Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Ribuan buruk Kota Bandung yang terdampak pandemi COVID-19 mengalami nasib memprihatinkan. Selain harus memperjuangkan nasibnya, mereka juga mengalami kebijakan yang tidak berpihak pada pekerja.
Hal itu disampaikan Forum Komunikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Forkom SP/SB) Kota Bandung saat perwakilan mereka menghadap ke Balai Kota Bandung, Rabu (4/8).
Baca Juga:
Bantuan Subsidi Upah Diharapkan Cegah PHK
Perwakilan dari Forkom SP/SB Kota Bandung, Hermawan mengatakan, semakin hari semakin ngeri kondisi di lapangan.
"Ada beberapa pengusaha yang nakal dengan ugal-ugalan menerapkan kebijakan semaunya. Dia merumahkan buruhnya tanpa dibayar upahnya dan tanpa batas waktu. Kemudian kalau ada yang positif ketika masuk harus bayar antigen atau PCR dengan biaya sendiri," ungkap Hermawan.
Menurutnya, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak juga kian sporadis. Hingga kini ada sekitar 5.000-an buruh yang tengah memperjuangkan hak pesangonnya.
"Sekarang kita bingung aturan tiap minggu berubah, PPKM instruksi menteri berubah-ubah. Sehingga ini dimanfaatkan pengusaha berlindung di balik PPKM dan sebagainya," ungkapnya.
Hermawan bersyukur, Pemkot Bandung selalu responsif menerima aspirasi para buruh. Dia berharap Pemkot Bandung bisa berbuat banyak untuk ikut meringankan masalah buruh.
"Kalau membawa hawa nafsu, kita bisa aksi besar-besaran. Tapi kami berpikir panjang karena komunikasi dengan Pemkot Bandung baik," tuturnya.
Ia mengaku, tidak akan demonstrasi karena merasa cukup dengan audiensi yang diharapkan bisa membuahkan hasil.
"Jadi kita tidak perlu demo. Karena kalau demo juga sama saja, ujungnya audiensi seperti ini," imbuhnya.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan buruh diterima Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana yang menyatakan akan turut memperjuangkan aspirasi para buruh. (Imanha/Jawa Barat)
Baca Juga:
5 Program Pemkot Bandung Hadapi PHK dan Pengangguran
