Tiga Desa di Mamuju Menjadi Percontohan Wajar Sembilan Tahun

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 17 April 2017
Tiga Desa di Mamuju Menjadi Percontohan Wajar Sembilan Tahun

Sejumlah siswa tengah belajar di dalam kelas berupa gubuk di Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. (ANTARA FOTO/Akbar Tado)

Ukuran:
14
Audio:

Sebanyak tiga desa di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, menjadi proyek percontohan pelaksanaan wajib belajar (Wajar) sembilan tahun dalam rangka meningkatkan pendidikan di Mamuju.

"Wajar sembilan tahun dicanangkan pada tiga desa yang menjadi proyek percontohan, desa itu antara lain Desa Botteng Utara Kecamatan Simboro Kepulauan, Desa Bunde Kecamatan Sampaga, dan Desa Dungkait Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju," kata Bupati Mamuju Habsi Wahid di Mamuju, Minggu (16/4).

Ia mengatakan, desa yang menjadi proyek percontohan yang saat ini sudah melewati beberapa tahap mulai dari Lokakarya pendidikan kabupaten, pembentukan tim tuntas wajar kabupaten yang dipimpin langsung oleh Bupati Mamuju.

Selain itu, katanya, juga telah menggelar lokakarya dan pelatihan Perencanaan Pendidikan Berbasis Data (PPBD), dan rekonfirmasi data sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat (SIPBM).

Kemudian lokakarya desa sampai pada pendampingan penyusunan RKP dan RPJM Desa serta melaksanakan kegiatan pendampingan yang hampir final.

Menurut Bupati, Pemerintah di Mamuju berupaya meningkatkan akses pendidikan kepada generasi muda sehingga wajar sembilan tahun mesti disukseskan.

"Kalau semua desa di Mamuju dapat memastikan semua anak bersekolah, maka indeks pembangunan manusia (IPM) di Mamuju akan dapat ditingkatkan," katanya.

Ia mengatakan, pada tahun 2018 diharapkan proyek percontohan tersebut sudah selesai sehingga tiga desa tersebut bisa menjadi inspirasi bagi Desa lain menuntaskan program wajar sembilan tahun.

Sumber: ANTARA

#Wajib Belajar 9 Tahun #Pemerintah Daerah #Sulawesi Barat
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Bupati Pati Sudewo Bantah Tantang Rakyat Demo, Tapi Tegaskan Kenaikan PBB tidak Bisa Diubah
Sudewo berdalih soal pernyataanya yang berpersilakan 5.000 sampai 50.000 orang untuk berdemo bukan bermaksud menantang rakyat Pati.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Agustus 2025
Bupati Pati Sudewo Bantah Tantang Rakyat Demo, Tapi Tegaskan Kenaikan PBB tidak Bisa Diubah
Berita Foto
Sidang Paripurna DPD Laporkan Hasil Temuan di Daerah saat Masa Reses
Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua DPD (dari kiri) Tamsil Linrung, GKR Hemas dan Yorrys Raweyai, memimpin Sidang Paripurna Ke-14, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 24 Juni 2025
Sidang Paripurna DPD Laporkan Hasil Temuan di Daerah saat Masa Reses
Indonesia
Izinkan Rapat Pemda di Hotel dan Restoran, Tito: 3-4 Kali Boleh, Jangan Dibikin 10 Kali
Tito menekankan pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda MICE
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Juni 2025
Izinkan Rapat Pemda di Hotel dan Restoran, Tito: 3-4 Kali Boleh, Jangan Dibikin 10 Kali
Indonesia
BNPB Tegur Daerah Jangan Lagi Bikin Rencana Pemulihan Pascabencana Asal-asalan
Setiap kepala daerah diwajibkan memenuhi tiga patokan dasar merujuk dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), yakni prinsip build back better, safer and sustainable.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Mei 2025
BNPB Tegur Daerah Jangan Lagi Bikin Rencana Pemulihan Pascabencana Asal-asalan
Indonesia
Pemda Didorong Jadi Contoh dalam Pengangkatan PPPK Honorer di Tengah Keterbatasan Anggaran
Rifqi berharap pemerintah daerah yang telah menerbitkan SK pengangkatan PPPK dapat menjadi teladan bagi daerah lainnya
Angga Yudha Pratama - Senin, 28 April 2025
Pemda Didorong Jadi Contoh dalam Pengangkatan PPPK Honorer di Tengah Keterbatasan Anggaran
Indonesia
Rano Karno Dorong Sinergi Berkelanjutan pada Hari Otonomi Daerah 2025, Demi Percepatan Capaian Tujuan Nasional
Wagub Jakarta Rano Karno tekankan pentingnya sinergi di Hari Otonomi Daerah 2025.
Hendaru Tri Hanggoro - Jumat, 25 April 2025
Rano Karno Dorong Sinergi Berkelanjutan pada Hari Otonomi Daerah 2025, Demi Percepatan Capaian Tujuan Nasional
Indonesia
DPR Tidak Tertarik Tindaklanjuti Usulan Kota Asal Jokowi Jadi Daerah Istimewa Baru
Kemendagri mengusulkan pembentukan enam daerah istimewa baru di Indonesia, termasuk solo.
Wisnu Cipto - Kamis, 24 April 2025
DPR Tidak Tertarik Tindaklanjuti Usulan Kota Asal Jokowi Jadi Daerah Istimewa Baru
Indonesia
Paripurna DPR RI Setujui 10 RUU tentang Pembentukan Kabupaten/Kota di 3 Provinsi
304 orang anggota yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025
Angga Yudha Pratama - Kamis, 20 Maret 2025
Paripurna DPR RI Setujui 10 RUU tentang Pembentukan Kabupaten/Kota di 3 Provinsi
Indonesia
Mendagri Terbitkan Surat Edaran, Dorong Pemda Siap Siaga Dukung Kelancaran Arus Mudik 2025
Salah satunya meminta melakukan uji KIR berkala terhadap bus kendaraan antarkota guna memastikan kendaraan yang beroperasi memenuhi standar keselamatan, kelayakan teknis, dan tidak melebihi kapasitas angkut.
Frengky Aruan - Selasa, 04 Maret 2025
Mendagri Terbitkan Surat Edaran, Dorong Pemda Siap Siaga Dukung Kelancaran Arus Mudik 2025
Indonesia
Pemda Diminta Buat Program Keberlanjutan Lindungi Ekosistem Masa Depan
Pemerintah daerah mesti berkomitmen untuk melindungi 50 persen ekosistem penting
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juli 2024
Pemda Diminta Buat Program Keberlanjutan Lindungi Ekosistem Masa Depan
Bagikan