Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mencabut Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin Jaksa Agung Atas Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan dan Penahanan Terhadap Jaksa yang Diduga Melakukan Tindak Pidana.
"Bahwa Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tersebut belum secara resmi dikeluarkan atau diedarkan oleh Biro Hukum Kejaksaan Agung," kata Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono dalam keterangannya, Rabu (12/8).
Sehingga, kata Hari, beredarnya pedoman tersebut melalui media sosial WhatsAp diduga dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Baca Juga:
Kejagung Mulai Penyidikan Terkait Dugaan Tindak Pidana Jaksa Pinangki
Hari menjelaskan, pencabutan aturan pemeriksaan dan penangkapan jaksa harus seizin Jaksa Agung berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 163 Tahun 2020 tertanggal 11 Agustus 2020. Sebab, aturan ini menuai polemik di publik.
Dalam Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tersebut, jaksa sebagai pengendali perkara pidana atau selaku dominus litis memiliki peran penting dan strategis untuk mewujudkan supremasi hukum. Dalam menjalankan tugas penegakkan hukum, jaksa disebut seringkali berada dalam situasi yang tidak menguntungkan dari segi keamanan baik harta benda, keluarga bahkan jiwanya sendiri sehingga memerlukan perlindungan hukum.
Pedoman ini dibuat dengan maksud sebagai acuan terhadap pemberian izin Jaksa Agung atas pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (5) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Kendati demikian, Kejagung akan menelusuri oknum yang diduga menyebarkan aturan perlindungan jaksa. Pasalnya, pemodan tersebut belum secara resmi diedarkan sehingga menuai interpretasi berbeda di kalangan publik.
"Hal tersebut telah dilakukan kajian yang cukup lama, namun hingga saat ini masih diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi lebih lanjut dengan Kementerian Hukum dan HAM serta instansi terkait," pungkas Hari.
Sebelumnya pedoman Nomor 7 Tahun 2020 menuai kritik dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai penerbitan pedoman tersebut terkait erat dengan dugaan tindak pidana Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait skandal pelarian terpidana perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Joko Tjandra.
"Pedoman tersebut diduga agar perkara tindak pidana yang baru saja disidik oleh Kejaksaan terkait dengan oknum jaksa tersebut tidak bisa diambil alih begitu saja oleh penegak hukum lain," kata Kurnia dalam keterangannya, Selasa (11/8).
Kurnia mengingatkan Kejaksaan mengenai asas hukum equality before the law. Dengan asas tersebut seharusnya setiap orang, termasuk Jaksa tidak berhak mendapat perlakuan khusus. Apalagi, Pasal 112 KUHAP menyatakan secara tegas penyidik dapat memanggil saksi maupun tersangka dan kedua subyek hukum tersebut wajib memenuhi panggilan penegak hukum.
"Tanpa adanya mekanisme perizinan tertentu oleh pihak manapun," tegas dia.
Sementara, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menilai pedoman agar pemeriksaan jaksa atas seizin Jaksa Agung dapat menimbulkan kecurigaan dan sinisme publik. Apalagi aturan tersebut dibuat di tengah bergulirnya kasus Djoko Tjandra.
"Mengeluarkan produk seperti ini di saat-saat 'Pandemi kasus Djoko Tjandra' dan pemeriksaan Jaksa Pinangki, sudah pasti akan menimbulkan sinisme dan kecurigaan publik," kata Nawawi saat dikonfirmasi, Selasa (11/8).
Baca Juga:
ICW Curiga Jaksa Agung tak Mau Penegak Hukum Lain Tekel Kasus Jaksa Pinangki
Menurut Nawawi, aturan tersebut seperti menggerus upaya pemberantasan korupsi. Pasalnya, mantan Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Pinangki Sirna Malasari diduga terlibat dalam pelarian kasus Djoko Tjandra.
"Saya hanya ingin menyatakan, wajar jika muncul kecurigaan dan sinisme publik terhadap produk-produk semacam itu di tengah ramainya kasus Djoko Tjandra yang ikut menyeret nama oknum jaksa," tegas dia. (Pon)
