Bupati Pati Sudewo Bantah Tantang Rakyat Demo, Tapi Tegaskan Kenaikan PBB tidak Bisa Diubah
Bupati Pati Sudewo didampingi Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati Riyoso. ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif.
MerahPutih.com - Bupati Pati Sudewo akhirnya buka suara menanggapi ramainya kritik terhadap pernyataan kontroversialnya soal unjuk rasa warga terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Sudewo berdalih soal pernyataanya yang berpersilakan 5.000 sampai 50.000 orang untuk berdemo bukan bermaksud menantang rakyat Pati.
Menurutnya, pernyataan itu disampaikan untuk menegaskan keputusan mengenai kenaikan PBB di Pati sudah bulat dan tidak akan diubah.
“Saya tidak menantang rakyat, masa rakyat saya saya tantang?” ujar Sudewo dalam keterangannya, dikutip Kamis (7/8).
Baca juga:
Tujuh Jam Lebih Putusan Pabrik Semen di Kabupaten Pati Dibacakan
Bupati menambahkan hanya ingin mengingatkan warga Pati yang berdemo untuk mengantisipasi adanya oknum yang menunggangi di balik aksi demo itu.
"Saya hanya ingin menyampaikan agar aksi tersebut berjalan tertib dan murni sebagai penyampaian aspirasi, bukan ditunggangi pihak-pihak tertentu," tuturnya, dikutip Antara.
Sebelumnya, Sudewo menuai kritik usai video pernyataannya yang menyebut siap menghadapi aksi demo 50.000 orang viral dan ditafsirkan publik sebagai bentuk arogansi.
Baca juga:
Produsen Karkas Ayam Tembus Pasar Ekspor, Bupati Pati: Ini Capaian Baik
Aksi demo itu sendiri dilatarbelakangi kebijakan Bupati menetapkan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen di Pati. (*)
Bagikan
Wisnu Cipto
Berita Terkait
Pajak UMKM 0,5 Persen Bakal Jadi Permanen, Purbaya Kasih Syarat Ini
Kemenkeu Kejar Pengemplang Pajak Nakal, Targetkan Kantongi Rp 20 Triliun
Ratusan Eksportir Sawit Akali Pajak Rp 140 M, Total Potensi Kerugian Negara Hingga Rp 2 T
282 Eksportir Sawit Akali Pajak Pakai Label POME dan Fatty Matter, Modus Lama Sejak 2021
Pajak Bakal Naik saat Ekonomi Indonesia Tumbuh 6 Persen, Menkeu Purbaya: Rakyat Pasti Senang
Gawat! Menkeu Purbaya Sebut Negara Rugi Rp 70 Triliun jika PPN Turun 1 Persen
Menkeu Purbaya Janji di Akhir Tahun Tak Ada Gaya Preman Kejar Pendapatan Perpanjakan
Ramai Bantahan Jumlah Dana Pemda Mengendap, Menkeu Purbaya Lempar Tanggung Jawab ke BI
Pajak Digital Sudah Capai Rp 10,21 Triliun Hingga September 2025, Bakal Semakin Dioptimalkan
Dana Pemda Mengendap di Bank Makin Tinggi, Ini Yang Dilakukan Menkeu Purbaya