Tolak RUU HIP, Massa Ormas Islam Solo Demo di Gladak dan Bakar Bendera PKI

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 14 Juni 2020
Tolak RUU HIP, Massa Ormas Islam Solo Demo di Gladak dan Bakar Bendera PKI

Ormas Islam Solo, Jawa Tengah berunjuk rasa menolak RUU HIP di kawasan Gladak, Jalan Slamet Riyadi, Minggu (14/6). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Massa ormas Islam Solo Raya yang tergabung dalam Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) berunjuk rasa di kawasan Gladak, Jalan Slamet Riyadi, Minggu (14/6). Aksi tersebut massa ormas Islam menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Aksi yang digelar pukul 13.30 WIB tersebut membuat arus lalu lintas (lalin) di Jalan Slamet Riyadi dan Jalan Jendral Sudirman ditutup. Tidak hanya itu, anak-anak di bawah umur tampak ikut ditengah aksi. Bahkan, massa juga berkerumun.

Baca Juga

PPDB Online, Pemkot Solo Prioritaskan Anak Tenaga Kesehatan Dapat Sekolah

Massa membawa truk bak terbuka untuk digunakan sebagai orasi. Selain itu, juga membawa spanduk bertuliskan "Tolak Rancangan Undangan Undang Haluan Ideolagi Pancasila". Aksi ini juga dikuti pembakaran bendera PKI.

Ormas Islam Solo, Jawa Tengah berunjuk rasa menolak RUU HIP di kawasan Gladak, Jalan Slamet Riyadi, Minggu (14/6). (MP/Ismail)
Ormas Islam Solo, Jawa Tengah berunjuk rasa menolak RUU HIP di kawasan Gladak, Jalan Slamet Riyadi, Minggu (14/6). (MP/Ismail)

Humas DSKS, Endro Sudarsono, mengungkapkan pancasila sebagai ideolagi dan falsafah negara tidak bisa diperlakukan diatur dalam UU. Hal itu sangat berbahaya bagi tatanan bangsa terutama terkait ideologi negara bisa dirubah begutu saja.

"Dengan alasan apapun pancasila sebagai ideolagi dan falsafah negara tidak bisa diatur dalam UU. Melalui aksi ini kami umat Islam Solo menolak tegas RUU HIP," ujar Endro.

Menurutnya, RUU HIP merupakan kudeta ideolagi bangsa Indonesia karena mendorong penafsiran Pancasila sebagai ideologi tertutup sebagaimana terjadi sebelum era reformasi. RUU HIP, lanjut dia, tidak diperlukan karena interprestasi Pancasila sudah termaktub dalam UU 1945 mulai dari pembukaan dan batang tubuh.

"Kami tegaskan RUU HIP memberikan landasan hukum dan peluang menjadikan NKRI menjadi negara sekuler yang mengabaikan nilai-nilai agama," papar dia.

Ormas Islam Solo, Jawa Tengah berunjuk rasa menolak RUU HIP di kawasan Gladak, Jalan Slamet Riyadi, Minggu (14/6). (MP/Ismail)
Ormas Islam Solo, Jawa Tengah berunjuk rasa menolak RUU HIP di kawasan Gladak, Jalan Slamet Riyadi, Minggu (14/6). (MP/Ismail)

Ia menambahkan RUU HIP menjadi tantangan bagi kaum muslimin untuk senantiasa waspada dari kalangan tertentu untuk mencari celah masuknya ideologi komunisme di negri ini. Dimaa dalam RUU HIP tidak mencantumkan TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang pelarangan komunisme dalam RUU tersebut,

Baca Juga

KAI Cirebon Kembali Operasikan Dua KA Tujuan Jakarta

"Kami akan kawal terus persoalan ini. Sikap kami tetap menolak RUU HIP," pungkasnya. (*)

Berita ini merupakan laporan Ismail Soli, kontributor merahputih.com untuk wilayah Solo dan sekitarnya

