PSI Buka Posko Pengaduan, Anies: Tak Ada yang Istimewa

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 29 Agustus 2019
PSI Buka Posko Pengaduan, Anies: Tak Ada yang Istimewa

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menanggapi langkah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang membuka posko pengaduan di ruang Fraksi PSI untuk masyarakat Jakarta.

Menurut Anies, menerima aspirasi memang merupakan tugas dari wakil rakyat DKI sehingga dalam menjalankan tugasnya tak perlu diumumkan. Karena memang itu ialah kerja dari anggota Legislatif.

Baca Juga:

Anies Akui Banyak Warga Lapor Kondisi Darurat Saat Listrik Padam

"Setiap anggota dewan itu salah satu fungsinya adalah menerima aspirasi. Jadi ya dijalankan saja ya itulah memang tugasnya, kalau tugasnya enggak usah diumumkan. Memang tugasnya. Kalau itu merasa bukan tugasnya, baru diumumkan. Kalau tugasnya tinggal dijalankan," kata Anies di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (29/8).

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (Foto: MP/Asropih)
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (Foto: MP/Asropih)

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menegaskan, kebijakan buka posko oleh fraksi partai di Dewan Parlemen Kebon Sirih bukanlah hal yang istimewa untuk diapresiasi.

"Setiap anggota dewan memiliki hak untuk menjalankan fungsinya. Jadi tidak ada yang istimewa, karena semua anggota dewan juga sering mengatakan kepada saya aspirasi warganya. Jadi itu bukan hal yang baru, hal yang biasa aja," tuturnya.

Seperti diketahui, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta resmi membuka posko pengaduan untuk warga DKI yang akan dilayani anggota fraksi mulai Selasa (27/8), sehari setelah prosesi pelantikan.

Baca Juga:

Buka Posko Keluhan THR, Kemenaker Kebanjiran Curhat

"Posko pengaduan merupakan salah satu program dan janji kampanye saya. Saya melalui Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta akan memulai kembali hal positif yang sudah pernah ada di DKI Jakarta dan salah satunya adalah pengaduan masyarakat," kata salah satu anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Viani Limardi.

Dalam DPRD DKI Jakarta masa bakti 2019-2024 terdapat 8 kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang merupakan partai politik baru. (Asp)

Baca Juga:

Berkaca Kejadian 2012, Polisi Selidiki Dugaan Sabotase Saat Listrik Padam Kemarin

#Anies Baswedan #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harusnya memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap kondisi infrastruktur jalanan di Ibu Kota.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Indonesia
Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Menurut dia, virus itu berpotensi menjadi pandemi seperti COVID-19 apabila tidak ditangani dengan baik.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
 Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Indonesia
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Polisi segera mengambil tindakan tegas dengan menyeret dua orang terduga pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 05 Mei 2026
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Indonesia
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Sebanyak 22 ribu anak di Jakarta Utara putus sekolah. DPRD DKI pun meminta Pemprov bisa bertindak cepat mengatasi masalah tersebut.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,1 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Indonesia
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menegaskan kondisi internal partainya tetap solid meskipun sejumlah kader diketahui berpindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Indonesia
Sampai 20 Politisi Bakal Gabung PSI karena Jokowi, Termasuk dari Partai NasDem
Hal ini disampaikan Ketua Bidang Politik DPP PSI, Bestari Barus, yang juga menjelaskan ada politisi yang rela meninggalkan jabatan strategis di parlemen demi bergabung.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Sampai 20 Politisi Bakal Gabung PSI karena Jokowi, Termasuk dari Partai NasDem
Indonesia
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Jubir PSI yang merupakan mantan kader NasDem heran Jokowi selalu disebut-sebut.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Bagikan