5 Program Pemkot Bandung Hadapi PHK dan Pengangguran

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Juli 2021
5 Program Pemkot Bandung Hadapi PHK dan Pengangguran

Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana bagikan beras. (Foto: Humas Kota Bandung)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pengangguran di Kota Bandung meningkat saat pandemi COVID-19 tahun kedua ini. Selain itu, banyaknya perusahaan yang terpaksa merumahkan sebagian pekerjanya, dan terpaksa mengurangi upah pekerja.

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung, Marsana mengatakan, pengangguran di Kota Bandung mencapai 3,03 persen.

"Dari awal 2020 sampai hari ini, awalnya 8,16 persen menjadi 11,19 persen. Atau dari 105 ribu kini menjadi 147 ribuan,” ungkap Marsana, Kamis (29/7).

Baca Juga:

DPRD Jabar Soroti Insentif Nakes Telat dan PHK Massal

Tahun ini PHK cukup tingi, selama Januari hingga Juli sebanyak 12.024 orang kehilangan pekerjaannya. Di antaranya 4.626 di PHK, kemudian 5.526 orang lainnya habis kontrak/mengundurkan diri, dan selebihnya sebab yang lain.

"Sementara itu ketersediaan lowongan pekerjaan dibangingkan tahun lalu mengalami penurunan hampir separuhnya lebih. Tahun sebelumnya sekira 13.000, sekarang hanya 5.000an,” tuturnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah menyiapkan sejumlah strategi guna menekan angka pengangguran dan mendorong pemulihan ekonomi di Kota Bandung. Berikut 5 strategi yang ditempuh Pemkot Bandung:

1. Memperbaiki layanan sistem ketenagakerjaan agar dapat diakses dengan mudah dan murah. Yakni melalui aplikasi NEW BIMMA atau Bandung Integrated Manpower Management Application. Aplikasi tersebut bisa diakses secara gratis melalui laman disnaker.bandung.go.id. Di sana tak hanya menyediakan layanan bursa kerja, tetapi hampir 30 layanan ketenagakerjaan dapat diakses secara online.

2.Pemkot melalui Disnaker memfasilitasi pelatihan program kerja baik itu berbasis masyarakat maupun berbasis kompetensi.

3. Membangun jejaring bursa kerja dengan memfasilitasi antara penyedia kerja dengan para pencari kerja. Sebagai contoh, Disnaker mengadakan Job Fair Online pada Juni lalu.

4.Disnaker mendorong setiap lembaga pendidikan agar membentuk bursa kerja khusus dan bekerjasama dengan perusahaan maupun industri. Sebab, kata dia, lulusan SMP/SMA menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran di Kota Bandung.

5. Disnaker terus berupaya mendorong serikat pekerja untuk menjalin hubungan industrial yang harmonis dengan pengusaha. Hal itu guna mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK.

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung, Marsana. (Humas Kota Bandung)
Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung, Marsana. (Humas Kota Bandung)

“Karena kondisi saat ini apabila tidak dijaga hubungan, bisa terjadi benturan. Karena ada pengurangan hak-hak pekerja dan dampaknya bisa terjadi PHK yang besar lagi. Ini yang terus kita dorong supaya hubungan mereka tetap berjalan baik,” ungkapnya.

Marsana mengakui, berkurangnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Bandung sangat berdampak kepada berkurangnya kegiatan. Tetapi meski begitu, di tengah keterbatasan anggaran pihaknya terus berupaya memfasilitasi penempatan tenaga kerja.

"Itu terus kita lakukan walaupun hanya secara online tapi mungkin bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang,” ucapnya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Bantuan Subsidi Upah Diharapkan Cegah PHK

