Malaysia Panggil Menteri Luar Negeri se-Asia Tenggara Demi Redam Amarah Kamboja-Thailand di Perbatasan

Merahputih.com - Malaysia dalam kapasitasnya sebagai Ketua ASEAN 2025, mengambil langkah proaktif dengan menyelenggarakan Pertemuan Khusus Menteri Luar Negeri ASEAN di Kuala Lumpur pada Senin (22/12).

Agenda utama pertemuan ini adalah membahas eskalasi situasi terkini terkait sengketa wilayah perbatasan antara Kamboja dan Thailand yang kian memanas.

"Pertemuan khusus ini diselenggarakan berdasarkan keputusan Perdana Menteri Malaysia, Kamboja, dan Thailand pada 11 Desember 2025," tulis Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam keterangan resminya.

Baca juga:

Konflik Kamboja dan Thailand Bikin Sekolah Tutup, Ratusan Warga Mengungsi

Misi De-eskalasi dan Sentralitas ASEAN

Pertemuan yang akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Malaysia, Dato’ Seri Utama Haji Mohamad bin Haji Hasan, ini dirancang sebagai wadah strategis bagi para diplomat tinggi Asia Tenggara untuk bertukar perspektif.

Fokus utamanya adalah merumuskan langkah konkret guna mendukung penghentian permusuhan dan menciptakan stabilitas jangka panjang di antara kedua negara anggota tersebut demi kepentingan kawasan yang lebih luas.

Langkah ini juga dipandang sebagai ujian nyata bagi sentralitas ASEAN dalam menangani konflik internal secara mandiri. Malaysia berkomitmen memfasilitasi dialog konstruktif agar kedua belah pihak tetap menjunjung tinggi prinsip hukum internasional dan hubungan bertetangga yang baik.

Baca juga:

NOCC Akui Kamboja Mundur dari SEA Games Thailand karena Desakan Keluarga Atlet

Pembatasan Liputan karena Isu Sensitif

Mengingat tingginya sensitivitas materi yang dibahas, otoritas Malaysia dilaporkan melakukan pembatasan ketat terhadap akses peliputan bagi jurnalis mancanegara dan lokal.

Kebijakan ini diambil guna menjaga kerahasiaan proses negosiasi yang bersifat sangat krusial bagi keamanan regional.

"Untuk sementara ini otoritas Malaysia hanya memperkenankan media resmi milik pemerintah Malaysia untuk melakukan peliputan, untuk tetap memastikan adanya pemberitaan visual dan faktual terkait pertemuan tersebut," tandas informasi tersebut.