Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Tim Islah PPP akan Sambangi Kediaman Hamzah Haz

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Rabu, 11 Februari 2015
Tim Islah PPP akan Sambangi Kediaman Hamzah Haz

Ketua Umum PPP Djan Faridz (tengah) didampingi mantan Ketua Umum PPP Surya Dharma Ali, bertemu dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik (kiri) di Kantor KPU Pusat (Foto: Antarafoto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:
MerahPutih Politik - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah membuat tim khusus yang disebut sebagai tim Islah (mendamaikan). Tim Islah sendiri bertugas untuk mendamaikan kedua kubu yang saat ini sedang berselisih. 
 
Wakil Ketua Umum DPP PPP versi Muktamar Jakarta Fernita Darwis mengatakan bahwa tim Islah dipimpin oleh M. Tahir Saimima kader senior PPP yang juga mantan Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY). 
 
"Besok kita akan menyambangi kediaman pak Hamzah Haz," kata Fernita saat dihubungi merahputih.com, Jakarta, Selasa malam (10/2). 
 
Fernita yang juga mantan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP pada pemilu 2014 silam menambahkan kedatangan tim Islah ke kediaman Hamzah Haz adalah untuk meminta saran terkait kemelut yang sedang melanda partai politik berlambang Ka'bah. 
 
Hamzah Haz sendiri adalah mantan Wakil Presiden di era Presiden Megawati Soekarnoputri. Sebagai tokoh yang sudah lama terjun dalam dunia politik dan pemerintahan Hamzah Haz dinilai sebagai salah satu tokoh senior PPP yang bisa dimintai saran, pendapat dan masukan. 
 
 
"Beliau kan sebagai tokoh senior dan banyak pengalaman, makanya kita minta saran dari beliau," tandas Fernita. 

Untuk diketahui PPP kini mengalami dualisme kepengurusan. Satu kubu dibawah kepemimpinan Djan Faridz dan kubu lain diketuai oleh M. Romahurmuziy. Perselisihan antar kedua kubu tersebut berujung di meja hijau. (bhd)

#Fernita Darwis #Partai Politik #Islah PPP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Bagikan