Andika Pratama
MerahPutih.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016 tentang pencantuman aliran kepercayaan di kartu tanda penduduk (KTP).
Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan, meski kecewa dengan putusan tersebut bukan berarti MUI anti perbedaan.
MUI, kata dia, menjunjung tinggi perbedaan agama dan kepercayaan yang dilindungi UU.
"MUI menghormati perbedaan agama, keyakinan dan kepercayaan setiap warga negara karena hal tersebut merupakan implementasi dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Zainut melalui siaran persnya kepada merahputih.com, Kamis (30/11).
MUI juga menegaskan, kesepakatan mereka terkait pelaksanaan pelayanan hak-hak sipil warga negara di dalam hukum dan pemerintahan tidak boleh ada perbedaan dan diskriminasi sepanjang hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hanya saja, lanjut dia, MUI menilai keputusan MK terlalu buru-buru sehingga mengabaikan masukan dari berbagai pihak. Padahal, persoalan tersebut menyangkut hak dan kewajiban banyak orang.
"Seharusnya MK dalam mengambil keputusan yang memiliki dampak strategis, sensitif, dan menyangkut hajat hidup orang banyak, melakukan komunikasi seluas-luasnya," imbau dia. (Fdi)
