Frengky Aruan
MerahPutih.com - DPRD Solo mempertanyakan rekrutmen siswa Sekolah Rakyat SD di Solo. Terlebih sekolah rakyat tersebut dibuat di tengah banyak SD Kota Solo kekurangan siswa.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Solo, Sugeng Riyanto mengatakan sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan penjelasan resmi dari Kemensos maupun instansi teknis di daerah terkait mekanisme seleksi, rekrutmen siswa, kurikulum, hingga dampak terhadap keberadaan SD reguler yang sudah eksis di Kota Solo.
Padahal, menurutnya hal tersebut sangat penting supaya jelas dan tidak tumpang tindih.
“Kami tahu ada dua Sekolah Rakyat yang sedang atau akan berjalan di Solo. Yang satu sudah berjalan untuk jenjang SMA. Kalau yang SMA itu memang domainnya agak masuk ke wilayah provinsi, tapi karena dilakukan di Solo, Dinas Pendidikan Kota tetap ikut terlibat aktif,” kata Sugeng, Kamis (24/7).
Sugeng mengaku belum melihat keterlibatan Dinas Pendidikan Kota secara resmi. Padahal, kata dia, pelaksanaan program ini akan langsung bersinggungan dengan kondisi pendidikan dasar di daerah, baik dari sisi data peserta didik, fasilitas, hingga distribusi siswa.
Baca juga:
“SR SD ini justru belum ada konsepnya. Tapi katanya harus jalan tahun ini. Padahal, kondisi sekolah SD Solo masih banyak yang kurang siswa,” katanya.
Dia mengatakan sejauh ini anak-anak usia SD itu sebagian besar sudah mendaftar ke SD negeri atau swasta. Kalau kemudian mereka dipindah di tengah tahun ajaran dimulai maka akan menimbulkan kekacauan.
Sugeng juga menyoroti aspek psikologis anak-anak yang akan mengikuti SR, terlebih jika konsep yang digunakan sama seperti SR SMA yang berbasis boarding school atau sekolah berasrama.
“Kami menilai konsep asrama tidak cocok untuk anak-anak usia SD, apalagi kelas 1 yang masih membutuhkan pendampingan intensif dari orang tua,” katanya.
Dia memastikan tidak dalam posisi menolak program pusat tersebut. Namun pihaknya berharap ada koordinasi yang jelas antara pemerintah pusat dengan daerah, agar pelaksanaan di lapangan tidak menimbulkan kerancuan dan efek negatif pada sistem pendidikan yang sudah berjalan.
“Kami hanya ingin memastikan bahwa program apa pun yang diluncurkan oleh pemerintah pusat, saat diterapkan di daerah, termasuk Solo, bisa berjalan baik dan tidak merugikan. Untuk itu, perlu sinergi dan pertemuan semua pihak yang terkait, termasuk DPRD,” papar dia.
Sugeng juga mengingatkan soal kesiapan sumber daya pendukung lainnya. Mulai dari guru, tenaga kependidikan, fasilitas asrama, hingga kurikulum dan pengawasan.
Ia menyebut, jika tidak ditata dengan baik, SR SD justru bisa menimbulkan disparitas dengan pendidikan formal reguler yang sudah berjalan.
“Sebagai langkah konkret, Komisi IV berencana memanggil Dinas Pendidikan untuk duduk bersama membahas persoalan ini. DPRD akan berperan aktif dalam menyerap informasi dan menyampaikan masukan kepada kementerian terkait, agar pelaksanaan SR khususnya jenjang SD bisa berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan daerah,” pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)
