Tiru PSI, Fraksi Golkar Ikutan Buka Posko Pengaduan

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 04 September 2019
 Tiru PSI, Fraksi Golkar Ikutan Buka Posko Pengaduan

Basri Baco (baju kuning) bersama anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Fraksi Partai Golkar DPRD DKI hari ini resmi meluncurkan posko pengaduan untuk menampung aspirasi warga Jakarta di ruang fraksi Golkar lantai 4 DPRD DKI Jakarta.

Posko pengaduan dibuka selama tiga hari dalam seminggu yakni dari hari Senin hingga Rabu pada pukul 08.00-10.00 WIB dan 14.00-16.00 WIB.

Baca Juga:

Fraksi Golkar Khawatir Kekosongan Wagub Dimanfaatkan Anies

"Kenapa Kamis, Jumat dan Sabtu tidak? Takutnya nanti kunjungan kerja, ada tugas tugas lain, dan takutnya kita juga ke dapil, urusan dengan masyarakat dan konsituen," ujar Baco ketika ditemui di ruang fraksi Golkar, Rabu (4/9).

Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco (MP/Asropih)

Meski hanya enam anggota, Baco memastikan, fraksinya akan bekerja melayani masyarakat dan tidak akan membeda-bedakan warga yang datang pada Golkar.

Lanjut Baco, posko pengaduan dipastikan setidaknya dijaga oleh dua orang anggota secara bergantian. Tiap anggota yang bertugas pun dipastikan tak hanya melayani warga dari daerah pemilihannya saja.

"Ketika penugasan piket tersebut maka setiap anggota yang bertugas wajib menerima semua aspirasi dari dapil mana pun. Jadi tidak di kotak-kotakan," kata Basri Baco.

Sekertaris DPD Golkar DKI Jakarta ini menuturkan bahwa aduan ataupun saran yang diterima fraksi Golkar nantinya bakal dikumpulkan dan dibawa ke rapat fraksi untuk dibahas.

"Kita bawa ke rapat internal fraksi untuk kita carikan solusinya, tentunya nanti akan komunikasi dengan dinas dan lain-lain," tutupnya.

Baca Juga:

Pimpinan Tak Terpilih Lagi, PKS Pastikan Pansus Wagub DKI Dirombak

Sebelumnya, langkap dibukanya posko pengaduan untuk menampung aspirasi warga lebih dahulu dilakukan oleh Fraksi PSI DPRD DKI. PSI resmi membuka posko pengaduan yang dimulai pada Selasa (27/8) lalu, sehari setelah prosesi pelantikan.

"Posko pengaduan merupakan salah satu program dan janji kampanye saya. Saya melalui Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta akan memulai kembali hal positif yang sudah pernah ada di DKI Jakarta dan salah satunya adalah pengaduan masyarakat," kata salah satu anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Viani Limardi.(Asp)

Baca Juga:

PSI Buka Posko Pengaduan, Anies: Tak Ada yang Istimewa

#Partai Golkar #DPRD DKI Jakarta #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harusnya memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap kondisi infrastruktur jalanan di Ibu Kota.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Indonesia
Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Menurut dia, virus itu berpotensi menjadi pandemi seperti COVID-19 apabila tidak ditangani dengan baik.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
 Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Bagikan