TPN Ganjar: MK Melampaui Kewenangannya
TPN GP menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendaftaran capres-cawapres berusia minimal 40 tahun. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
MerahPutih.com - Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP) buka suara menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan syarat pendaftaran capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Juru Bicara TPN GP Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim menyebut, MK melampaui kewenangannya.
Menurut Chiko Hakim, lembaga tersebut hanya berhak menyatakan undang-undang yang digugat bertentangan dengan konstitusi atau tidak.
Baca Juga:
MK Kabulkan Syarat Cawapres Berpengalaman Sebagai Kepala Daerah Meski Belum 40 Tahun
“Ketika MK mengambil materi muatan baru yang tidak tercantum dalam materi pokok undang-undang yang diuji yaitu ketentuan baru pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, maka MK melampaui kewenangannya sebagai institusi negara,” kata Chico dalam jumpa pers di Media Center TPN GP, Jakarta, Senin (16/10).
Meski keputusan MK bersifat final dan mengikat, politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu menilai, tidak memiliki fungsi legislasi.
“Maka apa yang diputuskan tidak otomatis menjadi hukum,” ujarnya.
Baca Juga:
Gerindra Hormati MK Soal Kepala Daerah Bisa Maju Cawapres meski Belum 40 Tahun
Oleh karena itu, kata Chico, DPR bersama pemerintah harus merevisi Undang-Undang Pemilu sesuai putusan MK.
Ia menyebut, sebelum UU Pemilu diubah siapa pun yang dimaksud pernah atau sedang menjabat kepala daerah selama usianya belum mencapai 40 tahun tidak bisa didaftarkan sebagai capres maupun cawapres.
“KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu tidak bisa melakukan perubahan PKPU berkaitan dengan materi pernah atau sedang menjadi kepala daerah sebelum UU Pemilu direvisi DPR,” tegasnya. (Pon)
Baca Juga:
MK Batalkan Gugatan PSI Soal Batas Usia Cawapres, Gibran: Saya Tak Peduli
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Masih Aman, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Anggota Polisi yang Duduki Jabatan Sipil tak Perlu Ditarik
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK Tolak Rakyat Berhentikan Anggota DPR yang Nyeleneh, PAW Tetap Jadi Monopoli Partai Politik
HGU 190 Tahun Dibatalkan, Basuki Hadimuljono Tegaskan Putusan MK tak Ganggu Kepastian Investasi di IKN
Iwakum Nilai Kesaksian Pemerintah Justru Ungkap Kelemahan Pasal 8 UU Pers
MK Batalkan HGU 190 Tahun, Nusron Wahid: Kita Ikuti Keputusan Hukum
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif