusuf NayamenggalaRaden Yusuf Nayamenggala - Rabu, 15 September 2021
Turunnya Kasus COVID-19 Bukan Berarti Bisa Lalai Prokes

Prokes harus tetap dijalankan dengan baik (Foto: pixabay/arnaw)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

KENDATI Indonesia sudah berhasil menurunkan angka kasus aktif COVID-19 harian hingga berada di bawah 100 ribu kasus, namun masyarakat harus tetap menjaga protokol kesehatan (prokes).

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G.Plate. Menurut Johnny masyarakat harus patuh prokes meski PPKM sudah dilonggarkan.

Baca Juga:

Penanganan Tepat saat Mengalami Long COVID-19

"Tetap disiplin memakai masker, walaupun level PPKM diturunkan. Mengenakan masker adalah kebiasaan baru yang harus kita lakukan untuk dapat hidup sehat berdampingan dengan COVID-19," jelas Johnny, seperti yang dikutip dari laman Antara.

Pada per tanggal 13 September 2021, pemerintah mencatat jumlah kasus aktif turun menjadi 99.696 kasus, atau berkurang 10.173 kasus dibanding hari sebelumnya, yakni sebanyak 109.869 kasus.

Prokes harus dijalankan meski kasus COVID-19 menurun. (Foto: pixabay/imperiame)

Turunya angka tersebut tentunya tak lepas dari kontribusi sejumlah pihak, yang berupaya keras untuk menekan angka kasus COVID-19 di Tanah Air. "Berkat partisipasi semua pihak, kita berhasil menurunkan angka kasus aktif hingga berada di bawah 100 ribu kasus. Indikator COVID-19 lainnya juga terus menunjukkan perbaikan, misalnya positivity rate nasional yang sudah mencapai batas aman WHO," lanjut Johnny.

Bagi Johnny, perkembangan yang cukup baik, akan menjadi dasar penyesuaian penerapan PPKM berlevel di seluruh Indonesia. Seperti halnya pada Jawa-Bali, hasil penilaian PPKM di tingkat aglomerasi dan kabupaten/kota, memperlihatkan perbaikan.

Baca Juga:

Pentingnya Peran Radio di Tengah Pandemi COVID-19

Misalnya Bali, yang bisa turun menjadi level 3. Sementara Jabodetabek dan Surabaya turun menjadi level 2. Selain itu, ada juga tambahan 24 kabupaten/kota yang diturunkan menjadi level 2, serta 6 kabupaten/kota turun menjadi level 1.

Begitu pula untuk daerah di luar Jawa-Bali yang mengalami penurunan drastis. Per tanggal 11 September 2021, tercatat hanya 6 kabupaten/kota berada pada level 4, sedangkan sebelumnya 23 kabupaten/kota.

Kemudian, PPKM level 3 diterapkan pada 330 kabupaten kota, yang sebelumnya 314 kabupaten/kota, serta level 2 diterapkan pada 50 kabupaten kota yang sebelumnya 49 kabupaten/kota.

Mengenai hal itu, pemerintah menekankan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia, diterapkan dengan memonitor varian baru COVID-19, dan deteksi dini memantau ketat pintu masuk Indonesia. Khususnya pada pelabuhan kecil dan sarana laut.

Lalu, pemerintah pun telah menyusun skenario transisi pandemi ke endemi, mengawasi area publik di daerah PPKM level 2 secara ketat, dengan memantau prokes dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

Kominfo mengimbau masyarakat untuk menjalani prokes dan segera melakukan vaksinasi COVID-19. (Foto: pixabay/wir_pix)

Selain itu, pemerintah juga memantau prosedur pembelajaran tatap muka, serta memantau distribusi vaksin, khususnya pada daerah yang cakupan vaksinnya masih di bawah 20 persen. Mengenai transisi tersebut, Johnny menuturkan seluruh pihak harus mewaspadai munculnya varian baru, dan menyegerakan vaksinasi COVID-19.

"Mari kita jaga tren positif ini agar perjuangan tidak sia-sia. Caranya, meneruskan budaya memakai masker sebagai kebiasaan baru yang harus kita lakukan untuk dapat hidup sehat berdampingan dengan COVID-19," ungkap Johnny.

