Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat ketahanan pangan (food security) melalui pengembangan lahan di Ciangir, Kabupaten Tangerang, Banten, menjadi Kawasan Peternakan Terintegrasi yang akan dikelola oleh Perumda Dharma Jaya.
Kawasan Ciangir dirancang mengintegrasikan sektor peternakan, budi daya perikanan, dan hortikultura dalam satu ekosistem guna mendukung pasokan pangan Jakarta secara berkelanjutan.
"Di sini akan dikembangkan peternakan sapi, ayam, perikanan, hingga pertanian, seperti jagung, padi, dan komoditas lainnya," ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat meninjau Pusat Olah Organik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta di Ciangir, Banten, Jumat (31/7).
Pemanfaatan Lahan Dibagi Sesuai Fungsi
Kawasan Ciangir memiliki luas hampir 100 hektare yang merupakan aset milik Pemprov DKI Jakarta. Pemanfaatannya dibagi ke dalam beberapa fungsi sesuai kebutuhan.
Sekitar 40 hektare dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta untuk mendukung pengolahan organik, termasuk melalui budi daya maggot beserta berbagai kegiatan pendukung lainnya.
Sementara itu, sekitar 20 hektare dikelola oleh Perumda Dharma Jaya sebagai kawasan pertanian dan peternakan terintegrasi guna memperkuat ketahanan pangan Jakarta.
Adapun sisa lahan merupakan bagian dari kontribusi aset Pemprov DKI Jakarta kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Baca juga:
Gubernur Pramono Desak Kemenkeu Segera Keluarkan Kajian Obligasi Daerah Rp 3,5 Triliun
Pramono Tegaskan Ciangir Bukan Lokasi Pembuangan Sampah
Pramono menegaskan kawasan Ciangir tidak akan difungsikan sebagai lokasi pembuangan sampah maupun alternatif Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
Menurutnya, yang akan dikirim ke kawasan tersebut adalah pupuk hasil pengolahan TPS 3R di Jakarta, salah satunya dari Menteng Atas.
Yang akan dibawa ke sini (Ciangir) nantinya adalah pupuk hasil pengolahan TPS 3R di Jakarta, salah satunya dari Menteng Atas. Penanganan persoalan sampah tetap dilakukan secara menyeluruh. Tempat ini bukan untuk sampah, melainkan untuk memperkuat ketahanan pangan,
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Kapasitas Lahan Capai 5.000 Ekor Sapi
Pengembangan kawasan seluas sekitar 20 hektare tersebut telah memperoleh Persetujuan Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) pada 23 Juni 2026.
Lahan tersebut akan dibagi menjadi dua zona. Sebanyak 17 hektare diproyeksikan mampu menampung sekitar 5.000 ekor sapi dan akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, seperti kantor operasional, gudang pakan, kandang karantina, kandang penggemukan, jembatan timbang, hingga instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Sementara tiga hektare sisanya akan dimanfaatkan sebagai kawasan penghijauan.
Untuk mempercepat realisasi proyek, Pramono menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP), serta Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) agar pekerjaan yang menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta dapat dimulai lebih awal, paling lambat pada awal September 2026.
Baca juga:
Pramono Anung Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca untuk Atasi Potensi Kekeringan di Jakarta
Kawasan Ciangir akan menerapkan konsep peternakan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Sistem tersebut mencakup penggemukan sapi, penyediaan pakan berkualitas yang dikelola secara mandiri dengan dukungan teknologi, rumah potong hewan, cold storage, hingga fasilitas pengolahan daging (meat processing) dalam satu kawasan.
Melalui integrasi tersebut, pemerintah berharap tercipta rantai pasok yang lebih efisien, higienis, modern, sekaligus memberikan nilai tambah bagi sektor peternakan.
Libatkan Warga Lokal dan Dorong Ekonomi Sirkular
Selain memperkuat ketahanan pangan, pengembangan kawasan ini juga ditujukan untuk memberdayakan masyarakat sekitar.
Keterlibatan warga akan dilakukan melalui penyerapan tenaga kerja lokal, kemitraan penyediaan hijauan pakan ternak, serta pemberdayaan pelaku usaha setempat.
Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sirkular, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan peternakan berbasis teknologi, sekaligus memperkuat ketahanan pangan DKI Jakarta secara berkelanjutan.
"Saya sudah menyampaikan kepada Kepala Dinas LH, Kepala Dinas KPKP, dan Direktur Utama Dharma Jaya agar semaksimal mungkin memberdayakan warga lokal," tuturnya. (Asp)
