Frengky Aruan
MerahPutih.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan mengaku akan mengawal niatan baik Gubernur Pramono Anung untuk menyelesaikan normalisasi sungai dalam penanganan banjir ibu kota.
Gubernur Pramono berucap bahwa pihaknya akan menyelesaikan program normalisasi sungai yang saat ini tersisa 16 kilometer (km).
"Jadi Bapak Gubernur itu berharap di masa pemerintahannya beliau itu 16 km yang ada di Ciliwung ini bisa diselesaikan. Nah tentu ini kurang lebih hampir 3-4 tahun kita mau usahakan itu selesai," kata Judistira di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (13/8).
"Nah 16 km ini yang tersisa Ciliwung, makanya mulai dari tahun ini sampai dengan tahun 2031 nanti kita berharap 16 km ini selesai," sambungnya.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi DKI Jakarta ini mengungkapkan, bahwa Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menganggarkan sebesar Rp 546 Miliar pada APBD 2026 untuk pembebasan lahan program normalisasi Sungai Ciliwung.
Baca juga:
Penanganan Banjir Ibu Kota, Pemprov DKI Segera Lakukan Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Ciliwung
"Anggaranya itu untuk tahun depan itu 546 hanya untuk pembebasan lahan Ciliwung," tuturnya.
Disamping itu, Pemerintah DKI mengalokasikan anggaran hampir Rp 7 triliun untuk program pengendalian banjir pada tahun anggaran mendatang.
Salah satu fokus utamanya adalah pembangunan polder dan pompa besar di 13 titik yang ditargetkan rampung pada 2027. Pembangunan polder pompa ini diharapkan dapat mengurangi secara signifikan genangan dan banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah Ibu Kota.
"Dengan anggaran yang begitu besar, hampir Rp 7 triliun, salah satunya adalah pembangunan polder pompa besar di 13 titik. Kami harap ini bisa mengurangi secara signifikan banjir di DKI Jakarta," ucapnya.
Diketahui sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan pembebasan lahan normalisasi Sungai Ciliwung akan selesai pada tahun 2027.
Saat ini, tanggul telah dibangun sepanjang 17 kilometer. Sehingga, tersisa sekitar 16 kilometer panjang sungai dengan lahan yang belum dibebaskan untuk pembangunan tanggul. (Asp)
