Skandal Asuransi

Tunggu Laporan BPK, Polri Akan Bongkar Kasus Dugaan Korupsi di Asabri

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 22 Januari 2020
 Tunggu Laporan BPK, Polri Akan Bongkar Kasus Dugaan Korupsi di Asabri

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Polri hingga saat ini masih menunggu laporan dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata RI (Asabri).

Karopenmas Humas Polri Brigjen Argo Yuwono mengatakan Kepolisian akan membentuk tim verifikasi dan tunggu hasil laporan dari BPK.

Baca Juga:

Moeldoko Bantah KSP Miliki Hubungan dengan Tersangka Korupsi Jiwasraya

"Kalau BPK sudah selesai melakukan audit, Nanti dilihat saja kasus ini diserahkan ke kepolisan atau kejaksaan. Kami masih menunggu," katanya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (21/1).

Polisi tunggu laporan BPK untuk bongkar korupsi Asabri
Logo ASABRI (Foto: antaranews)

Argo mengaku pihak kepolisian siap untuk menelusuri kasus tersebut sambil menunggu hasil dari BPK.

"Intinya kami siap dan masih menunggu," kata Argo.

Argo tak memerinci hasil penyelidikan sementara yang dilakukan tim bentukan Kapolri Jenderal Idham Azis terkait dugaan skandal rasuah di Asabri tersebut. Dia hanya menyebut tim masih terus bekerja untuk menemukan bukti adanya praktik korupsi.

Idham sebelumnya telah memerintahkan Kepala Badan Reserse Kriminal Kabareskrim Komjen Listyo Sigit membentuk tim untuk mengusut dugaan korupsi di PT ASABRI. Tim gabungan itu terdiri dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim dan Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

“Tentunya kepolisian sudah disampaikan Pak Kapolri membentuk tim untuk melakukan verifikasi, kita masih menunggu dari BPK,” tegas dia.

Baca Juga:

Petinggi Jiwasraya Calon Tersangka Baru Kejaksaan Agung

Temuan dugaan korupsi di PT ASABRI diungkap Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Dia mendorong kasus ini diproses penegak hukum.

Menurut Mahfud, niatan ini selaras dengan keinginan Presiden Joko Widodo supaya penegak hukum fokus menuntaskan kasus korupsi kelas kakap. Dia akan melaporkan kasus ini pada KPK atau Kejaksaan Agung.(Knu)

Baca Juga:

DPR Sarankan Pemerintah Prioritaskan Kasus Jiwasraya Ketimbang Asabri

#TNI-Polri #Badan Pemeriksa Keuangan #Asuransi #Mabes Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Disdik Sulsel) mengungkap latar belakang di balik mundurnya ratusan kepala sekolah dari jabatannya secara massal.
Frengky Aruan - Senin, 15 Juni 2026
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Indonesia
Polisi Boleh Main Medsos, Mabes Polri Kasi Syarat Asal untuk Kebaikan Institusi
Tetap diperbolehkan selama diarahkan untuk kepentingan institusi, khususnya fungsi kehumasan, dan berada di bawah koordinasi resmi.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Polisi Boleh Main Medsos, Mabes Polri Kasi Syarat Asal untuk Kebaikan Institusi
Indonesia
Perwira Polri Terlibat Pemilikan Narkoba di NTB Dibawa ke Bareskrim Polri
Dengan memberangkatkan AKP Malaungi pada pagi tadi ke Mabes Polri, kini Mabes Polri dapat melengkapi susunan puzzle dari kasus peredaran narkoba di wilayah NTB
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 27 Februari 2026
Perwira Polri Terlibat Pemilikan Narkoba di NTB Dibawa ke Bareskrim Polri
Indonesia
Terseret Kasus Narkoba, Eks Kapolres Bima AKBP Didik Berpotensi Dipecat dari Polri
Eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, menjalani sidang etik di Mabes Polri. Ia pun terancam dipecat dari Polri.
Soffi Amira - Kamis, 19 Februari 2026
Terseret Kasus Narkoba, Eks Kapolres Bima AKBP Didik Berpotensi Dipecat dari Polri
Berita Foto
Avrist Group Financial Forum 2026 Dorong Transformasi Industri Asuransi Nasional
Presiden Komisaris PT Avrist Assurance, Rhenald Kasali (kanan) memberikan pemaparan dalam acara Avrist Group Financial Forum 2026 di Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 Februari 2026
Avrist Group Financial Forum 2026 Dorong Transformasi Industri Asuransi Nasional
Berita Foto
Digitalisasi Layanan, DPLK Avrist Perkenalkan Aplikasi Dana Pensiun SiPURNA
Ketua Pengurus DPLK Avrist, Firmansyah bersama COO Avrist Assurance, Tan Yvonne Rina saat meluncurkan aplikasi SiPURNA by DPLK Avrist di Jakarta.
Didik Setiawan - Kamis, 05 Februari 2026
Digitalisasi Layanan, DPLK Avrist Perkenalkan Aplikasi Dana Pensiun SiPURNA
Indonesia
Menkeu Purbaya Minta Bantuan Menko Polkam, TNI-Polisi Disuruh Lawan Beking
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan fokus awal strategi ini adalah pemberantasan rokok ilegal.
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Januari 2026
Menkeu Purbaya Minta Bantuan Menko Polkam, TNI-Polisi Disuruh Lawan Beking
Indonesia
Mutasi 85 Perwira Polri, Pengamat Ingatkan Jangan Sekadar Formalitas
Polri memutasi 85 perwira pada Januari 2026. Pengamat kepolisian mengingatkan mutasi harus jadi instrumen reformasi, bukan sekadar rutinitas administratif.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
Mutasi 85 Perwira Polri, Pengamat Ingatkan Jangan Sekadar Formalitas
Indonesia
Santunan Kecelakaan dari Jasa Raharja Capai Rp 3,2 Triliun, Ada 153.141 Korban Kecelakaan
,Jumlah santunan yang diberikan Jasa Raharja menunjukkan kenaikan sebesar 3,87 persen, sesuai data tahun 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
Santunan Kecelakaan dari Jasa Raharja Capai Rp 3,2 Triliun, Ada 153.141 Korban Kecelakaan
Indonesia
Kasus Penghasutan Bakar Mabes Polri, Laras Faizati Divonis Masa Percobaan 6 Bulan
Mantan pegawai AIPA, Laras Faizati Khairunnisa, divonis masa percobaan enam bulan dalam kasus penghasutan bakar Mabes Polri.
Soffi Amira - Kamis, 15 Januari 2026
Kasus Penghasutan Bakar Mabes Polri, Laras Faizati Divonis Masa Percobaan 6 Bulan
Bagikan