Eddy Flo
MerahPutih.Com - Kemelut Laut China Selatan antara sejumlah negara ASEAN dengan Tiongkok masih belum mendapatkan titik temu. Klaim batas wilayah menjadi pemicu ketegangan antara Tiongkok dengan negara-negara anggota ASEAN.
Di tengah kebuntuan itu, Indonesia berinisiatif mengajak negara-negara ASEAN melakukan patroli bersama di wilayah sengketa Laut China Selatan.
Menanggapi ajakan Indonesia tersebut, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan akan meminta penjelasan resmi.
"Saya belum tahu informasi seperti itu yang dikeluarkan secara resmi dari pihak Indonesia. Tapi usaha bersama Tiongkok dan negara-negara ASEAN telah menjadikan situasi Laut China Selatan makin stabil dan membaik," kata juru bicara Kemenlu Tiongkok, Lu Kang, di Beijing.
Menurut Lu Kang, Tiongkok dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN itu telah bekerja sama menerapkan deklarasi tata perilaku (DOC) yang mewadahi semua pihak bersengketa untuk berkomunikasi dan bertukar pandangan mengenai LCS.
ASEAN dan Tiongkok, lanjut Lu Kang sebagaimana dilansir Antara dari Xinhua, saat ini juga sedang memulai konsultasi mengenai aturan tata perilaku (COC) di perairan sengketa yang bernilai ekonomi tinggi, baik sebagai lalu lintas utama perniagaan maupun sumber daya alam yang melimpah, itu.
"Dengan adanya upaya Tiongkok dan ASEAN berkomitmen menjaga perdamaian, stabilitas pembangunan, dan kemakmuran kawasan, kami berharap dukungan dari semua negara non-kawasan," ujarnya sebagaimana dikutip laman resmi Kemenlu Tiongkok Sabtu (17/3).
Sejumlah media di Indonesia memberitakan , Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Jumat (16/3), melobi negara-negara ASEAN lainnya untuk melakukan patroli bersama di Laut China Selatan.
Tiongkok dianggap telah menguasai 90 persen wilayah perairan Laut China Selatan yang disengketakan beberapa pihak antara lain Filipina, Brunei, Malaysia, Vietnam, Taiwan, dan Tiongkok sendiri.
Indonesia memang tidak termasuk negara yang terlibat sengketa, namun faktanya Indonesia pernah berselisih paham dengan Tiongkok terkait hak penangkapan ikan di perairan sekitar Pulau Natuna yang menghadirkan militer kedua negara itu.(*)
