Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Tiongkok Latihan Tempur, Indonesia Harus Perkuat Pertahanan di Laut China Selatan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 29 Januari 2021
Tiongkok Latihan Tempur, Indonesia Harus Perkuat Pertahanan di Laut China Selatan

Laut China Selatan. (Foto: Tangkapan Layar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia perlu mengambil peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan di Laut China Selatan (LCS). Selain itu negara yang tergabung dalam ASEAN perlu segera melakukan konsolidasi agar tidak terjadi perpecahan di kawasan tersebut.

"Namun di saat yang sama, keamanan batas-batas laut NKRI harus diperkuat, khususnya di Perairan Natuna," kata Azis Syamsuddin di Jakarta, Jumat (29/1).

Baca Juga:

Indonesia Ajak ASEAN Patroli Bersama di Laut China Selatan, Ini Komentar Beijing

Azis menyoroti meningkatnya ketegangan militer di kawasan perairan LCS dengan adanya latihan tempur pasukan Tiongkok atau China di selat Taiwan serta dekat perairan Vietnam.

Selain itu Kapal Induk Amerika Serikat (AS) USS Theodore Rosevelt juga merapat di perairan tersebut, dan pemerintahan Joe Biden pun menolak tegas klaim sepihak "nine-dash line" oleh China.

Azis mendorong Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menjaga kepentingan Indonesia dan ASEAN.

"Kita selalu kedepankan politik bebas aktif, jaga kepentingan Indonesia dan jaga kepentingan ASEAN sebagaimana kita menjaga kepentingan NKRI. Semua negara adalah sahabat kita, termasuk China dan Amerika Serikat," ujarnya.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin. (Foto: Antara)
Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin. (Foto: Antara)

Kemlu dan Kemhan, tegas Azis, agar proaktif dalam mengedepankan dialog diplomasi serta juga tegas dalam menjaga stabilitas keamanan melalui berbagai instrumen yang ada, baik secara individu negara maupun kolektif.

Situasi di Laut China Selatan dinilainya, sudah sangat serius. Sehingga komitmen harus bisa dibuktikan dengan implementasi sikap di perairan LCS. Karena itu menurut Azis, menjaga norma-norma hukum internasional, saling menghormati kebebasan navigasi adalah langkah mutlak yang harus dilakukan.

"Negosiasi apapun bisa terjalin jika para pihak mewujudkan komitmen. Kita harus mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang inklusif, ini tantangan nyata masa kini," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Tiongkok, Amerika dan Negara Lain Berseteru di Laut China Selatan, Indonesia Diminta Siaga

#Laut China Selatan #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
AS Serang Iran Habis-Habisan, DPR: Indonesia Harus Serukan Gencatan Senjata
Militer AS melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran pada Rabu malam waktu Amerika atau Kamis (30/7) dini hari waktu Teheran.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
AS Serang Iran Habis-Habisan, DPR: Indonesia Harus Serukan Gencatan Senjata
Berita Foto
Pimpinan DPR Dengar Keluhan Guru TK dari IGTKI-PGRI soal Status Honorer
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Ketua Umum IGTKI-PGRI, Eka Putri Handayani di Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 30 Juli 2026
Pimpinan DPR Dengar Keluhan Guru TK dari IGTKI-PGRI soal Status Honorer
Indonesia
Komisi II Gelar Rapat Dengarkan Keluh Kesah Masalah Kepala Daerah, Ada 3 Isu Yang Dibahas
Rapat tersebut memfasilitasi tiga pokok pembahasan, yakni remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika dana bagi hasil, serta peningkatan pendapatan asli daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Juli 2026
 Komisi II Gelar Rapat Dengarkan Keluh Kesah Masalah Kepala Daerah, Ada 3 Isu Yang Dibahas
Indonesia
Kasat di Tangerang Diduga Terlibat Peredaran Narkoba, DPR Desak Pemecatan
Kasus tersebut harus menjadi momentum bagi Polri untuk melakukan evaluasi dan pembenahan internal secara menyeluruh.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
Kasat di Tangerang Diduga Terlibat Peredaran Narkoba, DPR Desak Pemecatan
Indonesia
DPR Ingatkan Transisi Kepemimpinan di BI Tidak Ganggu Stabilitas Sistem Keuangan
Siapa pun yang terpilih menjadi Gubernur Bank Indonesia harus mampu menjaga independensi bank sentral sebagaimana diamanatkan undang-undang
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
DPR Ingatkan Transisi Kepemimpinan di BI Tidak Ganggu Stabilitas Sistem Keuangan
Indonesia
Pekerjaan Rumah Gubernur BI Baru Pengganti Perry Warjiyo
Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri Perry dan akan memprosesnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
Pekerjaan Rumah Gubernur BI Baru Pengganti Perry Warjiyo
Indonesia
Warga Diduga Maling Ayam Dikeroyok Hingga Meninggal, DPR Desak Proses Hukum Transparan
Peristiwa yang diduga bermula dari tuduhan pencurian ayam itu merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak dapat dipandang sebagai kejadian biasa.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
Warga Diduga Maling Ayam Dikeroyok Hingga Meninggal, DPR Desak Proses Hukum Transparan
Indonesia
DPR Tunggu Nama Pengganti Gubernur BI Perry Warjiyo Buat Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal mengingatkan agar proses transisi Gubernur BI tidak mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
DPR Tunggu Nama Pengganti Gubernur BI Perry Warjiyo Buat Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan
Indonesia
DPR Tunggu Nama Calon Gubernur BI dari Prabowo Susun Jadwal Fit Proper Test
DPR RI belum menyusun jadwal fit and proper test calon Gubernur BI pengganti Perry Warjiyo karena Presiden Prabowo belum mengajukan nama kandidat.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Juli 2026
DPR Tunggu Nama Calon Gubernur BI dari Prabowo Susun Jadwal Fit Proper Test
Indonesia
DPR Minta Operator tak Cari Celah setelah Putusan MK soal Kuota Internet Tetap Aktif
Putusan MK harus diterapkan sesuai dengan semangat perlindungan konsumen.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
DPR Minta Operator tak Cari Celah setelah Putusan MK soal Kuota Internet Tetap Aktif
Bagikan