Tina Toon Protes Urusan Dapur Hingga KJMU di Rapat Paripurna dengan Pemprov DKI

Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (20/3) (MP/Asropih)
MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Agustina Hermanto atau Tina Toon mengajukan interupsi saat Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (20/3).
Tina Toon interupsi salah satunya soal program bantuan pendidikan Pemprov DKI, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Mantan artis cilik ini menerima laporan dari masyarakat jika setiap bulan Februari dan Maret penerimaan KJMU dan KJP dicabut.
Baca juga:
Demi Prabowo, Gerindra Legawa Kehilangan 5 Kursi di DPRD DKI
"Saya dapat laporan soal KJMU dan KJP. ini soal desil desil ini loh. Jadi tiap Februari Maret saya sering dapat laporan kok keputus, enggak dapat dan lain-lain," ucap Tina Toon di gedung DPRD.
Baca juga:
Perolehan Real Count KPU 4 Artis di DPRD DKI: Tina Toon Raih 4.000 Suara
Tina Toon juga mengeluhkan petugas survei program bantuan pendidikan Pemprov DKI. Di mana ada masyarakat yang mempunyai dapur masak di rumahnya dikategorikan mampu. Sampai akhirnya bantuan sosial pendidikannya dihapus.
"Ada juga ketika dicek, di survei, masa orang yang punya dapur dianggap mampu? ga semua warga yang punya dapur itu mampu pak, apalagi yang anak anak anaknya banyak butuh KJP KJMU jangan sampai terhapus terputus datanya," urai dia.
Baca juga:
Lantas Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini meminta kepada Pemprov DKI untuk dapat menambah anggaran pendidikan demi masa depan anak Jakarta.
"Kalau bisa sih anggaran ditambah karena pendikan tiang masa depan bangsa dan anak-anak kita," tutupnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
