Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Di tengah penyelenggaraan SEA Games dan konflik di perbatasan dengan Kamboja yang memanas, politik dalam negeri di Thailand juga menghangat.
Panasnya politik dalam negeri akibat perbedaan pendapat soal rancangan amandemen konstitusi antara partai pemerintah Bhumjaithai dan Partai Rakyat.
.
Dengan bedanya pandangan, akhirnya Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul, yang baru terpilih beberapa waktu lalu, akhirnya membubarkan DPR
Pembubaran ini diklaim direstui kerajaan dan berencana menggelar pemilu paling lambat Februari mendatang.
Baca juga:
SEA Games 2025 Thailand: Tim Woodball Putra Indonesia Raih Medali Perak Grup Fairway
Anutin menyebut lemahnya pemerintahan minoritas yang dipimpinnya dalam mengatasi berbagai masalah, termasuk ekonomi dan ketegangan perbatasan dengan Kamboja, sebagai alasan pembubaran.
Menurut hukum Thailand, pemilu wajib dilaksanakan dalam waktu 45-60 hari setelah DPR dibubarkan.
Anutin terpilih sebagai perdana menteri pada 5 September dengan dukungan Partai Rakyat dari kubu oposisi.
Anutin menggantikan Paetongtarn Shinawatra yang diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi karena pelanggaran etika setelah rekaman pembicaraannya dengan Ketua Senat Kamboja Hun Sen bocor ke publik.
Selama tiga bulan pertama menjabat, Anutin dikritik atas penanganan banjir parah di Thailand selatan dan isu-isu lainnya. (*)
