Eddy Flo
MerahPutih.Com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan, bahwa ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold sebanyak 20 persen kursi DPR, dan 25 persen suara nasional sebagai langkah yang tepat.
Untuk itu, pihaknya menyayangkan adanya penggiringan opini bahwa putusan di atas sebagai upaya memanipulasi rakyat.
"Memanipulasi rakyat, rakyat yang mana ? Sekarang banyak yang ke kanak-kanakan," ujar Tjahjo Kumolo dalam diskusi bertajuk 'Dinamika Politik dan UU Pemilu di Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (12/8).
Menurutnya, Undang-Undang Pemilu yang telah disahkan oleh DPR juga sebagai langkah untuk menguji partai politik yang baru apakah direspons masyarakat atau sebaliknya.
"Belum teruji apa dipercaya masyarakat atau tidak, kalau baru langsung ikut yak tidak fair lah. Tidak mungkin juga ada calon tunggal," pungkasnya.
Sebelumnya, Partai Islam Damai Aman (Idaman) menggugat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Setidaknya ada dua hal yang digugat oleh partai besutan Rhoma Irama tersebut.
Pertama mereka menggugat soal presidential threshold 20 persen. Kedua terkait verifikasi parpol peserta pemilu.
"Tentunya referensi kita UUD 1945 pasal 6a yang berbunyi pasangan capres dan wapres diusung parpol atau gabungan parpol peserta pemilu. Pada pasal 27 berbunyi warga negara Indonesia sama kedudukannya dalam hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum. Kemudian hal lain putusan MK bahwa pilpres dan pileg dilaksanakan secara serentak," kata Ketum Partai Idaman, Rhoma Irama, di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (9/8).(Pon)
