Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menolak konsep Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) dengan alasan Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah gagal memahami konsep penguatan lembaga antirasuah.
Diketahui sejumlah nama disebut-sebut bakal masuk ke dalam jajaran Dewan Pengawas KPK. Mereka di antaranya, Marcus Priyo Gunarto, Indriyanto Seno Aji, Harkristuti, Romli A, Gayus Lumbun, Adi Togarisman dan Budiman TR.
Baca Juga:
Jokowi Ulur Lagi Nasib Perppu KPK Sampai Dewan Pengawas Terbentuk
"Jadi siapapun yang ditunjuk oleh Presiden untuk menjadi Dewan Pengawas tetap menggambarkan bahwa negara gagal memahami konsep penguatan terhadap lembaga antikorupsi seperti KPK," kata Peneliti ICW Kurnia Rhamadana, dalam keterangannya, Kamis (12/12).
Kurnia menjelaskan tiga alasan penolakan tersebut. Pertama, kata dia, secara teoritik KPK masuk dalam rumpun lembaga negara independen yang tidak mengenal konsep lembaga Dewan Pengawas. "Sebab, yang terpenting dalam lembaga negara independen adalah membangun sistem pengawasan," ujar dia.
Menurut Kurnia, hal tersebut sudah dilakukan KPK dengan adanya Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat. Bahkan, lanjut dia, kedeputian tersebut pernah menjatuhkan sanksi etik pada dua pimpinan KPK, yakni Abraham Samad dan Saut Situmorang.
"Lagi pun dalam UU KPK yang lama sudah ditegaskan bahwa KPK diawasi oleh beberapa lembaga, misalnya BPK, DPR, dan Presiden. Lalu pengawasan apa lagi yang diinginkan oleh negara?" ujarnya.
Baca Juga:
Tarik Ulur Perppu KPK, Jokowi Gamang di Bawah Tekanan Oligarki Parpol?
Kedua, ICW menilai kewenangan Dewan Pengawas sangat berlebihan. Dia mencontohkan tindakan pro justicia yang dilakukan oleh KPK harus meminta izin dari Dewan Pengawas. Sementara di saat yang sama kewenangan Pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut justru dicabut oleh pembentuk UU.
"Ketiga, kehadiran Dewan Pengawas dikhawatirkan sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap proses hukum yang berjalan di KPK. Sebab, Dewan Pengawas dalam UU KPK baru dipilih oleh Presiden,"
Menurut Kurnia, pelemahan demi pelemahan terhadap KPK semakin menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR memang tidak menginginkan negeri ini terbebas dari korupsi.
"Jadi, siapapun yang dipilih oleh Presiden untuk menjadi Dewan Pengawas tidak akan merubah keadaan, karena sejatinya per tanggal 17 Oktober 2019 kemarin (waktu berlakuknya UU KPK baru) kelembagaan KPK sudah “mati suri”" pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
Praktisi Hukum Sarankan Presiden Jokowi Segera Buka Nama-Nama Dewan Pengawas KPK
