Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah memiliki agenda besar untuk menumbuhkan perekonomian di Indonesia minimal 8 persen, serta mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga mencapai 0 persen. Salah satu cara yang dilakukan adalah melaksanakan program 3 juta rumah yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.
Tetapi saat ini, terjadi fenomena akad Kredit Perumahan Rakyat (KPR) oleh perempuan yang meningkat . Hal merupakan tren baru penjualan rumah di Indonesia.
"Kita melihat bahwa satu trennya akad KPR yang dilakukan oleh perempuan makin hari makin meningkat. Ini tren baru sebenarnya,” kata Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara/BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu.
Ia memaparkan, selama 74 tahun berdiri, pihaknya telah mengakadkan KPR sebanyak 5,5 juta dengan total penyaluran Rp 461 triliun melalui pembiayaan rumah subsidi dan nonsubsidi, serta pembiayaan KPR konvensional dan syariah.
Baca juga:
Adapun realisasi KPR per gender terdiri dari 67,5 persen laki-laki, dan 32,5 persen perempuan dengan realisasi penyaluran untuk gender yang disebutkan terakhir sejak tahun 2020 hingga 2024 sebanyak 173.476 unit atau sekitar Rp25 triliun.
"Jadi, kalau perempuan dulu beli rumah tergantung calon suami, sekarang mereka sudah membeli rumah sendiri. Ini adalah satu kemajuan,” ujar Nixon.
Mengenai realisasi KPR per usia, sebanyak 76,7 persen didominasi generasi milenial, dan 23,3 persen generasi lainnya. Hal ini dianggap menarik karena program perumahan menjadi program masa depan Indonesia.
Kemudian, realisasi KPR per pekerjaan sebanyak 90,3 persen dari sektor formal, dan sisanya dari informal yang menyalurkan Rp18 triliun.
"Memang, ini yang terus-menerus coba kami upayakan lebih baik lagi, sehingga sektor ini bisa jauh lebih cepat pertumbuhannya dibanding sektor formal,” katanya pula.
Nixon menyatakan, pihaknya telah mengakadkan KPR untuk berbagai kalangan di masyarakat. Mulai dari tukang sablon, driver ojek online, pegawai minimarket, marbot masjid, tukang tambal ban, guru, hingga tukang cukur rambut.
Upaya ini dilakukan dalam rangka mengatasi backlog kepemilikan rumah yang telah mencapai 9,9 juta rumah keluarga tidak atau belum memiliki rumah, serta lebih dari 50 persen masyarakat miskin tinggal di rumah tak layak huni.
"Selain itu, 24,6 juta rumah tangga yang memakai listrik 450 watt memiliki rumah dengan kondisi tak layak huni," katanya.
