Tugas Baru Bambang Susantono dari Jokowi Masih Terkait IKN

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 03 Juni 2024
Tugas Baru Bambang Susantono dari Jokowi Masih Terkait IKN

Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN yang baru saja mengundurkan diri (Tim Desain Grafis MP/Fauzan Huda)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Bambang Susantono memutuskan mundur di tengah jalan dari jabatannya sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara yang seharusnya diemban hingga 2027 mendatang.

Ahli transportasi itu mengajukan pengunduran diri setelah 2 tahun dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi kepala Otorita IKN pada 10 Maret 2022 silam

Meski telah menyetujui pengunduran diri Bambang sebagai Kepala Otorita IKN, ternyata Jokowi masih memberikan tugas khusus kepadanya. Tugas baru Bambang juga masih dalam lingkup terkait proyek IKN.

"Pak Bambang Susantono akan diberi penugasan baru, membantu langsung Bapak Presiden, untuk memperkuat kerja sama internasional bagi percepatan pembangunan IKN," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/6).

Baca juga:

Profil Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN yang Mundur Jelang Upacara 17 Agustus Terakhir Jokowi

Diketahui, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mundur dari jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara. Presiden Jokowi telah menerbitkan keputusan presiden (Keppres) tentang pemberhentian Bambang dan Dhony.

Pengunduran diri dua pimpinan IKN tersebut hanya dua bulan menjelang rencana Presiden Jokowi menggelar upacara peringatan HUT ke-79 RI di IKN.

Pratikno, mengaku dirinya tidak mengetahui alasan Bambang dan Dhony mundur dari jabatannya masing-masing. Sebab, kata dia, keduanya juga tak membeberkan alasan pengunduran diri di dalam surat yang diserahkan ke Jokowi.

Sementara itu, Presiden Jokowi telah menunjuk Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Otorita IKN Nusantara dan Wakil menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. (Pon)

#IKN Nusantara
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN
Prabowo baru bersedia meneken Keppres Pemindahan IKN dengan syarat infrastruktur dan sarana prasarana telah benar-benar siap.
Wisnu Cipto - Rabu, 30 Juli 2025
Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN
Indonesia
IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang
Otorita IKN akan mengalami peningkatan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 25 Juli 2025
IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang
Indonesia
Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak
Pembangunan IKN tetap berlanjut meski anggaran yang dialokasikan untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) fluktuatif tiap tahunnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 Juli 2025
Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak
Indonesia
Ketemu Pimpinan DPR, Kepala OIKN Minta Status Bandara Diubah
Ada permintaan dari Kepala OIKN untuk mengubah status bandara IKN yang tadinya hanya akan dipergunakan VIP menjadi bandara umum.
Dwi Astarini - Kamis, 24 Juli 2025
Ketemu Pimpinan DPR, Kepala OIKN Minta Status Bandara Diubah
Indonesia
TNI AL Bangun 5 Batalyon Infantri Anyar Termasuk di IKN
, lima batalyon baru itu akan ditempatkan di Jakarta, Lampung, Ambon, Ibu Kota Nusantara (IKN) dan wilayah Natuna.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 Juli 2025
TNI AL Bangun 5 Batalyon Infantri Anyar Termasuk di IKN
Indonesia
Apresiasi Usulan NasDem, Komisi II Kaji Wacana Penundaan Sementara Pembangunan IKN
Moratorium sementara pembangunan IKN perlu mempertimbangkan program strategis Presiden Prabowo saat ini.
Wisnu Cipto - Rabu, 23 Juli 2025
Apresiasi Usulan NasDem, Komisi II Kaji Wacana Penundaan Sementara Pembangunan IKN
Indonesia
PAN Bicara Potensi Polemik Gibran Pindah Kantor ke IKN, Minta Prabowo Turun Tangan
Usulan yang dilontarkan Partai NasDem agar Wapres berkantor di IKN tidak mudah direalisasikan.
Wisnu Cipto - Minggu, 20 Juli 2025
PAN Bicara Potensi Polemik Gibran Pindah Kantor ke IKN, Minta Prabowo Turun Tangan
Indonesia
NasDem Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN, PDIP Setuju Biar Pisah Sama Prabowo
"Indonesia bukan hanya Jawa, apalagi Jakarta. Konon ibu kota negara sudah pindah ke IKN, maka urgent kalau Gibran berkantor di IKN.”
Wisnu Cipto - Minggu, 20 Juli 2025
NasDem Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN, PDIP Setuju Biar Pisah Sama Prabowo
Indonesia
Politikus DPR Dukung Peringatan HUT RI Digelar di Jakarta Dibanding di IKN, Lebih Efisien dan Terjangkau
Selain biaya seremonial acara, negara juga harus mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi untuk para pejabat yang datang ke sana.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 Juli 2025
Politikus DPR Dukung Peringatan HUT RI Digelar di Jakarta Dibanding di IKN, Lebih Efisien dan Terjangkau
Indonesia
Komisi II DPR Dukung HUT ke-80 RI Digelar di Jakarta, Lebih Meriah dan Hemat Anggaran
Jakarta lebih mudah diakses oleh para tamu undangan, termasuk pejabat negara, mantan presiden, dan tokoh masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 Juli 2025
Komisi II DPR Dukung HUT ke-80 RI Digelar di Jakarta, Lebih Meriah dan Hemat Anggaran
Bagikan