Soffi Amira
MerahPutih.com – Perumda Dharma Jaya terus memperkuat perannya dalam mendukung ketahanan pangan (food security) DKI Jakarta melalui pengembangan Kawasan Peternakan Sapi Terintegrasi Ciangir di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten.
Komitmen tersebut ditinjau langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat melakukan kunjungan kerja ke lokasi pada Jumat (31/7).
Baca juga:
Biar Adil, Pramono Siapkan Kebijakan Tarif Pajak Buat Kendaraan Listrik
Direktur Utama Perumda Dharma Jaya, Raditya Endra Budiman, menjelaskan bahwa pengembangan kawasan seluas sekitar 20 hektare itu merupakan tindak lanjut atas persetujuan penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) dari Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta melalui Surat Nomor 1880/UD.02.01 tertanggal 23 Juni 2026.
Menurut Raditya, pembangunan Kawasan Peternakan Sapi Terintegrasi Ciangir menjadi salah satu inisiatif strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengoptimalkan aset daerah guna memperkuat ketahanan pangan.
Kawasan ini akan dikelola oleh Perumda Dharma Jaya sebagai pusat penggemukan sapi modern yang mendukung ketersediaan pasokan daging sapi bagi masyarakat Jakarta.
ujar Raditya
Peternakan Terintegrasi dari Hulu hingga Hilir
Kawasan seluas sekitar 20 hektare tersebut dirancang dengan konsep peternakan terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Fasilitas yang akan dibangun meliputi kandang penggemukan sapi, kandang karantina, gudang pakan dan bunker silase, laboratorium, jembatan timbang, area loading dan unloading, Rumah Potong Hewan (RPH), cold storage, fasilitas pengolahan daging (meat processing), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), perkantoran, hingga cadangan lahan hijauan pakan ternak.
Pada operasionalnya, kawasan ini akan menerapkan sistem pengelolaan modern, efisien, dan berkelanjutan. Proses penggemukan sapi akan didukung penyediaan pakan berkualitas yang diproduksi secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi, sehingga mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kualitas ternak.
Selain memperkuat ketahanan pangan, pengembangan kawasan ini juga diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja lokal, kemitraan penyediaan hijauan pakan ternak, serta pemberdayaan pelaku usaha di wilayah sekitar.
Baca juga:
Pemprov DKI Genjot Pengolahan Sampah, Open Dumping Bantargebang Ditargetkan Berakhir 2029
Pramono Sebut Ciangir Bukan Alternatif TPST Bantargebang
Pada kesempatan tersebut, Pramono menegaskan, bahwa lahan milik Pemprov DKI Jakarta di Ciangir akan dimanfaatkan untuk memperkuat pasokan pangan yang memberikan manfaat bagi masyarakat Jakarta maupun Banten.
"Ketahanan pangan yang akan dikembangkan di sini salah satunya adalah peternakan sapi, kemudian juga untuk ayam, ikan, dan sebagainya," ujarnya.
Pramono juga menepis anggapan, bahwa lokasi tersebut akan dijadikan alternatif TPST Bantargebang. Menurutnya, kawasan itu justru akan dikembangkan sebagai pusat peternakan, budi daya ikan, dan urban farming.
"Sepenuhnya tempat ini bukan seperti yang dipikirkan orang akan menjadi tempat alternatif Bantargebang, sama sekali enggak," tegasnya.
Baca juga:
Gubernur Pramono Desak Kemenkeu Segera Keluarkan Kajian Obligasi Daerah Rp 3,5 Triliun
Pembangunan Dimulai Akhir 2026
Pramono mengungkapkan, pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut akan dimulai pada November 2026 dengan total nilai investasi sekitar Rp 1 triliun.
"Dan juga saya sudah memerintahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas KPKP, dan Badan Aset untuk yang menjadi tanggung jawab Pemerintah DKI Jakarta bisa dimulai lebih awal," ungkapnya.
Ia juga telah menginstruksikan dinas terkait agar pengembangan kawasan sesuai rencana peruntukan dapat dimulai paling lambat awal September.
Saat ini, proyek masih berada pada tahap awal pembangunan, meliputi koordinasi lintas instansi, sosialisasi, dan proses perizinan. Pembangunan tahap pertama ditargetkan dimulai pada akhir 2026.
Melalui pengembangan Kawasan Peternakan Sapi Terintegrasi Ciangir, Perumda Dharma Jaya optimistis dapat memperkuat rantai pasok daging sapi yang aman, sehat, berkualitas, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan ketahanan pangan DKI Jakarta. (Asp)