#Ormas Islam #Kota Solo
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas Rp 218 Miliar, Pemkot Solo Lakukan Rasionalisasi APBD 2026
Sekda Kota Solo tegaskan pemotongan TKD bersifat sementara dan akan disesuaikan kembali mengikuti perkembangan ekonomi nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 19 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas Rp 218 Miliar, Pemkot Solo Lakukan Rasionalisasi APBD 2026
Indonesia
UEA Resmi Hibahkan RS Kardiologi Emirates-Indonesia Senilai Rp 417,3 Miliar ke Pemkot Solo
RS Kardiologi dibangun menggunakan dana hibah UEA nilai mencapai Rp 417,3 miliar atau setara USD 25 juta saat pemerintahan Walkot Solo Gibran Rakabuming Raka.
Frengky Aruan - Selasa, 30 September 2025
UEA Resmi Hibahkan RS Kardiologi Emirates-Indonesia Senilai Rp 417,3 Miliar ke Pemkot Solo
Indonesia
Presiden Prabowo Undang 16 Ormas Islam ke Hambalang, Jaga Situasi Tetap Kondusif
Presiden Prabowo mengajak seluruh ormas Islam yang hadir untuk bersama-sama dengan pemerintahlah menjaga situasi di masyarakat semakin kondusif.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 30 Agustus 2025
Presiden Prabowo Undang 16 Ormas Islam ke Hambalang, Jaga Situasi Tetap Kondusif
Indonesia
Rudy Jabat Plt DPD PDIP Jateng, Teguh Gantikan Jadi Ketua PDIP Solo
“Dalam rapat yang digelar Jumat malam dihadiri anggota dewan, Pengurus DPC dan PAC, saya dipilih menjadi Plt Ketua DPC PDIP Kota Solo menggantikan FX Hadi Rudyatmo yang ditunjuk Ketum Megawati Soekarnoputri menjadi Plt Ketua DPD PDIP Jateng,” kata Teguh
Frengky Aruan - Sabtu, 23 Agustus 2025
Rudy Jabat Plt DPD PDIP Jateng, Teguh Gantikan Jadi Ketua PDIP Solo
Indonesia
501 Warga Binaan Rutan Kelas 1 Solo Dapat Remisi
Remisi ini dapat mengurangi angka penghuni di Rutan Kelas 1 Surakarta.
Frengky Aruan - Selasa, 19 Agustus 2025
501 Warga Binaan Rutan Kelas 1 Solo Dapat Remisi
Indonesia
Rumah Kecil Pahlawan Nasional Slamet Riyadi Memprihatinkan, DPRD Solo Ajukan Dana Revitalisasi APBD
Rumah kecil Slamet Riyadi terakhir direhab tahun 1937.
Frengky Aruan - Senin, 18 Agustus 2025
Rumah Kecil Pahlawan Nasional Slamet Riyadi Memprihatinkan, DPRD Solo Ajukan Dana Revitalisasi APBD
Indonesia
SDN Masih Kurang Siswa, DPRD Solo Pertanyakan Rekrutmen Siswa Sekolah Rakyat Jenjang SD
Ketua Komisi IV DPRD Kota Solo, Sugeng Riyanto mengatakan sampai saat ini mendapatkan penjelasan resmi terkait mekanisme seleksi, rekrutmen siswa, kurikulum, hingga dampak terhadap keberadaan SD reguler yang sudah eksis di Kota Solo.
Frengky Aruan - Jumat, 25 Juli 2025
SDN Masih Kurang Siswa, DPRD Solo Pertanyakan Rekrutmen Siswa Sekolah Rakyat Jenjang SD
Indonesia
Terlempar dari Daftar 10 Besar Kota Toleransi, Walkot Solo: Kami Sedang Menyusun Perda
Pemkot Solo akan membuat program supaya Solo masuk lima besar kota paling toleransi di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 30 Mei 2025
Terlempar dari Daftar 10 Besar Kota Toleransi, Walkot Solo: Kami Sedang Menyusun Perda
Indonesia
Demo Hari Buruh Internasional Solo, Massa Soroti Gelombang PHK Massal
Massa mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang tidak prorakyat.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Mei 2025
Demo Hari Buruh Internasional Solo, Massa Soroti Gelombang PHK Massal
Indonesia
Gelombang Arus Mudik Dimulai, CFD Solo Diliburkan 2 Pekan
Gelombang arus mudik sudah dimulai, CFD Solo diliburkan selama dua pekan.
Soffi Amira - Minggu, 23 Maret 2025
Gelombang Arus Mudik Dimulai, CFD Solo Diliburkan 2 Pekan
Bagikan