Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berkukuh tak akan memenuhi panggilan Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR terhadap KPK.
Agus mengatakan pihaknya hanya akan hadir di DPR jika dipanggil Komisi III DPR. Hal ini karena Komisi III DPR merupakan mitra kerja KPK.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Pansus Angket Masinton Pasaribu menilai sikap KPK ambigu bila berkeras tak mau menghadiri undangan Pansus.
"Ya ambigu, mendua. Di satu sisi Pansus kan instrumen DPR dalam melakukan penyelidikan. Dan Komisi III juga kan instrumen DPR. Kenapa dia memilah-milah. Itu kan ambigu. Sekalian saja bilang bukan lembaga negara biar kita tahu," ujar Masinton di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8).
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menilai alasan yang disampaikan KPK untuk menolak pemanggilan Pansus tak berdasar.
"Kita minta penegak hukum tidak boleh berpandangan ambigu. Dia harus konsisten, patuh pada konstitusi dan perundang-undangan," tegas anggota Komisi III DPR ini.
Menurut Masinton, KPK berkewajiban memenuhi pemanggilan Pansus angket. Pasalnya, hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo dalam pidatonya 16 Agustus lalu.
"Penegak hukum (KPK) juga harus patuh kepada perintah kepala negara karena kemarin Presiden dalam pidato kenegaraannya menyampaikan tidak boleh ada lembaga negara yang merasa memiliki kekuasaan absolut dan tidak mau diawasi," tandasnya.
Masinton juga meminta KPK tidak mencari alasan untuk menghindar dari panggilan pansus, termasuk menunggu putusan Mahkamah Konstitusi seperti yang diutarakan Ketua KPK Agus Rahardjo.
"Kita minta kepada KPK supaya patuh karena patuh itu hebat," pungkas Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) ini. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Pansus Angket KPK Belum Putuskan Panggil Presiden Jokowi
