Transaksi Digital di Platform PaDI UMKM Telah Capai Rp 909 Triliun

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 08 Maret 2024
Transaksi Digital di Platform PaDI UMKM Telah Capai Rp 909 Triliun

SnackVideo siap mendukung perkembangan UMKM Indonesia. (SnackVideo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pasar digital terus menunjukan angka peningkatan transaksi yang siginifikan. Misalnya, platform Pasar Digital Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PaDI UMKM) periode tahun 2023 mencapai transaksi Rp 909 triliun. Di mana tahun 2022, nilai transaksi Rp 506 triliun.

PaDI UMKM merupakan platform digital yang bertujuan untuk mempertemukan grup pembeli atau buyer group. Grup pembeli tersebut hampir 100 persennya merupakan perusahaan BUMN.

Baca juga:

Dompet Digital Permudah Transaksi UMKM

Penjual yang berada dalam PaDI UMKM juga tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Seluruh transaksi terekam dalam jejak digital sehingga datanya sangat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami melihat transaksi belanja UMKM atas produk dalam negeri ini telah mengalami kemajuan, hal ini terlihat dari hasil transaksi tahun 2023 dengan meningkat 65,4 persen dibanding tahun 2022," kata Staf Ahli Menteri BUMN Bidang Implementasi Kebijakan Strategis Wahyu Setiawan di Tangerang, Jumat.

Transaksi yang tercatat pada platform tersebut terdiri dari Business to Business (B2B) dan ritel serta e-procurement atau e-proc (pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik) dari masing-masing perusahaan di BUMN.

Selama periode tahun 2023, jumlah total transaksi yang tercatat meningkat 65,4 persen dibandingkan dengan nilai transaksi tahun sebelumnya. Sementara transaksi pada tahun 2023 yang terjadi di PaDI UMKM sebesar Rp 909 triliun.

"Kepatuhan BUMN dalam melaporkannya belanja melalui platform PaDI ini terus mengalami peningkatan, pada awal tahun 2023 melalui pelaporan seluruh BUMN hingga akhir tahun 2023 sudah tercatat hingga 78 perusahaan yang melaporkan belanja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)," ujarnya.

Ia berharap, ke depan kualitas nilai transaksi melalui blanja PBN di Kementerian BUMN akan terus meningkat melalui platform digital PaDI UMKM.

"Mudah-Mudahan PaDI UMKM ini akan terus berkembang dengan masuknya pelaku usaha dari luar BUMN," katanya. (*)

Baca juga:

Bank DKI Perkuat Teknologi Digital Dorong Pertumbuhan Ekonomi

#UMKM #E-commerce Indonesia
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Karhutla Ancam Usaha Lokal, Pakar Minta Pemerintah Intervensi Penundaan Bayar Bunga Pinjaman
Mendesak otoritas keuangan dan perbankan untuk memberikan penundaan pembayaran atau penyesuaian bunga pinjaman bagi UMKM terdampak karhutla.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Oktober 2026
Karhutla Ancam Usaha Lokal, Pakar Minta Pemerintah Intervensi Penundaan Bayar Bunga Pinjaman
Indonesia
JPPI Minta Petani, Peternak, dan UMKM Lokal Jadi Pemasok Utama Program MBG
JPPI meminta pemerintah memprioritaskan petani, peternak, dan UMKM lokal dalam rantai pasok MBG agar program berdampak pada ekonomi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Oktober 2026
JPPI Minta Petani, Peternak, dan UMKM Lokal Jadi Pemasok Utama Program MBG
Indonesia
Penerapan Pajak Perdagangan Elektronik Mulai 1 Oktober 2026 Bisa Bikin Harga Barang Dinaikkan
Penerapan pajak perdagangan elektronik berpotensi mendorong penyesuaian harga di tingkat konsumen karena tambahan komponen pajak dapat menjadi biaya operasional bagi pedagang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Oktober 2026
Penerapan Pajak Perdagangan Elektronik Mulai 1 Oktober 2026 Bisa Bikin Harga Barang Dinaikkan
Indonesia
Hasil Survei Kadin Sebut Birokrasi dan Kebijakan Pengaruhi Perkembangan UMKM
Sebanyak 16,4 persen responden pelaku bisnis mengatakan, permasalahan pengembangan bisnis masih ada pada birokrasi,
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 06 Oktober 2026
Hasil Survei Kadin Sebut Birokrasi dan Kebijakan Pengaruhi Perkembangan UMKM
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Toko Harian yang Dekat dengan Kopdes Merah Putih Dipaksa Ditutup
Video yang dibagikan merupakan video petugas penertiban PPKM yang bersitegang dengan pemilik warung kopi di Bandar Lampung pada Juli 2021.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Toko Harian yang Dekat dengan Kopdes Merah Putih Dipaksa Ditutup
Indonesia
Perkuat UMKM, 100 Pedagang Pasar Induk Kramat Jati Akses KUR dan Non-KUR Bank Jakarta
Sebanyak 100 pedagang Pasar Induk Kramat Jati mendapat akses KUR dan Non-KUR Bank Jakarta dengan plafon pembiayaan hingga Rp 500 juta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 01 September 2026
Perkuat UMKM, 100 Pedagang Pasar Induk Kramat Jati Akses KUR dan Non-KUR Bank Jakarta
Berita Foto
Live Streaming Dorong UMKM Menjangkau Pasar Mancanegara
Pedagang menawarkan aneka busana muslim dengan memanfaatkan fitur live streaming pada aplikasi Shopee di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Didik Setiawan - Senin, 31 Agustus 2026
Live Streaming Dorong UMKM Menjangkau Pasar Mancanegara
Indonesia
780 UMKM Siapkan 600 Ribu Porsi Kuliner Gratis di Pesta Rakyat Monas
Dari 780 UMKM binaan Pemprov DKI Jakarta, sebanyak 470 pelaku usaha bergerak di bidang makanan, sedangkan 310 lainnya merupakan penyedia minuman.
Yusuf Abdillah - Senin, 17 Agustus 2026
780 UMKM Siapkan 600 Ribu Porsi Kuliner Gratis di Pesta Rakyat Monas
Indonesia
Menteri UMKM Segera Keluarkan Aturan Diskon Biaya Layanan 50 Persen di Marketplace
Tujuan pemberian diskon 50 persen merupakan upaya pemerintah melindungi produk lokal agar dapat bersaing di platform.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
Menteri UMKM Segera Keluarkan Aturan Diskon Biaya Layanan 50 Persen di Marketplace
Bagikan