Tiru PSI, Fraksi Golkar Ikutan Buka Posko Pengaduan

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 04 September 2019
 Tiru PSI, Fraksi Golkar Ikutan Buka Posko Pengaduan

Basri Baco (baju kuning) bersama anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Fraksi Partai Golkar DPRD DKI hari ini resmi meluncurkan posko pengaduan untuk menampung aspirasi warga Jakarta di ruang fraksi Golkar lantai 4 DPRD DKI Jakarta.

Posko pengaduan dibuka selama tiga hari dalam seminggu yakni dari hari Senin hingga Rabu pada pukul 08.00-10.00 WIB dan 14.00-16.00 WIB.

Baca Juga:

Fraksi Golkar Khawatir Kekosongan Wagub Dimanfaatkan Anies

"Kenapa Kamis, Jumat dan Sabtu tidak? Takutnya nanti kunjungan kerja, ada tugas tugas lain, dan takutnya kita juga ke dapil, urusan dengan masyarakat dan konsituen," ujar Baco ketika ditemui di ruang fraksi Golkar, Rabu (4/9).

Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco (MP/Asropih)

Meski hanya enam anggota, Baco memastikan, fraksinya akan bekerja melayani masyarakat dan tidak akan membeda-bedakan warga yang datang pada Golkar.

Lanjut Baco, posko pengaduan dipastikan setidaknya dijaga oleh dua orang anggota secara bergantian. Tiap anggota yang bertugas pun dipastikan tak hanya melayani warga dari daerah pemilihannya saja.

"Ketika penugasan piket tersebut maka setiap anggota yang bertugas wajib menerima semua aspirasi dari dapil mana pun. Jadi tidak di kotak-kotakan," kata Basri Baco.

Sekertaris DPD Golkar DKI Jakarta ini menuturkan bahwa aduan ataupun saran yang diterima fraksi Golkar nantinya bakal dikumpulkan dan dibawa ke rapat fraksi untuk dibahas.

"Kita bawa ke rapat internal fraksi untuk kita carikan solusinya, tentunya nanti akan komunikasi dengan dinas dan lain-lain," tutupnya.

Baca Juga:

Pimpinan Tak Terpilih Lagi, PKS Pastikan Pansus Wagub DKI Dirombak

Sebelumnya, langkap dibukanya posko pengaduan untuk menampung aspirasi warga lebih dahulu dilakukan oleh Fraksi PSI DPRD DKI. PSI resmi membuka posko pengaduan yang dimulai pada Selasa (27/8) lalu, sehari setelah prosesi pelantikan.

"Posko pengaduan merupakan salah satu program dan janji kampanye saya. Saya melalui Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta akan memulai kembali hal positif yang sudah pernah ada di DKI Jakarta dan salah satunya adalah pengaduan masyarakat," kata salah satu anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Viani Limardi.(Asp)

Baca Juga:

PSI Buka Posko Pengaduan, Anies: Tak Ada yang Istimewa

#Partai Golkar #DPRD DKI Jakarta #PSI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Seharusnya pemda sudah menertibkan TPS ilegal jauh-jauh hari.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Bagikan