Tuntutan Warga Bukit Duri Sudah Sampai DPRD

MerahPutih Megapolitan - Ada yang berbeda dengan suasana di Kelurahan Bukit Duri hari ini, Selasa (12/1). Ratusan personel gabungan dari Satpol PP dan Kepolisian berkumpul di RW 10 untuk melakukan relokasi tiga RT di wilayah tersebut.

Sebanyak 97 rumah di RT 11, 12 dan 15 dibongkar dengan mengunakan alat berat. Meskipun sebagian warga menuntut ganti rugi atas pembongkaran rumah, sejauh ini tak ada kericuhan saat dilakukan relokasi.

"Kalau bicara untuk anarkis, warga di sini alhamdulillah enggak. Cuma kita punya upaya untuk menuntut keadilan," kata Totok Purnomo (53), salah satu warga RW 10, Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Selasa (12/1).

Pria yang juga anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) ini mengatakan, upaya yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dirasa oleh warga tidak adil.

"Ya, sekarang rumah yang ukurannya 5x6 dapet satu petak, nah rumah yang dua tingkat juga dapet satu petak. Pembagiannya rata tapi enggak adil," terang Totok kepada merahputih.com.

Lebih lanjut, Totok menjelaskan sejauh ini tuntutan warga untuk meminta ganti rugi sudah masuk ke ranah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan sedang dalam pembahasan di DPRD DKI Jakarta.

"Sekarang sedang ada di DPRD ini hari," katanya tegas.

Menurut Totok, pemerintah DKI Jakarta harus ganti rugi atas bangunan yang ada di wilayah tersebut.

"Kalau kita mengacu kepada perda. Itu ada klasifikasinya ada non permanen, semi permanen sama permanen," terangnya.

Sejauh ini sebanyak 163 KK ditiga RT tersebut direlokasi ke rusun Cipinang Besar Selatan, dan Pulo Gebang. Sebagian warga sudah dipindahkan ke rusun tersebut. Relokasi warga tersebut untuk normalisasi Sungai Ciliwung. (yni)

BACA JUGA:

1. Kebakaran Hebat Melanda Bukit Duri, Warga Panik
2. Warga Bukit Duri Tak Lagi Dapat Berkah Banjir Ciliwung
3. Warga Bukit Duri Minta Pemerintah Transparan Soal Penggusuran
4. Nasib Warga Pemukiman Bukit Duri Mencemaskan
5. Sebelum Digusur, Warga Bukit Duri Minta Pemprov DKI Bermusyawarah