Tiongkok, Amerika dan Negara Lain Berseteru di Laut China Selatan, Indonesia Diminta Siaga
Ilustrasi cakupan Laut China Selatan. ANTARA/www,beforeitnews.com
Merahputih.com - Pemerintah Indonesia diminta siap siaga di perairan Natuna Utara karena Laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan sedang diperseterukan antara Tiongkok, Amerika Serikat, dan beberapa negara lain.
Perhatian itu sangat penting karena perairan Natuna Utara merupakan wilayah terluar Indonesia yang harus dipertahankan.
"Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan seluruh wilayah, termasuk wilayah terluar di perairan Natuna Utara dalam kondisi aman," kata Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (28/1).
Baca Juga:
Indonesia Ajak ASEAN Patroli Bersama di Laut China Selatan, Ini Komentar Beijing
Jika kondisi itu terus menerus terjadi maka akan ada potensi perang terbuka di Laut China Selatan. Sehingga Indonesia harus terus berjaga-jaga. Karena jika terjadi perang terbuka maka seluruh wilayah Asia Tenggara akan merasakan dampaknya.
Perseteruan itu tidak boleh dianggap remeh. Karena Tiongkok yang membuat klaim sepihak terhadap Laut China Selatan berdasarkan sembilan garis putus-putus atau nine dash line, yang koordinatnya tidak pernah diketahui, menyebabkan Amerika Serikat dan Inggris juga turut ikut campur.
"Kondisi ini akan berpotensi menjadi perang terbuka yang berakibat fatal," ujarnya.
Ia pun mendorong seluruh pemimpin di Asia Tenggara untuk bersama-sama menjadi fasilitator dan Indonesia bisa mengambil peran sebagai 'lead' dalam menyelesaikan permasalahan di Laut China Selatan.
Menurut dia, ASEAN sebagai kawasan yang paling merasakan dampak dari perseteruan di Luat China Selatan, harus hadir juga sebagai jembatan dari masalah ini.
Baca Juga:
Filipina-Tiongkok Lakukan Perundingan Soal Laut China Selatan
Syarief pun mendorong agar ASEAN mengedepankan pendekatan diplomasi dengan semangat million friends and zero enemy, Indonesia harus hadir dalam komunitas ASEAN untuk menjadi motor penggerak proses diplomasi dalam penyelesaian masalah di Laut Natuna Utara. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Forum Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 Bahas RUU Pengelolaan Perubahan Iklim
Badan Pengkajian Kupas Fungsi Kebangsaan MPR RI Melalui Jati Diri Bangsa
Ketua MPR dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tinjau Renovasi Mess MPR yang Dibakar Massa, Salah Satu Bangunan Heritage Bandung
MPR Desak Audit Ponpes Al Khoziny Sebelum Dibangun Ulang Pakai APBN
MPR Dorong RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, Minta Aktivis Lingkungan Kolaborasi di ICCF 2025
MPR dan BPK Bahas Tuntutan Soal Transparansi Keuangan Negara
Pemimpin MPR Sebut Pertemuan Prabowo dan Jokowi untuk Kemaslahatan Rakyat, bukan Kepentingan Politik
MPR Sebut Kasus Keracunan Massal Bikin Program MBG Jadi tak Sesuai Tujuannya
Pimpinan MPR Dukung Penerapan Kebijakan Satu Orang Satu Akun Media Sosial
China Tahan Kapal Milik Filipina, Bakal Bangun Cagar Alam 3.500 Hektare di Laut China Selatan