Johnny menegaskan masyarakat sebaiknya segera melengkapi vaksinasi. Lalu bagi yang belum melaksanakan sebaiknya tidak pilih-pilih vaksin, karena semua vaksin aman dan berkhasiat. (Ryn)

Baca Juga:

Nasihat Tompi untuk Masyarakat yang Pilih-pilih Vaksin COVID-19

#Kesehatan #Menkominfo #COVID-19
Bagikan
Ditulis Oleh

Raden Yusuf Nayamenggala

I'm not perfect but special

Berita Terkait

Indonesia
BPJS Kesehatan Sebut Peserta yang Dinonaktifkan sudah tak Masuk Golongan Syarat Kategori Miskin
BPJS Kesehatan bukan yang berwenang mengaktifkan atau menonaktifkan akun.
Dwi Astarini - Jumat, 06 Februari 2026
BPJS Kesehatan Sebut Peserta yang Dinonaktifkan sudah tak Masuk Golongan Syarat Kategori Miskin
Indonesia
Polda dan Polres se-Indonesia Zoom Meeting Bahas Antisipasi Hoaks Virus Nipah
Hingga kini, belum ada kasus Nipah di Indonesia. Polri menekankan kewaspadaan Polri dan pentingnya komunikasi publik agar masyarakat tidak panik.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Polda dan Polres se-Indonesia Zoom Meeting Bahas Antisipasi Hoaks Virus Nipah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Sering Main Ponsel di Ruangan Gelap Bisa Bikin Kebutaan pada Mata
Penggunaan ponsel secara berlebihan dalam kondisi minim cahaya memang dapat menimbulkan gangguan kesehatan mata, seperti computer vision syndrome dengan gejala mata lelah, penglihatan kabur, mata merah, mata kering, hingga sakit kepala.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Sering Main Ponsel di Ruangan Gelap Bisa Bikin Kebutaan pada Mata
Indonesia
Sekda DKI Minta Dinas KPKP Uji Kelayakan Daging Ikan Sapu-sapu
kajian kesehatan perlu dilakukan guna Memastikan ikan sapu-sapu layak dikonsumsi dan tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Sekda DKI Minta Dinas KPKP Uji Kelayakan Daging Ikan Sapu-sapu
Indonesia
Cegah Virus Nipah, DPR Dorong Kampanye Digital Protokol Kesehatan
Tantangan kesehatan di masa depan banyak bersumber dari zoonosis seperti virus Nipah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Januari 2026
Cegah Virus Nipah, DPR Dorong Kampanye Digital Protokol Kesehatan
Indonesia
Cak Imin Janjikan Program Penghapusan Tunggakan Iuran JKN Segera Terwujud
Program ini dirancang untuk membantu masyarakat kurang mampu yang selama ini terkendala dalam mengakses layanan kesehatan akibat tunggakan iuran JKN.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Januari 2026
Cak Imin Janjikan Program Penghapusan Tunggakan Iuran JKN Segera Terwujud
Berita Foto
Program Keluarga SIGAP Dorong Perubahan Perilaku Lewat Layanan Kesehatan Primer
Ketua Tim Bidang Penyusunan Rencana Prioritas Pemanfaatan Dana Desa, Sappe M. P. Sirait saat Program Keluarga Sigap di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 15 Januari 2026
Program Keluarga SIGAP Dorong Perubahan Perilaku Lewat Layanan Kesehatan Primer
Indonesia
Usai Banjir Bandang, Warga Aceh Tamiang Banyak Alami Gangguan Kesehatan
Ratusan pengungsi pascabanjir bandang di Aceh Tamiang mengalami berbagai penyakit seperti ISPA hingga diare. Tim Dokkes Polri turun beri layanan kesehatan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Usai Banjir Bandang, Warga Aceh Tamiang Banyak Alami Gangguan Kesehatan
Dunia
AS Kurangi Jumlah Vaksin Wajib untuk Anak-Anak, Timbulkan Kekhawatiran Peningkatan Risiko Penyakit
Perubahan ini terjadi setelah Presiden Donald Trump meminta Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS (HHS) meninjau bagaimana negara-negara sejawat merekomendasikan vaksin.
Dwi Astarini - Selasa, 06 Januari 2026
  AS Kurangi Jumlah Vaksin Wajib untuk Anak-Anak, Timbulkan Kekhawatiran Peningkatan Risiko Penyakit
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan belum Ditemukan Super Flu di Jakarta
Pemerintah DKI telah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ihwal Super Flu ini.
Dwi Astarini - Selasa, 06 Januari 2026
Gubernur Pramono Tegaskan belum Ditemukan Super Flu di Jakarta
Bagikan