Tiru PSI, Fraksi Golkar Ikutan Buka Posko Pengaduan

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 04 September 2019
 Tiru PSI, Fraksi Golkar Ikutan Buka Posko Pengaduan

Basri Baco (baju kuning) bersama anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Fraksi Partai Golkar DPRD DKI hari ini resmi meluncurkan posko pengaduan untuk menampung aspirasi warga Jakarta di ruang fraksi Golkar lantai 4 DPRD DKI Jakarta.

Posko pengaduan dibuka selama tiga hari dalam seminggu yakni dari hari Senin hingga Rabu pada pukul 08.00-10.00 WIB dan 14.00-16.00 WIB.

Baca Juga:

Fraksi Golkar Khawatir Kekosongan Wagub Dimanfaatkan Anies

"Kenapa Kamis, Jumat dan Sabtu tidak? Takutnya nanti kunjungan kerja, ada tugas tugas lain, dan takutnya kita juga ke dapil, urusan dengan masyarakat dan konsituen," ujar Baco ketika ditemui di ruang fraksi Golkar, Rabu (4/9).

Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco (MP/Asropih)

Meski hanya enam anggota, Baco memastikan, fraksinya akan bekerja melayani masyarakat dan tidak akan membeda-bedakan warga yang datang pada Golkar.

Lanjut Baco, posko pengaduan dipastikan setidaknya dijaga oleh dua orang anggota secara bergantian. Tiap anggota yang bertugas pun dipastikan tak hanya melayani warga dari daerah pemilihannya saja.

"Ketika penugasan piket tersebut maka setiap anggota yang bertugas wajib menerima semua aspirasi dari dapil mana pun. Jadi tidak di kotak-kotakan," kata Basri Baco.

Sekertaris DPD Golkar DKI Jakarta ini menuturkan bahwa aduan ataupun saran yang diterima fraksi Golkar nantinya bakal dikumpulkan dan dibawa ke rapat fraksi untuk dibahas.

"Kita bawa ke rapat internal fraksi untuk kita carikan solusinya, tentunya nanti akan komunikasi dengan dinas dan lain-lain," tutupnya.

Baca Juga:

Pimpinan Tak Terpilih Lagi, PKS Pastikan Pansus Wagub DKI Dirombak

Sebelumnya, langkap dibukanya posko pengaduan untuk menampung aspirasi warga lebih dahulu dilakukan oleh Fraksi PSI DPRD DKI. PSI resmi membuka posko pengaduan yang dimulai pada Selasa (27/8) lalu, sehari setelah prosesi pelantikan.

"Posko pengaduan merupakan salah satu program dan janji kampanye saya. Saya melalui Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta akan memulai kembali hal positif yang sudah pernah ada di DKI Jakarta dan salah satunya adalah pengaduan masyarakat," kata salah satu anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Viani Limardi.(Asp)

Baca Juga:

PSI Buka Posko Pengaduan, Anies: Tak Ada yang Istimewa

#Partai Golkar #DPRD DKI Jakarta #PSI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Bagikan