Ikhsan Aryo Digdo
MerahPutih.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus membela koleganya, Rieke Diah Pitaloka yang dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
Deddy mengatakan, semestinya MKD melindungi kebebasan bicara anggota dewan bukan justru mengekang mereka. Terlebih, kritik terhadap PPN 12 persen merupakan upaya Rieke membela rakyat.
"Seharusnya MKD itu dibuat untuk melindungi kebebasan Anggota DPR berbicara, bukan untuk mengekang atau menghukum. Sangat berbahaya bagi DPR jika MKD dipakai sebagai sarana untuk menggunting lidah para anggotanya," kata Deddy dalam keterangannya, Senin (30/12).
Deddy kecewa dengan adanya pelaporan terhadap Rieke. Baginya, upaya tersebut tak lain merupakan salah satu cara untuk membungkam kritik.
Baca juga:
"Ketika setiap sikap kritis anggota dewan diframing sebagai kejahatan lewat 'pengaduan masyarakat', maka lembaga DPR berpotensi sekedar menjadi stempel bagi kekuasaan. Sesuatu yang tentu bertentangan dengan alasan DPR membuat lembaga yang namanya MKD," tegas dia.
Sebelumnya, Rieke Diah Pitaloka dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik terkait pernyataannya yang dinilai memprovokasi menolak kebijakan PPN 12 persen.
Pernyataan itu disampaikan Rieke dalam sebuah konten yang diunggah di akun media sosial pribadinya.
Rieke dilaporkan oleh Alfadjri Aditia Prayoga. Laporan itu teregister dalam surat MKD Nomor: 743/PW.09/12/2024 tertanggal 27 Desember 2024 yang ditandatangani Ketua MKD, Nazaruddin Dek Gam. (pon)
