KALEIDOSKOP 2022

Tiket Capres dan Manuver Relawan Anies

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 28 Desember 2022
Tiket Capres dan Manuver Relawan Anies

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pencalonan presiden (pencapresan) mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Partai NasDem pada 1 Oktober silam berhasil menyita perhatian publik.

NasDem secara resmi menjadi salah satu partai politik (parpol) pertama yang sudah menentukan calon presiden (capres) yang akan mereka usung untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, dan Anies pun menjadi salah satu capres yang sudah berkomitmen full akan bertarung di ajang demokrasi terbesar Indonesia tersebut.

Baca Juga:

Sekjen NasDem Ungkap Kendala Safari Politik Anies Baswedan di Daerah

Bukan hanya itu, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh mengklaim berkoalisi dengan Partai demokrat dan PKS yang sudah 90%. Namun, tampaknya dia perlu menarik perkataannya. Melihat gestur politik terbaru, PKS bahkan Partai Demokrat secara terbuka menyebut masih banyak yang perlu disepakati perihal koalisi, khususnya terkait calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.

Anies Baswedan sudah punya perahu untuk menatap Pilpres 2024. Meski demikian, Anies masih belum memegang tiket penuh Pilpres 2024, baru 'sobekan'.

NasDem harus berkoalisi, minimal dengan satu partai yang punya perolehan kursi DPR 10 persen. Aturan ini merujuk Undang-Undang Pemilu yang berlaku saat ini.

Berdasarkan aturan Pasal 222 UU Pemilu, syarat mengajukan capres cawapres di Pilpres 2024 yakni partai atau gabungan partai yang memiliki paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR 2019.

Perolehan kursi NasDem di Pilpres 2019 yakni 10,26%. Sejauh ini, NasDem sedang penjajakan dengan Partai Demokrat dan PKS. Jika deal atau sepakat, ketiga partai ini bisa memajukan capres dan cawapres.

Perolehan kursi DPR NasDem 10,26% kursi DPR, Demokrat 9,39% kursi DPR, PKS 8,7% kursi DPR, total kursi ketiga partai: 28,35%.

Anies Yakin Maju Capres 2024

Anies Baswedan mengungkapkan, ada dua partai politik (parpol) yang siap mendukung langkahnya maju di Pilpres 2024. Kedua parpol dimaksud yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

"Insya Allah dua partai ikut. PKS dan Demokrat sudah bersiap. Nanti kita jalan bersama. Kita kerja bersama," kata Anies (10/11) di Jakarta

Apabila terpilih menjadi presiden, ungkap Anies, Dia memiliki cita-cita, yaitu menyamaratakan seluruh harga kebutuhan pokok di seluruh wilayah Indonesia.

"Satu perekonomian, setara harga. Ini yang misi kita yang kita perjuangkan. Papua, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, secara kilometer dari Jakarta jauh, tapi mereka tidak boleh merasakan harga yang berbeda. Ekonominya harus terintegrasi. Kita merasa adanya ketimpangan," ujarnya.

Menurut Anies, untuk mewujudkan itu juga perlu adanya dukungan dari lembaga legislatif. Sebab, kemenangan di Pilpres 2024 nanti akan terasa kurang jika kursi parpol di DPR tak mendukung agenda pemerintah. "Apa artinya kemenangan di eksekutif, tanpa dukungan legislatif," imbuhnya.

Partai NasDem menunjuk Wakil Ketua Umum Ahmad Ali sebagai Koordinator Tim Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Ali ditunjuk untuk mengkoordinasi dan memimpin pemenangan Pilpres 2024 NasDem.

Baca Juga:

Survei SMRC: Ganjar Teratas, Prabowo dan Anies Bersaing Ketat

Ketua DPP NasDem Willy Aditya mengungkap, tim yang dipimpin Ali untuk fokus pemenangan Pilpres 2024. Tugasnya juga untuk memastikan terbentuknya koalisi yang saat ini tengah dibangun bersama Demokrat dan PKS.

Jadi ini agar simultan antara kerja pemenangan di pilpres dengan di pileg. Untuk pileg sudah ada bappilu. Nah, untuk pilpres ini memang belum ada tim secara khusus yang dedicated dan fokus pada upaya-upaya pemenangan presiden dan wakilnya, termasuk memastikan terbentuknya," kata Willy di Jakarta, Kamis (24/11).

NasDem sengaja membentuk tim khusus Pilpres karena belum ada tim yang mengawal pemenangan calon presiden pilihan partai. Ali akan memimpin tim yang mengawal kepastian mendapatkan tiket untuk Anies Baswedan sampai bertanggungjawab memenangkan Pilpres.

"Inilah bentuk keseriusan kami dalam menyongsong pesta demokrasi 2024 nanti yang akan dilakukan secara serentak. Kami tidak hanya menyiapkan diri di pileg namun siap juga di level pilpresnya," tutup Willy.

Manuver Relawan Anies

Relawan Anies Presiden Indonesia (R-API) dan Relawan Anies Garda Terdepan (RAGA) berencana menggelar deklarasi bersama pada Januari 2023.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) R-API Fridrik Makanlehi mengatakan, R-API dan RAGA telah sepakat untuk mendukung dan siap mengawal Anies Baswedan menjadi Presiden Indonesia 2024.

“Saya menginisiasi untuk mempertemukan pengurus R-API dengan RAGA guna membahas Pak Anies ke depan," kata Fridrik Makanlehi yang akrab disapa Fritz Alor Boy dalam keterangannya, Senin (26/12).

Menurut Fritz, dalam pertemuan tersebut pihaknya sepakat membentuk tim kecil untuk mendesain, menyusun dan merancang seluruh kegiatan deklarasi bersama.

Sementara itu, Ketua Umum RAGA Fitria Octarina atau Nina mengaku optimis Anies Baswedan akan menjadi suksesor Presiden Joko Widodo pada 2024 mendatang.

Anies yang berlatar belakang kepala daerah berprestasi diharapkan bisa membawa Indonesia sejajar dengan negara-negara maju.

"Kesuksesan Anies Baswedan membangun Jakarta akan dilanjutkan dengan membangun Indonesia," kata Nina.

Nina menambahkan, Anies Baswedan meninggalkan legacy yang dirasakan jutaan rakyat Jakarta. Lewat tangan dinginnya, Jakarta menjadi kota yang ramah bagi kemanusiaan.

"Anies bukan hanya membangun fisik tapi juga menghadirkan harmoni. Anies adalah pemimpin yang komplet, Indonesia akan lebih maju jika dipimpin Anies," demikian Nina. (Bob)

Baca Juga:

Prabowo Bisa Menang Satu Putaran jika Ganjar dan Anies Tak Maju Pilpres 2024

#Anies Baswedan #Pemilu #Pemilu 2024 #Capres 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - 2 jam, 34 menit lalu
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Peluk Anies, Beban Korban Bencana Alam di Aceh Tamiang Langsung Hilang
Beredar narasi di media sosial yang menyebut kehadiran Anies di lokasi bencana alam Aceh membuat beban korban hilang. Cek kebenaran informasinya!
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Peluk Anies, Beban Korban Bencana Alam di Aceh Tamiang Langsung Hilang
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Gelar Syukuran setelah Roy Suryo Dipenjara atas Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Palsu Jokowi
Diketahui, konteks asli video yakni momen Anies tumpengan dalam peresmian jembatan jembatan gantung di Desa Cihanjuang, Pandeglang, Banten.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Gelar Syukuran setelah Roy Suryo Dipenjara atas Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Bagikan