Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Willy Aditya menjelaskan RUU HIP tidak bisa langsung dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020. Saat ini, RUU HIP sudah menjadi domain Pemerintah.
"DPR sudah ada aturannya, jika RUU sudah diambil keputusan di rapat paripurna, maka untuk membatalkannya harus di paripurna. Lalu saat ini, RUU HIP sudah masuk ranah Pemerintah, maka tunggu Pemerintah karena saat ini domainnya bukan di DPR," kata Willy di Jakarta, Jumat (3/7).
Baca Juga
Rapat Kerja Baleg DPR RI bersama Menkumham dan DPD menyepakati mengeluarkan 16 RUU dari Prolegnas Prioritas 2020, melakukan penambahan dan penggantian RUU di Prolegnas 2020. Dari 16 RUU tersebut, tidak ada RUU HIP dari daftar RUU yang dikeluarkan.
Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly sudah menjelaskan bahwa Pemerintah punya waktu 60 hari kerja setelah DPR mengirimkan RUU HIP.
Menurut Willy, sebelum batas waktu itu, Pemerintah akan mengeluarkan surat presiden (surpres), isinya bisa membatalkan atau menindaklanjuti RUU HIP.
"Sebelum batas waktu itu, Pemerintah akan kirimkan surpres, bisa membatalkan, bisa tindaklanjuti, bahkan surpres tanpa Daftar Inventarisir Masalah (DIM) pun tidak bisa dibahas," ujarnya.
Baca Juga:
Komisi I DPR Ingatkan Pentingnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
Karena itu, seperti dilansir Antara, masyarakat lebih baik menunggu DIM dari Pemerintah, apakah sesuai ekspektasi publik atau tidak terkait RUU HIP. (*)
