TPN Ganjar-Mahfud Jelaskan Pentingnya Membangun Kedaulatan dari Desa

MerahPutih.com - Anggota Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar–Mahfud, Rieke Diah Pitaloka menegaskan, ‘locus’ dari persoalan masyarakat adat, pangan, dan reforma agraria ada di desa dan kelurahan. Dari sinilah lahir semboyan ‘Desa kuat, Indonesia maju, dan berdaulat’.

“Garda terdepan dari pemerintahan kita adalah desa dan kelurahan, sehingga desa memiliki substansi yang sangat penting dalam setiap pengambilan keputusan. Ganjar-Mahfud bertekad memperkuat desa dan kelurahan. Tidak ada kedaulatan dan kemajuan kalau desa kita tertinggal,” kata Rieke dalam diskusi media pascadebat ke-4 di Media Center TPN, Jakarta, Senin (22/1).

Baca Juga:

Solusi Ganjar-Mahfud Selesaikan 6.000 Kasus Konflik Agraria

Sebagai Duta Arsip Nasional, Rieke memaparkan road map pertama kebijakan pembangunan Indonesia, yaitu Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana atau PPNSB yang telah ditetapkan sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB) pada 17 November 2023.

“PPNSB merupakan pondasi dari cikal bakal kebijakan seluruh kementerian dan lembaga, disusun 513 politisi dan 600 pakar dari berbagai perguruan tinggi, sebagai antitesa dari konsep negara federal yang dipaksakan pemerintah Belanda terhadap Indonesia dalam Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Roem Royen, dan Konferensi Meja Bundar,” urai Rieke.

Politikus PDIP itu memaparkan pentingnya desa sebagai pusat dari demokrasi, yang disebut sebagai ‘democratic rural development’. “Kita ada dalam era otonomi daerah, bukan di negara sentralistik, dengan ujung tombak pembangunan ada di desa. Syaratnya, harus ada data yang akurat, aktual, dan relevan,” terangnya.

Baca Juga:

Cara Ganjar Turun Langsung Ajari Ribuan Warga Lampung Nyoblos Nomor 3

Lebih jauh, Rieke mencontohkan, data yang tak akurat menyebabkan kerugian negara Rp 120 trilun per tahun karena ada 52 juta penerima bansos fiktif. Menurut dia, Mahfud saat ini sedang bekerja mendukung Menteri Sosial Tri Rismaharini membongkar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Jangan hanya berpikir, ah dananya hanya bansos Rp 300 ribu, yang kemudian dibagi untuk berapa juta orang, dihitung juga setahun turun berapa kali. Padahal, data itu kemudian jadi basis data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan, subsidi pupuk, subsidi, istrik, dan lain-lain,” ungkapnya.

Saat ini, kata Rieke, kubunya tengah bekerja sama dengan IPB dan perguruan tinggi di daerah untuk mengembangkan Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa Kelurahan Presisi. “Omong kosong berbicara kebijakan di pusat tanpa melibatkan secara riil pihak daerah,” tandasnya. (Pon)

Baca Juga:

Kampanye di Kandang Banteng, Kaesang Ingatkan Jangan Salah Coblos 'Parpol Merah'