Terkait Kasus Penembakan Siswa SMK, Komisi III DPR Minta Polri Tak Beri Stigma ke Masyarakat

Frengky AruanFrengky Aruan - Jumat, 29 November 2024
Terkait Kasus Penembakan Siswa SMK, Komisi III DPR Minta Polri Tak Beri Stigma ke Masyarakat

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi III DPR RI meminta Polri tidak melempar tuduhan kepada masyarakat jika melakukan kelalaian bahkan kejahatan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyikapi kasus polisi menembak siswa SMK di Semarang hingga tewas.

Habiburokhman keberatan jika hal tersebut diklaim berkaitan dengan gangster. Ia juga menilai pernyataan itu seakan menyalahkan masyarakat.

“Kalau di Semarang dikatakan itu gangster, jangan sampai sudahlah melakukan kelalaian atau bahkan kejahatan dengan melakukan penembakan malah membuat stigma terhadap masyarakat,” ujar Habiburokhman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11).

Menurut dia, tawuran sering terjadi dan dialami anak-anak remaja. Ia meminta Polri tak asal menyebut ulah gangster dalam peristiwa itu.

Baca juga:

LBH Semarang Minta Kasus Polisi Tembak Siswa SMKN 4 Semarang Diusut Tuntas

“Namanya tawuran itu kan belum tentu gengster, biasalah anak-anak remaja tawuran kayak di dapil saya ya. Bukan biasa, tapi sering terjadi. Tapi bukan berarti mereka gengster,” tegasnya.

Habiburokhman menjelaskan bahwa gangster adalah kejahatan terorganisir yang bertujuan melakukan kejahatan dengan membentuk kelompok.

“Apakah hal tersebut yang terjadi di Semarang? Jadi jangan sembarangan. Saya ingatkan penegak hukum kita, jangan semabrangan mengeluarkan pernyataan,” lanjutnya.

Waketum Gerindra ini juga mengingatkan bahwa peristiwa tersebut masih dalam proses hukum. Menurutnya, kejadian di Semarang merupakan ulah oknum.

“Tapi kalau misalnya yang di Semarang. Ini kan kembali ke fenomena oknum, oknum itu kan di Polri ada, DPR banyak, di eksekutif ada,” tandasnya. (Pon)

#Komisi III DPR #Siswa #Polrestabes Semarang #Polri #Polisi #Kasus Penembakan
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Insiden Penembakan di Pantai Bondi, KJRI Sydney Rilis Nomor Darurat untuk WNI
KJRI Sydney merilis nomor darurat untuk WNI. Hal itu terkait insiden penembakan di Pantai Bondi, pada Minggu (14/12) lalu.
Soffi Amira - Senin, 15 Desember 2025
Insiden Penembakan di Pantai Bondi, KJRI Sydney Rilis Nomor Darurat untuk WNI
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Ketentuan mengenai pengangkatan Kapolri dengan persetujuan DPR secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Mahkamah Konstitusi justru menekankan pentingnya penataan dan pembatasan kewenangan agar praktik penugasan dilakukan jelas, terukur, dan tidak tumpang tindih.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Indonesia
Habiburokhman tak Masalah Anggota Polri Bertugas di Instansi Lain, Selama Sesuai Fungsi Kepolisian
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, tak masalah anggota polisi bertugas di instansi lain. Syaratnya, masih sesuai fungsi kepolisian.
Soffi Amira - Minggu, 14 Desember 2025
Habiburokhman tak Masalah Anggota Polri Bertugas di Instansi Lain, Selama Sesuai Fungsi Kepolisian
Indonesia
Masih Aman, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Anggota Polisi yang Duduki Jabatan Sipil tak Perlu Ditarik
Pakar Hukum Tata Negara, Juanda mengatakan, bahwa anggota polisi yang duduk di jabatan sipil tak perlu ditarik.
Soffi Amira - Minggu, 14 Desember 2025
Masih Aman, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Anggota Polisi yang Duduki Jabatan Sipil tak Perlu Ditarik
Indonesia
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Di tengah tuntutan publik atas transparansi penegakan hukum dan peningkatan integritas aparat, muncul perdebatan mengenai kemungkinan Presiden menunjuk langsung Kapolri tanpa persetujuan DPR.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Indonesia
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Mahfud MD menilai Perkap Polri Nomor 10 Tahun 2025 tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan UU Polri serta Putusan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Indonesia
Komisi III DPR: Perkap Polri 10/2025 Jawab Kekaburan Norma Penugasan Anggota Polri
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menilai Perkap Polri No. 10 Tahun 2025 sebagai langkah konstitusional menindaklanjuti Putusan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Komisi III DPR: Perkap Polri 10/2025 Jawab Kekaburan Norma Penugasan Anggota Polri
Indonesia
6 Orang Polisi Jadi Tersangka Pengeroyokan Diduga 'Mata Elang' di Kalibata Jakarta
Enam orang anggota Polri, di sini adalah anggota pada satuan pelayanan markas di Mabes Polri,
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
6 Orang Polisi Jadi Tersangka Pengeroyokan Diduga 'Mata Elang' di Kalibata Jakarta
Indonesia
Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa, Kemendikdasmen Beri Santunan ke Korban
Kemendikdasmen memberikan santunan kepada korban yang tertabrak mobil MBG di SDN 01 Kalibaru, Cilincing.
Soffi Amira - Jumat, 12 Desember 2025
Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa, Kemendikdasmen Beri Santunan ke Korban
Bagikan