Tiru PSI, Fraksi Golkar Ikutan Buka Posko Pengaduan

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 04 September 2019
 Tiru PSI, Fraksi Golkar Ikutan Buka Posko Pengaduan

Basri Baco (baju kuning) bersama anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Fraksi Partai Golkar DPRD DKI hari ini resmi meluncurkan posko pengaduan untuk menampung aspirasi warga Jakarta di ruang fraksi Golkar lantai 4 DPRD DKI Jakarta.

Posko pengaduan dibuka selama tiga hari dalam seminggu yakni dari hari Senin hingga Rabu pada pukul 08.00-10.00 WIB dan 14.00-16.00 WIB.

Baca Juga:

Fraksi Golkar Khawatir Kekosongan Wagub Dimanfaatkan Anies

"Kenapa Kamis, Jumat dan Sabtu tidak? Takutnya nanti kunjungan kerja, ada tugas tugas lain, dan takutnya kita juga ke dapil, urusan dengan masyarakat dan konsituen," ujar Baco ketika ditemui di ruang fraksi Golkar, Rabu (4/9).

Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco (MP/Asropih)

Meski hanya enam anggota, Baco memastikan, fraksinya akan bekerja melayani masyarakat dan tidak akan membeda-bedakan warga yang datang pada Golkar.

Lanjut Baco, posko pengaduan dipastikan setidaknya dijaga oleh dua orang anggota secara bergantian. Tiap anggota yang bertugas pun dipastikan tak hanya melayani warga dari daerah pemilihannya saja.

"Ketika penugasan piket tersebut maka setiap anggota yang bertugas wajib menerima semua aspirasi dari dapil mana pun. Jadi tidak di kotak-kotakan," kata Basri Baco.

Sekertaris DPD Golkar DKI Jakarta ini menuturkan bahwa aduan ataupun saran yang diterima fraksi Golkar nantinya bakal dikumpulkan dan dibawa ke rapat fraksi untuk dibahas.

"Kita bawa ke rapat internal fraksi untuk kita carikan solusinya, tentunya nanti akan komunikasi dengan dinas dan lain-lain," tutupnya.

Baca Juga:

Pimpinan Tak Terpilih Lagi, PKS Pastikan Pansus Wagub DKI Dirombak

Sebelumnya, langkap dibukanya posko pengaduan untuk menampung aspirasi warga lebih dahulu dilakukan oleh Fraksi PSI DPRD DKI. PSI resmi membuka posko pengaduan yang dimulai pada Selasa (27/8) lalu, sehari setelah prosesi pelantikan.

"Posko pengaduan merupakan salah satu program dan janji kampanye saya. Saya melalui Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta akan memulai kembali hal positif yang sudah pernah ada di DKI Jakarta dan salah satunya adalah pengaduan masyarakat," kata salah satu anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Viani Limardi.(Asp)

Baca Juga:

PSI Buka Posko Pengaduan, Anies: Tak Ada yang Istimewa

#Partai Golkar #DPRD DKI Jakarta #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini
Bahlil juga menambahkan bahwa ia tidak mengetahui siapa yang akan menggantikan Dito Ariotedjo sebagai Menpora
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
KAHMI Jaksel menyebutkan, bahwa kader PSI salah alamat jika sebut PAM Jaya menabrak aturan soal IPO.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan