Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didesak untuk segera mempercepat program pengendalian banjir.
Terlebih, normalisasi Sungai Ciliwung baru terealisasi sekitar 17 kilometer dari total rencana 33 kilometer. Masalah banjir di Jakarta tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga terkait kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) serta koordinasi antar sektor.
“Kita butuh keberanian politis dan konsistensi agar Jakarta benar-benar siap menghadapi musim hujan. Normalisasi Ciliwung harus jadi prioritas utama,” ujar Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nabilah Aboebakar Alhabsyi dalam keterangannya, Selasa (21/10).
Baca juga:
6 RT di Jakarta Selatan Sebelumnya Kebanjiran, BPBD: Surut Sepenuhnya hingga Pukul 10.00 WIB
Sorotan Proses Pembebasan Lahan dan Relokasi
Nabilah juga menyoroti proses pembebasan lahan yang berjalan lambat, termasuk penanganan relokasi warga yang bermukim di bantaran sungai. Oleh karena itu, ia mendorong Pemprov DKI memperkuat kolaborasi dengan badan atau kementerian terkait untuk menjamin hak warga terdampak melalui proses relokasi yang layak.
Ia menekankan bahwa penanganan banjir adalah isu kemanusiaan dan hak warga.
"Perlu diingat, banjir bukan sekadar persoalan air. Tapi tentang keamanan, kehidupan, hak dan kehormatan warga. Kita harus menjadikan normalisasi sungai sebagai prioritas yang tak bisa ditunda lagi,” tegasnya.
Baca juga:
Mengintip Keseruan Anak-anak Bermain Air Aliran Sungai Ciliwung Jakarta
Aspek penting lainnya yang perlu ditingkatkan, lanjut Nabilah, adalah peningkatan sistem drainase, pemeliharaan kanal sekunder, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan aliran air.
Menurutnya, ketangguhan Jakarta dalam menghadapi banjir memerlukan kesadaran warga yang tinggi dan kesigapan pemerintah.
“Jakarta tangguh bukan hanya karena tanggulnya tinggi. Tapi karena warganya sadar dan pemerintahnya sigap,” pungkasnya.
