Tina Toon Protes Urusan Dapur Hingga KJMU di Rapat Paripurna dengan Pemprov DKI
Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (20/3) (MP/Asropih)
MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Agustina Hermanto atau Tina Toon mengajukan interupsi saat Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (20/3).
Tina Toon interupsi salah satunya soal program bantuan pendidikan Pemprov DKI, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Mantan artis cilik ini menerima laporan dari masyarakat jika setiap bulan Februari dan Maret penerimaan KJMU dan KJP dicabut.
Baca juga:
Demi Prabowo, Gerindra Legawa Kehilangan 5 Kursi di DPRD DKI
"Saya dapat laporan soal KJMU dan KJP. ini soal desil desil ini loh. Jadi tiap Februari Maret saya sering dapat laporan kok keputus, enggak dapat dan lain-lain," ucap Tina Toon di gedung DPRD.
Baca juga:
Perolehan Real Count KPU 4 Artis di DPRD DKI: Tina Toon Raih 4.000 Suara
Tina Toon juga mengeluhkan petugas survei program bantuan pendidikan Pemprov DKI. Di mana ada masyarakat yang mempunyai dapur masak di rumahnya dikategorikan mampu. Sampai akhirnya bantuan sosial pendidikannya dihapus.
"Ada juga ketika dicek, di survei, masa orang yang punya dapur dianggap mampu? ga semua warga yang punya dapur itu mampu pak, apalagi yang anak anak anaknya banyak butuh KJP KJMU jangan sampai terhapus terputus datanya," urai dia.
Baca juga:
Lantas Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini meminta kepada Pemprov DKI untuk dapat menambah anggaran pendidikan demi masa depan anak Jakarta.
"Kalau bisa sih anggaran ditambah karena pendikan tiang masa depan bangsa dan anak-anak kita," tutupnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
RDF Rorotan Masih Keluarkan Bau, DPRD DKI Pertanyakan Keseriusan Pemprov