#Kemenaker #Pengangguran #Angka Kemiskinan #PHK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Jurnalis yang lebih banyak menulis terkait ekonomi makro dan juga pendamping petani.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Dasco Fasilitasi Pertemuan TikTok dengan Kemenaker Soal PHK, TikTok: Pekerja Ambil Paket Kompensasi
Media sosial diramaikan kabar yang menyebut 90 persen karyawan Tokopedia mengalami PHK setelah perusahaan diakuisisi TikTok.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 06 Juli 2026
Dasco Fasilitasi Pertemuan TikTok dengan Kemenaker Soal PHK, TikTok: Pekerja Ambil Paket Kompensasi
Indonesia
Tokopedia dan TikTok Dikabarkan Lakukan PHK, Pemerintah Cari Fakta Lapangan
Pendekatan pemerintah saat ini mengedepankan penyelesaian langsung di lapangan. Model tersebut sebelumnya telah diterapkan dalam sejumlah kasus hubungan industrial
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
Tokopedia dan TikTok Dikabarkan Lakukan PHK, Pemerintah Cari Fakta Lapangan
Indonesia
Kemnaker Telusuri Isu PHK di TikTok dan Tokopedia, Mediator HI Mulai Bergerak
Kemnaker mulai menelusuri isu PHK di TikTok dan Tokopedia. Hingga kini belum ada laporan resmi, sementara pemerintah masih menunggu klarifikasi dari perusahaan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 04 Juli 2026
Kemnaker Telusuri Isu PHK di TikTok dan Tokopedia, Mediator HI Mulai Bergerak
Indonesia
Fraksi PKS Kritik Pajak Pencairan JHT, Sudah Kena PHK Masih Juga Dipajak
PKS mendesak pemerintah mengevaluasi pajak pencairan JHT agar tidak membebani pekerja. Netty Prasetiyani menilai regulasi lama sudah tidak relevan dan perlu ditinjau ulang.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Juli 2026
Fraksi PKS Kritik Pajak Pencairan JHT, Sudah Kena PHK Masih Juga Dipajak
Indonesia
Ancaman PHK Akibat Harga Gas Industri Naik, PGN Pastikan Turunkan Harga ke USD 13 per MMBTU
Saat ini, kebutuhan gas bumi industri dipenuhi melalui tiga kategori utama, yaitu Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), gas pipa non-HGBT, dan LNG non-HGBT
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Juni 2026
Ancaman PHK Akibat Harga Gas Industri Naik, PGN Pastikan Turunkan Harga ke USD 13 per MMBTU
Indonesia
Presiden KSPSI Sebut 55.000 Buruh Terancam PHK, 1 Perusahaan Sudah Tutup Operasional
Pemerintah berjanji segera mengambil keputusan agar pasokan gas bagi sektor industri kembali normal.
Dwi Astarini - Sabtu, 27 Juni 2026
Presiden KSPSI Sebut 55.000 Buruh Terancam PHK, 1 Perusahaan Sudah Tutup Operasional
Berita Foto
Audiensi Pimpinan DPR dengan Satgas Mitigasi PHK Bahas Antisipasi Gelombang PHK
Rapat koordinasi Satgas Mitigasi PHK bersama perwakilan pemerintah dan pimpinan DPR itu membahas monitoring terhadap perusahaan yang berpotensi melakukan PHK
Didik Setiawan - Jumat, 26 Juni 2026
Audiensi Pimpinan DPR dengan Satgas Mitigasi PHK Bahas Antisipasi Gelombang PHK
Indonesia
Mensesneg Prasetyo Hadi Umumkan Dirinya Ditunjuk Ketuai Satgas Mitigasi PHK, Ini Tugasnya!
Satgas Mitigasi PHK akan bekerja sama dengan Polri dan DPR untuk mencegah gelombang PHK serta melindungi hak pekerja.
Wisnu Cipto - Jumat, 26 Juni 2026
Mensesneg Prasetyo Hadi Umumkan Dirinya Ditunjuk Ketuai Satgas Mitigasi PHK, Ini Tugasnya!
Indonesia
Warga Serbu Informasi Kerja ke Luar Negeri, Cari Kerja di Indonesia Sulit
Persiapan matang dengan mengikuti kursus bahasa Jepang gratis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Selatan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 25 Juni 2026
Warga Serbu Informasi Kerja ke Luar Negeri, Cari Kerja di Indonesia Sulit
Indonesia
Pemerintah Gelontorkan Rp 6,2 Triliun untuk Magang Nasional dan Korban PHK
Rp 2,12 triliun untuk pelatihan vokasi yang diprioritaskan bagi 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja terdampak PHK
Wisnu Cipto - Rabu, 24 Juni 2026
Pemerintah Gelontorkan Rp 6,2 Triliun untuk Magang Nasional dan Korban PHK
Bagikan