Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Arsul Sani mengatakan presiden terpilih Joko Widodo ingin selalu melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan dalam pemerintah periode berikutnya. Termasuk dalam memilih calon menteri di kabinet mendatang.
Hal tersebut, termasuk kerjasama dengan partai politik di koalisinya. Namun, dirinya menolak jika hal itu dimaknai sebagai pembagian kekuasaan.
"Bentuk konkretnya itu apakah masuk dalam koalisi atau mendapat peran apa? Itu proses pembicaraan yang akan menentukan. Tapi juga jangan dimaknai power sharing itu adalah pembagian kekuasaan," kata Arsul dalam keterangannya, Jumat (24/5).
BACA JUGA: Pukat UGM Dorong Presiden Reshuffle Menteri Terindikasi Korupsi
Sekjen PPP ini memaparkan, koalisinya adalah sebuah kesepakatan politik yang sifatnya dinamis. Hal itu bergantung pada apa yang ditawarkan oleh pihak yang ingin berkoalisi, serta kontribusi apa yang diberikan dalam peran-peran politik di pemerintahan.
Dalam konteks pemerintahan Jokowi-Ma’ruf mendatang, lanjut Arsul, langkah awal yang dilakukan adalah mengumpulkan seluruh ketum partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja untuk mempertimbangkan peran yang bisa disumbang dalam pemerintahan.
"Yang ada adalah Pak Jokowi mengundang para ketum untuk meminta masukan, dan itu semua sudah dilakukan, kecuali Pak Surya Paloh (Ketum Partai Nasdem) yang masih di luar negeri," ungkap Arsul.
"Itu dulu tahapannya, ini kan saya kira Pak Jokowi ini tipe pemimpin yang sangat hati-hati dalam mengambil keputusan,” pungkasnya.
Sebelumnya, isu reshuffle kabinet juga muncul setelah beberapa nama menteri Kabinet Kerja harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tersangkut skandal dugaan suap menyuap.
BACA JUGA: Cak Imin Berharap PKB Dapat Jatah 10 Menteri dan Ketua MPR
Namun, perkembangan di KPK bukan hanya satu-satunya faktor utama. Ada satu hal lain yang membuat wacana perombakan kabinet mengemuka ke telinga publik, yakni kinerja para menteri itu sendiri yang dinilai tak maksimal dan justru membuat blunder bagi pemerintahan. (Knu)
