Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Sejak serangan 7 Oktober 2023 di Gaza, Dewan Keamanan PBB gagal menghasilkan resolusi mengenai krisis Israel-Palestina. Ada empat rancangan resolusi yang diajukan, tetapi gagal diadopsi karena veto sejumlah anggota tetapnya, yang terdiri dari AS, Prancis, Inggris, China atau Tiongkok, dan Rusia.
Rancangan resolusi yang diusulkan AS mengenai "jeda kemanusiaan" gagal disahkan karena diveto China dan Rusia, sedangkan rancangan Rusia tentang "gencatan senjata kemanusiaan" tidak dapat diadopsi karena kurang didukung mayoritas anggota.
Baca Juga:
Indonesia Heran DK PBB Diam Melihat Kondisi Gaza
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin mengatakan selama China memimpin Dewan Keamanan (DK) PBB pada November 2023, negaranya akan menjadikan masalah di Gaza sebagai prioritas, salah satunya adalah segera menghentikan pertempuran.
"Situasi di Gaza menjadi agenda utama Dewan Keamanan bulan ini. Prioritas mendesak adalah menghentikan pertempuran, menghindari lebih banyak korban sipil, mencegah bencana kemanusiaan yang lebih besar dan mencegah meluasnya konflik," kata Wang Wenbin.
DK PBB memiliki lima anggota tetap dengan hak veto: Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Inggris, dan Prancis. Sementara 10 negara anggota tidak tetap DK PBB dipilih untuk masa jabatan selama dua tahun, dalam Sidang Majelis Umum PBB.
Setiap bulannya baik negara anggota tetap maupun tidak tetap, memegang kepresidenan DK PBB secara bergilir menurut abjad. Per 1 November, China menjadi presiden bergilir DK PBB setelah presiden DK PBB pada Oktober adalah Brazil.
"Selama masa jabatan kepresidenannya yang bergilir, Tiongkok akan menyuarakan seruan komunitas internasional dan meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama negara-negara Arab untuk menegakkan keadilan, membangun konsensus, dan menggalang tindakan yang tepat waktu di Dewan Keamanan untuk meredakan konflik," kata Wang.
Sejumlah hal yang diagendakan saat masa kepemimpinannya adalah melindungi warga sipil, mengatasi masalah kemanusiaan dan memulihkan proses perdamaian, serta berupaya membawa permasalahan Palestina kembali ke solusi dua negara.
"DK PBB juga akan meninjau isu-isu penting di kawasan seperti Suriah, Yaman, Afrika Tengah dan Somalia. China telah mengusulkan debat terbuka di Dewan Keamanan mengenai upaya menjaga perdamaian melalui pembangunan bersama," ungkap Wang dikutip Antara.
Wang Wenbin menegaskan, pihaknya berkomitmen kepada sistem internasional dengan PBB sebagai intinya, tatanan internasional yang didukung hukum internasional, dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional berdasarkan tujuan dan prinsip Piagam PBB.
"Dewan Keamanan memikul tanggung jawab utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. China akan mencari cara untuk memungkinkan Dewan Keamanan berorientasi pada tindakan, meningkatkan solidaritas dan kerja sama serta meningkatkan otoritas dan efisiensi sehingga dapat memenuhi tugas yang diamanatkan oleh Piagam PBB," katanya.
Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengatakan gencatan senjata di Jalur Gaza harus segera dilaksanakan.
"Yang jelas untuk jangka pendek, gencatan senjata harus dilaksanakan,” kata Dino.
Dino melanjutkan, gencatan senjata tersebut sudah diserukan oleh resolusi PBB yang keluar pada Jumat (27/10).
"Sayangnya Perdana Menteri (Israel) Bibi (Benjamin) Netanyahu telah menyatakan ‘no ceasefire’, dan dia akan terus melancarkan perang yang sekarang ini dilakukan di Gaza secara membabi buta," kata Dino. (*)
Baca Juga:
Yenny Wahid: Indonesia Harus Segera Dorong Perdamaian Palestina-Israel ke DK PBB
